Prabowo Janjikan Tambahan Dana Otsus Papua 2026, Gubernur Fakhiri Sebut “Kado” bagi Kepala Daerah

Gubernur Provinsi Papua: Mathius Fachiri

JAKARTA–suaraanaknegerinews.com | Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menambah Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada tahun anggaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Presiden dalam pertemuan bersama para kepala daerah se-Tanah Papua di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menyebut komitmen Presiden itu sebagai “kado” penting bagi para kepala daerah di Papua, menyusul rencana penurunan Dana Otsus dari Rp12 triliun menjadi Rp10 triliun pada 2026.

“Ini tentu menjadi kado bagi kami. Kita semua merasakan dampaknya ketika dana otsus turun dari Rp12 triliun menjadi Rp10 triliun, dan tadi Pak Presiden sudah menyampaikan langsung bahwa dana itu akan dikembalikan,” ujar Mathius kepada wartawan usai pertemuan.

Menurut Mathius, kepastian tersebut menjadi suntikan semangat bagi para gubernur dan bupati di Papua untuk bekerja lebih maksimal dalam mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah paling timur Indonesia itu. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal dan memastikan seluruh program pemerintah pusat berjalan efektif di Papua.

“Kami bersyukur. Ini memacu kami semua, para gubernur dan bupati, untuk bekerja maksimal menghadirkan Indonesia di Papua. Kami siap menjadi benteng terdepan dan etalase bangsa, serta meyakinkan bahwa Papua tetap bagian yang utuh dari Indonesia,” tegasnya.

Dalam pertemuan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Dana Otsus Papua tahun 2025 sebesar Rp12,69 triliun telah dicairkan seluruhnya. Namun, pada tahun 2026, alokasi dana tersebut direncanakan turun menjadi Rp10 triliun.

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah membuka ruang penambahan dana otsus apabila terdapat penghematan di sektor lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah, kata Prabowo, berkomitmen memastikan keberlanjutan pembangunan Papua tidak terhambat oleh keterbatasan fiskal.

Pernyataan Presiden tersebut disambut positif oleh para kepala daerah Papua, yang berharap kebijakan fiskal ke depan benar-benar berpihak pada keadilan pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan penyelesaian persoalan struktural yang selama ini membebani Tanah Papua. (LA).