Kekerasan seksual sebab dan akibat
Oleh: Novita Sari Yahya
–
Berita media tentang kekerasan seksual yang di lakukan PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) Anestesi cukup menyentakan pemikiran, diikuti berita lainnya tentang pelecehan seksual yang di lakukan oleh beberapa orang dokter spesialis dan guru besar UGM.
Hal yang menyentakan logika adalah pelecehan dan kasus kekerasan seksual (pemerkosaan) dilakukan oleh kelompok terdidik yang bergelar sarjana, dokter, dokter spesialis dan Profesor dari universitas ternama di Indonesia. Walau pelaku kekerasan seksual sekelompok orang dan dikategorikan oknum tapi cukup menyentakan nurani dan logika.
Begitu banyak pertanyaan berkelindan di dalam kepala setiap orang yang membaca media dan menonton berita tersebut di televisi.
Hal yang paling mendesak untuk dijawab adalah apakah kekerasan seksual termasuk skandal seksual yang dilakukan kelompok terdidik dan pejabat Indonesia adalah oknum atau memang kasusnya bagaikan fenomena gunung es??
Sebagai bangsa yang selalu tampil dengan balutan moral, etika sopan santun maka perilaku kekerasan seksual, pelecehan seksual dan pelecehan terhadap tubuh perempuan di media dan media sosial membuat kita harus berpikir panjang sebab dan akibat dari kondisi berbangsa dan bernegara hari ini untuk mencari benang merah kenapa kasus pelecehan dan kekerasan seksual meningkat jumlah dan melibatkan kelompok intelektual dan pejabat Indonesia walau hanya oknum
Akar kekerasan seksual
Ada 3 akar kekerasan seksual di sampaikan oleh Obertius M. Johanis dalam pemaparan acara webinar PTRG seri ke -24 dengan tema dari surat Kartini ke Mimbar Agama Perjuangan Melawan Kekerasan Sebagai Ekspresi Ketaatan adalah
- Relasi kuasa yang timpang
- Budaya patriarki
- Objektifikasi tubuh dan seksualitas perempuan
Mari kita coba analisa ketiga akar kekerasan seksual yaitu relasi kuasa yang timpang, budaya patriarki dan objektifikasi tubuh dan seksualitas perempuan.
Relasi kuasa yang timpang
Kita akan coba membahas tentang relasi kuasa yang timpang dalam masyarakat patriarki sebagai salah satu penyebab dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual.
Masyarakat patriarki Indonesia sejalan dengan doktrin ideologi gender Ibuisme. Partriaki adalah bagian dari masyarakat feodalisme dan kapitalisme.
Kongres perempuan kedua 1935 pencanangan perempuan ibu bangsa merupakan kemajuan gerakan perempuan progresif dengan sejumlah agenda di antaranya adalah memutuskan untuk mendirikan Badan Penyidikan Perburuhan Perempuan dengan tugas mengamati pekerjaan yang harus dilakukan perempuan Indonesia, setiap anggota kongres harus mengadakan usaha pemberantasan buta huruf melalui Badan Pemberantasan Buta Huruf (BPBH) dan memutuskan akan menyelidiki sedalam-dalamnya kedudukan perempuan menurut hukum Islam dan berusaha memperbaiki kedudukan itu tanpa menyinggung agama Islam.
Pemberangusan gerakan perempuan progresif setelah 1965 dengan konsep ideologi gender Ibuisme yang menyebabkan pengiburumahtanggaan perempuan Indonesia.
Pengiburumahtanggan perempuan dengan mengembalikan perempuan ke wilayah domestik dengan doktrin ibuisme negara jelas penyebab membudayanya ketimpangan relasi kuasa.
Sejarah kelam masa lalu Indonesia setelah 65 dengan peristiwa pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan yang di tuduh pki dan gerwani di sidang IPT 65 (Indonesia People Tribune 65) merupakan awal dari merajalelanya ketimpangan relasi kuasa.
Ketika ideologi gender bapak-ibuisme di mana negara kuat orba melakukan pengendalian, stabilitas dan kontrol ketat terhadap masyarakat.
Perempuan miskin berada pada struktur piramida terbawah. Bapak di lambangkan dengan Soeharto yang menguasai struktur pemerintahan sampai ke level desa.
Pemerintahan yang hierarkis dan sentralis merupakan kendali kuat negara termasuk terhadap perempuan. Atasan yang di lambangkan dengan Bapak dalam pemerintahan yang terpusat mengontrol anak buah. Anak buah dikontrol isteri atasan dan isteri atasan mengontrol isteri anak buah. Anak buah mengontrol isteri mereka.
Bisa di bayangkan bagaimana negara mengontrol perempuan dalam berperilaku dan pemikiran perempuan. Perilaku dan pemikiran perempuan bersatu dalam kesatuan dalam tubuh perempuan. Saat orba perempuan di atur bagaimana berperilaku oleh negara melalui oknum pejabat pria. Tapi dalam budaya dan politik yang mengontrol perilaku dan pemikiran manusia akan selalu timbul penyimpangan. Sebagaimana tulisan saya sebelumnya tentang fenomena Nikita Mirzani dan konstruksi sosial keperempuanan Indonesia bahwa doktrinisasi dengan cara otoriter menyebabkan penyimpangan perilaku
Relasi kuasa di Indonesia adalah penyimpangan perilaku akibat doktrin negara kuat orba melalui ideologi bapak-ibuisme yang masih hidup di alam bawah sadar masyarakat setelah reformasi 98.
Relasi kuasa yang timpang zaman orde baru terbukti dengan munculnya anak pejabat Indonesia zaman orba yang meminta pengakuan sebagai anak. Kebiasaan oknum pejabat dan oknum militer Indonesia memelihara perempuan yang di tuduh Gerwani atau anggota PKI bisa di baca di berbagai buku sejarah yang di tuliskan. Setelah 1965 dengan penghacuran gerakan perempuan progresif dan ribuan perempuan di tuduh Gerwani dan PKI tanpa pengadilan berada di kamp konsentrasi perempuan termasuk di Platungan adalah sisi gelap dari bagaimana budaya kekerasan dan kekerasan seksual menjadi bagian dari cerita yang tidak terungkap dan tidak bisa di ungkap tapi menjadi catatan kasus yang tidak terselesaikan di arsip Komnas Perempuan dan arsip Komnas HAM RI. Kasus kekerasan dan kekerasan seksual yang di mulai setelah 65 berlanjut di DOM ( daerah operasi militer dan daerah DOM TIMTIM.
Apakah pemberangusan gerakan perempuan progresif setelah 65 merupakan bagian dari budaya kekerasan termasuk kekerasan seksual yang membudaya dan hidup di alam sadar masyarakat . Perlu penelitian lebih lanjut. Tapi menjadi catatan bahwa oknum pelaku kekerasan sesuai laporan IPT 65 adalah bapak dari satu keluarga. Bagaimana dia menjadikan kekerasan dalam pekerjaanya dan kemudian membawa perilaku tersebut ketika mendidik anak-anaknya dan hubungan suami isteri di rumah tangga.
Oleh karena itu di butuhkan pendidikan ketahanan keluarga termasuk pendidikan pranikah dan catin untuk memutus mata rantai kekerasan dan kekerasan seksual
Budaya Patriarki
Budaya Patriarki merupakan bagian dari ideologi gender ibuisme yang menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi, pelabelan, streotipe, marginalisasi. Budaya patriarki berkembang dalam masyarakat feodalisme dan kapitalisme. Ibuisme merupakan perpaduan antara feodalisme dan kapitalisme.
Pencanagan perempuan sebagai ibu bangsa pada Kongres Perempuan ke -2 merupakan gerakan progresif untuk mengatasi budaya patriarki dalan masyarakat patriarki pada masa kolonialisme seperti pernikahan dini, persoalan buruh perempuan, poligami dan pernikahan anak dengan pendidikan dan pemberdayaan perempuan.
Setelah 1965 dengan pengiburumahtaanggaan perempuan dan berkembangnya industrialisasi. Berkembangnya industrialisasi dengan masuknya investasi penanaman modal asing menyebabkan perempuan dari desa dengan modal tenaga dan pendidikan SD atau tidak tamat SD bekerja di pabrik dengan upah setengah dari upah pekerja pria dan minim jaminan kesejahteraan dan hak-hak buruh.
Marsinah tokoh buruh zaman orba yang melawan benteng kekuasaan pemodal atau kapital yang di dukung aparat negara di bunuh dengan cara keji dan mengalami penyiksaan.
Tubuh Marsinah yang mengalami penyiksaan ketika memperjuangkan hak buruh merupakan wajah bagaimana maskulinitas dan budaya patriarki bereaksi terhadap perempuan yang tidak bisa di tundukan dan di kontrol.
Memperlakukan perempuan secara baik dan terhormat merupakan ajaran semua agama, tapi dalam kontrol negara kuat orba wajah negara hadir dalam bentuk kekerasan dan penghakiman. Budaya partriaki terbentuk karena di langgengkan dalam politik dan ideologi gender Ibuisme.
- Objekfikasi terhadap tubuh perempuan.
Ideologi gender Ibuisme membentuk perempuan ideal dengan panca dharma wanita yaitu kewajiban perempuan sebagai istri pendamping suami, sebagai ibu pengelola rumah tangga, penerus keturunan dan pendidikan anak, pencari nafkah tambahan dan warga negara dan anggota masyarakat.
Pengontrolan dan pengendalian perempuan menjadi perempuan ideal oleh negara menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku akan sellau muncul jika menggunakan cara otoriter unttuk mengendalikan perempuan.
Tokoh pergerakan perempuan seperti Kartini dan Rohana Kudus selalu menekankan bahwa peradapan di bangun ketika perempuan terdidik bukan di kontrol. Pendidikan berarti terjadi proses dialetika dan perdebatan bukan doktrinisasi. Doktrinisasi yang di lakukan orde baru terhadap tahanan perempuan di kamp konsentrasi Plantungan dan dengan melakukan penyiksaan bukan cara mendidik perempuan dan jelas melanggar HAM.
Reformasi 98 menmberikan kebebasan demokrasi untuk mengekspresikan diri tapi kebebasan demokrasi setelah reformasi 98 tidak di imbamgi dengan pendidikan karakter. Ketika pendidikan karakter tidak di lakukan sejalan dengan kebebasan demokrasi termasuk akses internet yang leluasa masuk ke ruang privat keluarga. Maka dampaknya terjadi benturan nilai.
Apakah kita pernah menelusuri jejak dari pelaku kekerasan seksual yang oknum dokter, polisi, profesor dan pejabat bagaimana terpapar dalam waktu yang lama dengan tayangan film porno, tayangan kekerasan yang bisa di akses dalam rentang usia berapa pun di media sosial.
Apakah kita pernah telusuri pola asuh dalam keluarga ketika ibu bekerja mencukupi kebutuhan ekonomi menitipkan anak usia balita dengan pengasuh. Banyak kasus pelecehan seksual pada anak-anak dan kekerasan tidak terungkap ketika ibu bekerja. Pelecehenan seksual pada usia anak adalah trauma panjang yang sulit pemulihannya. Bahkan korban atau penyintas pelecehan seksual berpotensi menjadi pelaku pelecehan seksual ketika dewasa.
Objektifikasi tubuh perempuan termanifestasi dari bagaimana industri kecantikan mengeksploitasi tubuh perempuan.
Eksploitasi tubuh perempuan dengan pakaian setemgah telanjang bisa di akses siapa saja dan usia berapa pun di media sosial dan media tanpa sensor. Industri kecantikan dengan penuh rasa bangga menampilkan eksploitasi tubuh perempuan sebagai standar kecantikan dan famous.
Pertamyaannya apakah eksploitasi tubuh perempuan secara berlebihan merupakan objektifikasi tubuh perempuan sehingga memancing imajinasi godaan seksualitas.
Kesimpulan
Setiap kita sebagai warganegara harus bisa menciptakan ruang aman dan nyaman dan memahami batasannya apakah kita bisa bertindak sebagai pencetus dari perilaku ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki dan objektifikasi tubuh dan seksualitas perempuan.
Tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebabnya. Oleh karena itu perlu pendidikan ketahanan keluarga dalam seluruh siklus kehidupan manusia .
Marilah kita mulai memikirkan quotes Kartini bahwa marilah kita mulai membangun peradapaban. Ajarkan kepada ibu-ibu agar menjadi cerdas, pintar dan cakap. Supaya perempuan bisa mengajarkan pendidikan pada komunitasnya.
Memutus mata rantai kekerasan seksual adalah memutus budaya feodalisme dan kapitalisme. Patriaki merupakan bentuk budaya feodalisme. Ketimpangan relasi kuasa adalah bentuk dari doktrin ideologi gender Ibuisme. Objektifikasi perempuan adalah bentuk bekerjamya mesin kapitalisme termasuk di industri kecantikan.
