Menyikapi tulisan: Jacob Ereste

“Pemulihan Infrastruktur Bisa Diselesaikan dalam Jangka Pendek, Sedangkan Pemulihan Alam dan Lingkungan Membutuhkan Waktu Bertahun-Tahun, Bahkan Puluhan Tahun”

Oleh: Rizal Tanjung

—

Pada suatu waktu ketika hujan tidak lagi sekadar hujan,
ketika sungai tak lagi sekadar sungai,
dan kayu-kayu gelondongan meluncur seperti pasukan kemarahan
yang dilepaskan dari rahim gunung,
kita dipaksa membaca ulang peta nurani bangsa ini.

Tulisan Jacob Ereste bukan sekadar jeritan kata,
melainkan suara bumi yang pecah,
retakan tanah yang berteriak,
dan napas hutan yang tercekik di bawah sepatu keserakahan.
Ia adalah gugatan moral—
bukan hanya kepada pemerintah,
tetapi kepada seluruh peradaban yang telah lama
menyebut perampokan sebagai pembangunan,
dan pembiaran sebagai kebijakan.

Di hadapan puing-puing rumah,
di antara mayat ternak yang hanyut,
dan di balik mata anak-anak yang kehilangan masa depan,
pemerintah kerap tampil dengan janji:
janji membangun kembali jembatan,
janji menimbun jalan yang amblas,
janji mendirikan rumah-rumah baru
yang berdiri rapi seperti etalase kepedulian.

Semua itu bisa selesai dalam hitungan bulan.
Bahkan minggu.
Anggaran bisa dicairkan, kontraktor bisa ditunjuk,
pita peresmian bisa digunting dengan senyum kamera.

Namun siapa yang berani berkata
bahwa hutan yang direnggut dengan gergaji rakus
bisa tumbuh kembali dalam satu periode kekuasaan?
Siapa yang sanggup bersumpah
bahwa tanah yang diperkosa tambang
akan kembali subur hanya dengan pidato dan spanduk?

Pemulihan infrastruktur adalah kerja tangan.
Pemulihan alam adalah kerja waktu.
Dan pemulihan nurani adalah kerja kejujuran
yang sering kali paling dihindari.

Hutan bukan beton.
Sungai bukan aspal.
Gunung bukan laporan proyek.

Hutan adalah ingatan purba bumi,
tempat air belajar mengalir dengan sabar,
tempat akar saling berpegangan
agar tanah tidak runtuh oleh hujan.
Ketika hutan dibuka tanpa malu,
air kehilangan sekolahnya,
tanah kehilangan penyangganya,
dan bencana pun turun ke kampung-kampung
sebagai surat peringatan yang ditulis dengan darah.

Apa yang disampaikan Jacob Ereste
adalah peta kejahatan yang sudah lama kita hafal:
izin yang diperdagangkan di ruang gelap,
pengawasan yang sengaja dibutakan,
dan hukum yang dilipat rapi
agar muat di saku penguasa dan pemodal.

Perkebunan dan pertambangan yang seharusnya diatur
menjadi kerajaan liar yang tak tersentuh.
Mereka menebang bukan sekadar pohon,
melainkan masa depan.
Mereka menggali bukan sekadar tanah,
melainkan liang untuk generasi berikutnya.

Dan ketika sungai memuntahkan kayu-kayu curian itu,
ketika banjir membawa serta rumah, sawah, dan nyawa,
kita bertanya dengan suara tercekat:
siapa sebenarnya pelaku bencana ini?

Alam tidak pernah menandatangani kontrak.
Gunung tidak pernah menerima konsesi.
Sungai tidak pernah setuju menjadi saluran limbah.

Yang menandatangani adalah manusia.
Yang menyuap adalah manusia.
Yang menutup mata adalah manusia.

Karena itu, pemulihan alam bukan sekadar menanam bibit
untuk difoto dan dilupakan.
Ia adalah proses panjang—
puluhan tahun membiarkan hutan belajar bernapas kembali,
puluhan tahun membiarkan sungai menemukan jalurnya,
puluhan tahun memulihkan keseimbangan
yang dihancurkan dalam hitungan jam oleh ekskavator.

Lebih lama lagi waktu yang dibutuhkan
untuk memulihkan kepercayaan rakyat.

Rakyat menunggu, kata Jacob Ereste.
Menunggu bukan karena lemah,
tetapi karena masih berharap.
Namun sejarah mengajarkan,
harap yang dikhianati terlalu lama
akan berubah menjadi amarah
yang tidak tunduk pada prosedur.

Jika pemerintah sungguh ingin mencegah bencana berikutnya,
maka yang harus dibersihkan bukan hanya lumpur di jalan,
melainkan juga jaringan kejahatan di balik meja izin.
Yang harus ditertibkan bukan hanya sungai yang meluap,
tetapi juga keserakahan yang dibiarkan tumbuh subur.

Sebab bencana terbesar bukan banjir.
Bukan longsor.
Bukan kayu gelondongan yang menggunung di muara.

Bencana terbesar adalah ketika negara
kehilangan keberanian untuk berkata cukup.

Dan ketika itu terjadi,
alam akan terus menagih
dengan cara yang tak bisa ditawar.

Pemulihan infrastruktur bisa dipercepat dengan dana.
Pemulihan alam menuntut kesabaran dan pertobatan.
Pemulihan bangsa menuntut keberanian
untuk menghukum pelaku,
meski mereka bersetelan rapi
dan duduk di lingkar kekuasaan.

Jika tidak,
seperti yang diingatkan oleh jeritan tulisan ini,
rakyat yang terlalu lama menunggu
akan menemukan caranya sendiri untuk bicara—
dan sejarah selalu mencatat,
suara rakyat yang meledak
sering kali lebih dahsyat
daripada banjir yang membawa jutaan kubik kayu
dari hulu ke hilir.

Di titik inilah kita diuji:
apakah negeri ini memilih menyembuhkan luka bumi
atau terus menambalnya dengan kebohongan
hingga runtuh bersama semuanya.

—
Sumatera Barat, Indonesia, 2025.