Fenomena aparat kepolisian mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, peristiwa yang sama juga terjadi di kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura Pasuruan, polisi yang datang ke sana menanyakan sejumlah informasi penting ke sekretariat.

Kedatangan aparat negara ini dinilai mengobok-obok partai politik pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kejadian di Pasuruan itu beredar luas di media percakapan whatsapp pada Kamis 2 November 2023.

Dalam informasi itu disebutkan, “Kantor DPC (PDI Perjuangan) sudah mulai diobok-obok aparat kepolisian, termasuk kantor PPP dan Hanura, Partai lain malah tidak didatangi.”

Masih menurut informasi tersebut, aparat kepolisian itu menanyakan informasi ke bagian sekretariat DPC PDI Perjuangan.

Mereka bertanya tentang jam buka kantor, rapatnya hari apa saja, dan siapa saja yang datang.

“Kok sepertinya partai kita partai terlarang ya. Mudah-mudahan lainnya tidak seperti ini,” bunyi informasi yang beredar luas baik di media online.

Etika Politik

Wajah kehidupan politik Indonesia saat ini masih didominasi oleh berbagai fenomena negatif. Fenomena di atas menggambarkan sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasan para aktor politik yang hanya mengakomodasi kepentingan oligarki.

Fenomena seperti dipaparkan di atas, merupakan fakta yang tidak bisa kita bantah. Bahkan, anomali tersebut bukan merupakan kasuistik belaka, tetapi terus terulang bahkan mengalami peningkatan. Kendati tidak semua aparatur pemerintahan menjalankan praktik yang salah, namun berdampak luas terhadap tingkat pilihan politik masyarakat terutama kalangan bawah.

Jika dilihat dari kacamata filosofis, pangkal dari masalah dalam dunia politik di Indonesia saat ini adalah miskinnya etika dalam praktik penyelenggaraan negara. Kebijakan yang idealnya bertumpu pada tugas suci menciptakan kesejahteraan masyarakat akan beralih pada hasrat memenuhi kepentingan golongan saja. Hal ini karena tergerusnya standar nilai etik dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Artinya, eksistensi etika yang sangat urgen ini harus terus digaungkan. Buah pikir mengenai etika politik mesti dikaji, dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan politik pada semua level baik itu penyelenggara negara sampai masyarakat awam politik sekalipun.

Tiga Pasangan Capres dan Cawapres 2024

Publik telah mengetahui bahwa  PDI Perjuangan pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Partai-partai lain yang mengusung pasangan ini adalah PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Dua pasangan lain yang akan bertarung pada Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan sejumlah partai non parlemen. Sementara satu pasangan lagi adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang didukung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pemahaman berdemokrasi yang benar adalah biarkan rakyat yang menilai mana kandidat Capres dan Cawapres yang menurut rakyat akan membawa bangsa Indonesia kearah perubahan yang signifikan. Signifikansi pilihan rakyat bukan pada sebuah kondisi di mana pilihan itu dipaksakan, melainkan pada apa yang sudah dikerjakan partai pendukung Capres dan Cawapres terkait “Pembangunan Bangsa” selama berkarya baik di dunia politik dan birokrasi.

Ketiga pasangan kandidat Capres dan Cawapres pilihan partai politik bukan sekedar pilihan yang menyenangkan hati partai polik, melainkan pilihan sebagai pendukung utama adalah juga pilihan konstituen yang adalah rakyat sendiri, bahwa pilihan pasangan itu akan berakhir pada kemenangan rakyat dalam menentukan pilihan terbaik menjadi presiden dan wakil presiden.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Pilihan PDIP

Bahwa pilihan PDIP dan Partai Pendukung lain seperti dipaparkan di atas terhadap dua tokoh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bukan sekedar pilihan yang menyenangkan hati partai pengusung. Etika politik telah menghantar pilihan partai pengusung dua tokoh yang oleh rakyat tidak asing lagi kapasitas dan kapabilitas pengabdian mereka bagi rakyat Indonesia.

Fenomena abuse of power aparat kepolisian pada peristiwa Pasuruan, sejatinya mengindikasikan “Sebuah Ketakutan” terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung  PDIP dan Parpol pendukung lainnya.

Sebagai Kader PDIP di Provinsi Papua, fenomena ini menggambarkan masih kental abuse of power penguasa dalam mengintervensi perjuangan partai PDIP dan partai pendukung lain  dalam menggapai RI-1 dab RI-2 pada pemilu 2024.

Apapun resikonya, bagi PDIP dan partai pengusung lain sebagai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahmud MD adalah tokoh terbaik yang juga merupakan pilihan rakyat Indonesia, berdasarkan survey partai yang kiranya kelak di tahun 2024 visi pilihan itu menjadi kenyataan seperti halnya sudah dua periode pilihan PDIP terhadap seorang tokoh Joko Widodo, Presiden RI dua periode yang akan berakhir 2024 mendatang.

 

Calvin Mansnembra, SE.,MBA

Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor

Pengurus PDIP Provinsi Papua