Lindungi Nelayan, Cegah Pelanggaran: Pemkab Kepulauan Tanimbar Gelar Public Information Campaign 2025
Oleh : joko
http://suaraanaknegerinews.com | Saumlaki, 4 Juni 2025 — Suasana hangat namun serius terasa di Nass Coffee, kompleks pertokoan Tanimbar Raya, Pasar Lama, Desa Olilit Raya.
Di tengah hiruk pikuk aktivitas kota Saumlaki, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar kegiatan Kampanye Informasi Publik (PIC) Tahun 2025, sebuah forum penting yang menyatukan berbagai pihak untuk satu tujuan: melindungi nelayan dan mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan AFMA (Otoritas Pengelolaan Perikanan Australia) , dengan dukungan dari berbagai lembaga penegak hukum, ilmuwan, dan pemerintah daerah.
Pesan Tegas dari Pemerintah Daerah
hal. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu, SH., membuka kegiatan secara resmi dan menekankan pentingnya edukasi hukum dan keselamatan bagi para nelayan, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan pelanggaran batas laut internasional.
“Kegiatan ini bukan hanya tentang kampanye, tapi tentang nyawa, masa depan, dan perlindungan terhadap masyarakat pesisir kita. Pemkab Tanimbar mendukung penuh upaya informasi ini agar nelayan kita tidak lagi menjadi korban ketidaktahuan hukum atau eksploitasi,” tegas Brampi dalam Segalanya.
Nelayan Butuh Edukasi, Bukan Sekadar Teguran
Dalam sesi pemaparan, perwakilan dari AFMA menyampaikan informasi krusial tentang batas wilayah perairan antara Australia dan Indonesia, potensi risiko keselamatan jika nelayan jalur perairan asing, serta urgensi pengelolaan perikanan yang lestari.
Materi ini disampaikan dalam konteks perlindungan hukum dan kemanusiaan, bukan hanya penindakan.
Sementara itu, dari pihak Dirjen Perikanan Tangkap (Ditjen Perikanan Tangkap) , peserta mendapat pemahaman mendalam tentang kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan Indonesia, termasuk program-program pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka agar tidak terdorong melaut secara ilegal.
Pendekatan Humanis dan Terpadu
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut menyampaikan peran aktif pemerintah daerah dalam mendampingi nelayan lokal, termasuk penyusunan strategi penanganan kasus penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Australia.
“Kami hadir bukan untuk menghukum, tapi untuk mendampingi. Edukasi hukum ini menjadi salah satu cara kami melindungi nelayan agar tetap berdaya tanpa harus melanggar hukum negara lain,” ujar perwakilan Dinas.
Dukungan juga datang dari Direktorat Jenderal PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) yang menyoroti konsekuensi hukum berupa sanksi pidana maupun administratif bagi pelanggaran di sektor perikanan.
Sementara itu, Konsulat RI di Darwin berbagi pengalaman langsung mengenai bagaimana pemerintah Indonesia menangani kasus nelayan yang tertangkap di Australia, termasuk proses diplomat, bantuan hukum, dan repatriasi.
Isu Lintas Sektor: Dari Teripang Hingga Perdagangan Manusia
Tak hanya soal perbatasan laut, Polres Kepulauan Tanimbar dalam kesempatan tersebut juga membahas dimensi lain yang tak kalah serius: penyelundupan manusia dan perdagangan ilegal komoditas laut seperti teripang.
Risiko hukuman yang berat menjadi alasan kuat mengapa pendidikan dini bagi nelayan menjadi kebutuhan yang mendesak.
Apresiasi untuk Kolaborasi
Sebagai penghargaan atas kontribusi aktif dalam edukasi dan penegakan hukum perikanan, Dirjen PSDKP menyerahkan plakat penghargaan kepada Dinas Perikanan, Polres Kepulauan Tanimbar, dan Konsulat RI Darwin.
Melampaui Kampanye, Menuju Kesadaran Kolektif
Kegiatan Kampanye Informasi Publik ini menandai sebuah babak baru dalam penanganan isu lintas batas di wilayah perairan selatan Indonesia.
Lebih dari sekadar kampanye, ini adalah upaya membangun kesadaran kolektif — bahwa keinginan perikanan dan keselamatan nelayan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga tugas bersama daerah, aparatur, hingga komunitas nelayan itu sendiri.
Dengan meningkatnya dinamika laut dan tekanan terhadap sumber daya alam, edukasi semacam ini diharapkan menjadi program berkelanjutan yang menyentuh desa-desa pesisir di seluruh Kepulauan Tanimbar, dari Saumlaki hingga titik terjauh perbatasan Indonesia-Australia.
#tanimbar.go.id
