Dorong Skor SAKIP A, Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tata Kelola Harus Berdampak Nyata
Oleh : joko
Demi Akuntabilitas Publik, ATR/BPN Perkuat Strategi Menuju Skor SAKIP A
SAKIP Bukan Sekadar Laporan, Tapi Cerminan Akuntabilitas dan Efisiensi
http://suaraanaknegerinews.com | Jakarta, 30 Juli 2025 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong seluruh satuan kerjanya di seluruh Indonesia untuk meningkatkan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan target mencapai skor A bahkan AA.
Dorongan ini tidak semata untuk memenuhi evaluasi administratif, tetapi untuk memastikan manfaat nyata dari setiap program dan anggaran yang dijalankan.
Penegasan itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam Webinar Benchmarking Strategi Menuju SAKIP A dan AA yang digelar secara nasional, Selasa (29/07/2025).
“SAKIP A itu menunjukkan bahwa sebuah satuan kerja punya tata kelola dan akuntabilitas yang baik. Artinya, anggaran dikelola secara efektif dan efisien, data yang dihasilkan andal, dan hasil kerjanya punya dampak langsung ke masyarakat,” jelas Deni Santo.
Capaian Indikator 2024 Jadi Modal Penting
Lebih lanjut, Deni menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN sudah memiliki landasan kuat dari hasil evaluasi tahun 2024. Beberapa indikator kinerja mencatat hasil menggembirakan, antara lain:
- Perencanaan Pembangunan (bobot 2): Skor 1,91
- Pelaksanaan Anggaran (bobot 2): Skor 1,86
- Indeks Pelayanan Publik (bobot 1,5): Skor 1,43
- Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (bobot 1,5): Skor 1,3
“Hasil ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di jalur yang baik. Tinggal bagaimana memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pengukuran serta pelaporan kinerja,” tambahnya.
Pengukuran Kinerja Harus Terarah dan Berdampak
Deni juga mengingatkan pentingnya keterhubungan antara rencana strategis, perjanjian kinerja, dan outcome. Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014, semua tahapan SAKIP harus dirancang secara terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
“Kinerja itu tidak bisa hanya dilihat dari laporan selesai atau tidak. Tapi juga dari hasil dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Itu sebabnya outcome dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi poin penting,” katanya.
Webinar Nasional, Hadirkan 700 Peserta dari Seluruh Indonesia
Webinar ini dibuka oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Deni Prasetyo. Ia menegaskan bahwa penguatan SAKIP adalah bagian dari upaya menuju pemerintahan berkelas dunia.
“SAKIP bukan sekadar kewajiban laporan, tetapi cerminan organisasi modern yang berbasis hasil. Dengan memahami strategi menuju SAKIP A, kita bisa bekerja lebih terarah dan terukur, serta berdampak nyata,” tutur Deni Prasetyo.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama BPSDM Kementerian ATR/BPN, dan diikuti oleh sekitar 700 pegawai dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia.
