Bahlil, Freeport, dan Seni Menjilat Demi Kekuasaan

Oleh Paulus Laratmase

–

Sejarah panjang hubungan Indonesia dengan Freeport selalu sarat dengan drama politik, tarik-menarik kepentingan ekonomi, hingga narasi besar tentang kedaulatan negara. Tidak bisa dipungkiri, capaian kepemilikan 51% saham PT Freeport Indonesia pada era Jokowi adalah sebuah tonggak penting. Ia menjadi simbol bahwa negara akhirnya mampu menegosiasikan ulang kontrak yang sejak awal timpang dan cenderung lebih menguntungkan korporasi asing. Jokowi kemudian menjual kisah itu sebagai bukti nasionalisme ekonomi yang nyata, bukan hanya sebuah slogan.

Kini, di era Prabowo, wacana penambahan setidaknya 10% saham mayoritas Freeport kembali muncul. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Bahlil Lahadalia, menjadi salah satu pengusung utama program ini. Bahlil menyebutnya sebagai bagian dari “keberlanjutan” agenda pemerintahan sebelumnya. Di atas kertas, rencana ini terdengar masuk akal: semakin besar saham Indonesia, semakin besar kendali atas tambang emas raksasa di Papua, semakin besar pula dividen yang masuk ke kas negara.

Namun, politik tak pernah sesederhana hitungan persentase. Narasi keberlanjutan ini, jika ditelisik lebih dalam, sarat dengan motif melanggengkan jabatan, menjaga citra politik, dan tentu saja, seni menjilat demi kekuasaan. Di sinilah publik perlu kritis, sebab isu sebesar Freeport selalu menjadi arena perebutan narasi: antara nasionalisme sejati, pragmatisme ekonomi, dan kepentingan elite politik yang tak pernah puas dengan kursi empuk kekuasaan.

Bahlil dan Gaya Politiknya

Bahlil bukan orang baru dalam gelanggang politik dan ekonomi Indonesia. Latar belakangnya sebagai pengusaha yang kemudian menembus lingkar kekuasaan membuatnya dikenal sebagai sosok yang pandai membaca arah angin. Di era Jokowi, ia menjabat sebagai Kepala BKPM, lalu Menteri Investasi, dan kini dipercaya sebagai Menteri ESDM oleh Prabowo. Karier politik yang meroket ini tak bisa dilepaskan dari kelihaian Bahlil merangkai narasi loyalitas, nasionalisme, dan pragmatisme investasi.

Kini, ketika ia menyinggung soal penambahan 10% saham Freeport, publik patut bertanya: apakah ini benar murni demi kepentingan rakyat atau  jurus politik untuk mengukuhkan diri sebagai pemain utama di panggung kekuasaan? Sebab gaya Bahlil selalu menampilkan dua wajah: satu wajah pro-investor yang ramah kepada modal asing, dan satu wajah nasionalis yang berapi-api di hadapan publik.

Freeport menjadi panggung sempurna bagi Bahlil untuk memainkan dua wajah ini sekaligus. Dengan mengusung agenda penambahan saham, ia bisa mengklaim diri sebagai pewaris visi Jokowi sekaligus pionir Prabowo. Ia bisa tampil sebagai jembatan “keberlanjutan” antar-era, sambil menempatkan dirinya di tengah sorotan publik.

Nasionalisme yang Dikomodifikasi

Tambahan 10% saham Freeport, jika benar terjadi, tentu memiliki dampak finansial yang signifikan. Tapi persoalan terbesar bukan hanya di angka, melainkan di cara elite politik mengemasnya. Setiap kali isu Freeport muncul, selalu saja narasi nasionalisme digoreng habis-habisan. Dari “penjajahan ekonomi” hingga “kedaulatan sumber daya alam,” semua jargon dipakai untuk menggetarkan emosi publik.

Padahal, publik sudah terlalu sering ditipu dengan narasi semacam ini. Nasionalisme dijadikan komoditas politik untuk menutupi motif pribadi dan kelompok. Bahlil, dengan segala kepiawaiannya, tampaknya tahu betul cara memainkan instrumen ini. Ia paham bahwa dengan mengusung agenda tambahan saham Freeport, ia akan mendapat legitimasi politik dari dua arah: dari penguasa yang ingin melanjutkan citra keberhasilan, dan dari publik yang mudah terbuai dengan jargon kedaulatan.

Di sinilah letak “seni menjilat” yang beroperasi. Program keberlanjutan bukan lagi  kebijakan teknis, melainkan instrumen untuk melanggengkan posisi di kabinet, bahkan mungkin untuk mengincar kursi politik yang lebih tinggi. Apa pun yang terjadi, Bahlil akan tetap bisa berkata: “Saya yang mengawal saham Freeport bertambah, saya yang memperjuangkan kedaulatan sumber daya kita.”

Penjilat Negeri dan Budaya Kekuasaan

Fenomena penjilat negeri ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Sejak era Orde Baru hingga Reformasi, selalu ada pejabat yang menjadikan proyek besar sebagai alat pencitraan, bahkan ketika substansinya tidak selalu sejalan dengan kepentingan rakyat. Freeport, karena magnitudenya yang besar, selalu menjadi ladang empuk untuk pencitraan.

Mereka yang menguasai narasi Freeport otomatis mendapatkan legitimasi nasionalis. Dan legitimasi itu bisa ditukar dengan kekuasaan, pengaruh, dan tentu saja, jabatan publik. Inilah yang membuat agenda penambahan saham Freeport patut dicurigai sebagai lebih dari  kalkulasi bisnis. Ia adalah kalkulasi politik.

Yang menyedihkan, budaya menjilat ini semakin hari semakin vulgar. Tak lagi disamarkan dalam bahasa teknokratik, melainkan dijajakan terang-terangan di depan publik. “Keberlanjutan” menjadi kata kunci yang seakan netral, padahal di baliknya tersimpan strategi perebutan posisi dan perpanjangan napas kekuasaan.

Pertanyaan yang Lebih Penting

Alih-alih sibuk dengan angka persentase saham, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: bagaimana sebenarnya pengelolaan Freeport setelah saham mayoritas dimiliki Indonesia? Apakah benar keuntungan itu sudah maksimal dinikmati rakyat Papua yang menjadi pemilik sah tanah di mana tambang itu berdiri? Apakah kerusakan ekologis yang dihasilkan sudah ditangani secara serius? Ataukah kepemilikan saham hanya menjadi pesta elite di Jakarta, sementara masyarakat Papua tetap hidup dalam jurang ketidakadilan?

Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu masih kabur, maka agenda penambahan 10% saham hanyalah kosmetik politik. Ia menjadi angka di kertas yang tak mengubah ketimpangan struktural di lapangan. Dan jika demikian, maka benar bahwa program ini lebih banyak berfungsi sebagai alat pencitraan pejabat ketimbang solusi nyata bagi rakyat.

Kesimpulan: Jangan Tertipu Lagi

Freeport adalah cermin dari watak kekuasaan kita. Dari Orde Baru hingga hari ini, perusahaan tambang raksasa itu selalu menjadi simbol tarik-menarik antara kedaulatan rakyat, kepentingan elite, dan dominasi modal asing. Jokowi berhasil menjadikan 51% saham Freeport sebagai pencapaian besar. Kini, Prabowo melalui Bahlil mengusung tambahan 10% saham sebagai “program keberlanjutan.”

Namun, publik harus jeli: apakah ini sungguh demi kedaulatan, atau  jurus penjilat demi melanggengkan jabatan? Apakah ini sungguh demi rakyat Papua, atau  proyek citra nasionalisme palsu di ibu kota?

Kedaulatan sejati tidak datang dari angka saham semata. Ia datang dari keberanian menata ulang distribusi keuntungan, dari keadilan bagi masyarakat lokal, dari keberpihakan pada lingkungan, dan dari kesediaan pemimpin untuk menolak budaya menjilat yang sudah terlalu lama menggerogoti republik ini.

Selama agenda Freeport hanya dikelola sebagai panggung pencitraan elite, selama Bahlil dan pejabat sejenisnya lebih sibuk menjilat kekuasaan daripada bekerja untuk rakyat, maka kita hanya akan mengulang sejarah: nasionalisme yang diperdagangkan, rakyat yang dipinggirkan, dan jabatan yang dilanggengkan.

Itulah wajah asli dari “program keberlanjutan” yang sedang dijual hari ini.