Beranikah Menteri Terkait Memint Maaf?
Negara selama ini mengabil kebijakan yang justeru mengorbankan rakyat dalam hal lingkungan hidup dan deforestry di semua daerah yang oleh negara dengan kekuasaannya semena-mena mengeruk hutan dengan segala potensinya dengan alasan “Demi Kepentingan Rakyat” yang nota bene hanya menguntungkan orang tertentu. Anomali subjektivasi kekuasaan negara tidak memperhitungkan dampak seperti yang sekarang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh.
Tidak terelakkan ke depan pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Maluku terutama Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang oleh negara, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM dan pengelolaan Amdal (Kehutanan) akan menghadapi masalah seperti halnya Pulau Sumatera.
Siapa yang bersalah? Rakyat korban namun tak satupun yang berani meminta maaf. Greenpeace dengan keberaniaannya menyebut nama-nama menteri yang seyogyanya bertanggunjawab dan berani meminta maaf di hadapan rakyat. Namun sampai hari ini masih menganggap hal sepele yang tidak perlu tampil di depan publik meminta maaf.
Berikut wawancara Abraham Samad dan Koordinator Greenpeace Sumatera yang wajib menjadi refleksi kita semua.
Masih kah mereka sensitif terhadap kepentingan rakyat?
