Aliansi Organisasi Pemuda Suarakan Kesejahteraan Masyarakat 3T Lewat Pemekaran Tanimbar Utara
Oleh : joko
Aliansi pemuda dan OKP Cipayung serukan dukungan penuh bagi Tanimbar Utara sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).
Pemekaran dinilai jalan penting untuk mengatasi ketertinggalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
http://suaraanaknegerinews.com | Kesejahteraan masyarakat merupakan fondasi penting dalam membangun daerah maupun negara.
Namun, bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), kenyataan sering kali jauh dari harapan.
Salah satunya adalah masyarakat di Tanimbar Utara yang hingga kini masih menanti kejelasan pemekaran wilayahnya.
Melihat kondisi yang terus berlarut, sejumlah organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang tergabung dalam aliansi Cipayung menyuarakan sikap tegas.
Mereka menilai pemekaran Tanimbar Utara bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi juga bagian dari upaya strategis untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tuntutan Aliansi Pemuda
Dalam konferensi pers yang digelar di Saumlaki pada 16 Agustus 2025, aliansi yang terdiri dari DPD KNPI Kepulauan Tanimbar, GMKI, GMNI, serta LSM ALTAR menegaskan lima poin sikap mereka:
- Menghimbau seluruh elemen masyarakat Tanimbar Utara untuk mendukung penuh pemekaran Tanimbar Utara.
- Mendesak Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar agar segera memberikan rekomendasi penuh atas pemekaran Kabupaten Tanimbar Utara sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).
- Meminta dukungan penuh dari Gubernur Maluku terhadap proses pemekaran tersebut.
- Memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar mencabut moratorium pemekaran daerah, khususnya bagi Kabupaten Tanimbar Utara.
Harapan untuk Perubahan Nyata
Ketua DPD KNPI Kepulauan Tanimbar, Lukas Samangun, bersama Ketua DPC GMNI KKT, Yohanis Baker, Sekretaris GMKI Saumlaki, Abisail Batsira, serta Ketua Umum ALTAR, Mesakh Andre Luturmas, menandatangani pernyataan sikap ini.
Mereka menegaskan bahwa pemekaran Tanimbar Utara sudah terlalu lama terbengkalai.
Padahal, jika segera direalisasikan, pemekaran dapat membuka akses pembangunan lebih merata, mempercepat pelayanan publik, dan membawa masyarakat lebih dekat pada kesejahteraan yang selama ini dinanti.
Rilis : SB
