Oleh: joko

Anak Rantau Tanimbar Serukan Dialog Bijak Soal Blok Masela

Tanggapan Pemerhati Sosial terhadap Aksi di Jakarta Soal Blok Masela dan Harga Tanah Nus Tual

http://suaraanaknegerinews.com | Biak, Papua – Selasa (4/11/2025).
Aksi demonstrasi masyarakat adat Tanimbar di Jakarta kembali menjadi sorotan publik.

Massa menyuarakan keresahan terkait proyek strategis nasional Blok Masela dan penentuan harga tanah di wilayah Nus Tual.

Menyikapi hal itu, pemerhati sosial sekaligus putra asal Tanimbar yang kini berdomisili di rantau, Paulus Laratmase, menyampaikan pandangan reflektif dan menyerukan pentingnya penyampaian aspirasi secara konstitusional.

Hak Demokratis dan Ketepatan Sasaran

Dalam pernyataannya, Paulus menegaskan bahwa aksi demonstrasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang.

Namun ia menilai, tuntutan yang diarahkan ke pihak perusahaan energi asal Jepang, INPEX, kurang tepat sasaran.

“Demonstrasi adalah hak demokratis warga negara selama dilakukan sesuai aturan hukum. Tapi soal harga tanah Nus Tual, itu bukan kewenangan INPEX. Pengadaan tanah sepenuhnya urusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Pemerintah Provinsi Maluku,” jelas Paulus Laratmase.

Ia mengutip dasar hukum yang mengatur hal tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.

“INPEX hanyalah pengguna lahan. Bila ada perbedaan harga atau status lahan, seharusnya demo diarahkan ke instansi pemerintah terkait, bukan ke perusahaan,” tegasnya.

Isu Kehutanan dan Hak Masyarakat Adat

Lebih jauh, Paulus menyinggung persoalan tanah di kawasan hutan yang belakangan juga diangkat dalam demonstrasi.

Ia menyarankan agar isu tersebut disalurkan secara resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menurutnya, lembaga tersebut memiliki mandat hukum untuk memastikan hak-hak masyarakat adat diakui secara adil.

“Semua pihak perlu memahami tata aturan agar perjuangan masyarakat adat tidak salah alamat dan justru merugikan diri sendiri,” ujarnya.

Dorongan Pemberdayaan SDM Lokal

Paulus juga menilai bahwa tuntutan masyarakat agar putra-putri Tanimbar lulusan AKMIGAS diberi kesempatan bekerja di INPEX merupakan langkah yang lebih substansial.

Ia menilai, aspirasi tersebut menyentuh aspek pembangunan manusia dan masa depan sumber daya lokal.

“Meningkatkan peluang kerja bagi anak-anak Tanimbar adalah hal yang membangun. Itu aspirasi positif dan visioner,” katanya.

Jejak CSR INPEX di Tanimbar

Dalam pernyataannya, Paulus turut mengingatkan bahwa INPEX telah menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) bahkan sejak tahun 2010, jauh sebelum proyek Blok Masela beroperasi penuh.

Program tersebut meliputi pelatihan petani rumput laut, pendampingan desa terdampak, bantuan bagi gereja dan petani lokal, serta kerja sama riset dengan Universitas Pattimura dan beberapa LSM di Tanimbar.

“INPEX belum menikmati keuntungan apa pun, tetapi sudah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Ketika proyek berproduksi penuh, manfaatnya akan jauh lebih besar melalui mekanisme Participating Interest (PI) untuk pemerintah daerah,” tambah Paulus.

Ajakan Reflektif untuk Dialog dan Martabat

Menutup pernyataannya, Paulus menyerukan agar seluruh pihak mengedepankan dialog dan menghormati proses hukum dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Tanimbar.

Ia berharap agar isu publik seperti Blok Masela tidak ditunggangi kepentingan politik atau kelompok tertentu.

“Mari kawal Blok Masela dengan semangat dialog, martabat, dan kepentingan rakyat Tanimbar. Dengan pemahaman hukum dan komunikasi publik yang sehat, proyek ini bisa menjadi simbol kemajuan bersama,” tutur Paulus Laratmase mengakhiri.