MEMBACA JK VS JOKOWI DARI HASRAT KUASA NIETZSCHE DAN LAINNYA

oleh Reiner Emyot Ointoe

–

“Hidup—bukankah itu keinginan khusus untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari kodrat ini? Bukankah hidup itu menilai, memilih, bersikap tidak adil, membatasi, dan ingin menjadi berbeda?” — Friedrich Nietzsche(1883-1900), Jenseits von Gut und Böse(1886; Terjemahan 2002).

Membaca konflik pasca kuasa antara Jusuf Kalla(83) dan Joko Widodo(64)— setelah ceramah JK di UGM menuai reaksi dan kontroversi dari para Termul dan pendukung fanatik Jokowi — melalui lensa Friedrich Nietzsche tentang Der Wille zur Macht(Hasrat Kuasa), sedikitnya menguak ruang refleksi filosofis yang tajam mengenai hakikat kekuasaan.

Nietzsche, dalam The Will to Power(Narasi 2019), menolak pandangan bahwa kehidupan digerakkan oleh moralitas atau kebenaran objektif.

Baginya, inti eksistensi adalah kehendak untuk berkuasa merupakan dorongan vital untuk menegaskan diri(sich durchsetzen), mengatasi(überwinden), dan menundukkan(unterwerfen).

Dalam konteks politik Indonesia, ceramah JK di UGM yang memicu reaksi keras dari para pendukung fanatik Jokowi dapat dibaca sebagai manifestasi dari tarik-menarik hasrat kuasa yang tidak pernah benar-benar berakhir meski masa jabatan para penguasa telah usai.

Merujuk biografi politik yang ditulis, jurnalis Tommy Lebang, JK menampilkan sosok yang pragmatis, konsensual, dan berorientasi pada penyelesaian konflik.

Kekuasaan bagi JK bukan sekadar dominasi, melainkan instrumen untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial.

Namun, ketika ia mengkritisi Jokowi, terlihat bahwa bahkan visi konsensus pun tidak bisa sepenuhnya lepas dari dorongan untuk menegaskan posisi dan pengaruh.

Kehendak untuk berkuasa muncul dalam bentuk mempertahankan relevansi politik, meski secara formal ia telah pensiun.

Nietzsche akan melihat ini bukan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai ekspresi alami dari energi vital yang terus mendorong manusia untuk menegaskan eksistensinya.

Sebaliknya, biografi politik Jokowi yang ditulis Ben Bland(43), Indonesianis asal Australia, menyoroti kontradiksi yang melekat pada kepemimpinannya.

Sejak berkuasa dengan instrumen pseudo-politik informal „floating mass“ para relawan bersama politik formal PDIP dan koalisi, Jokowi bergerak antara reformis demokratis, pragmatis dingin, dan neo-otoritarian.

Kontradiksi ini mencerminkan strategi bertahan dalam lanskap politik yang penuh kompromi dan pasar gelap semua performa dan formasi kekuasaan.

Ketika menghadapi kritik JK, reaksi keras dari para relawan pendukung Jokowi menunjukkan bahwa kehendak untuk berkuasa tidak hanya beroperasi pada level individu.

Akan tetapi, juga pada lapis kolektif yang solid(gerombolan relawan) dan berusaha mempertahankan simbol dan pulung kekuasaan sinkretis Jawa yang mistis dan ajaib pada performa personalitas Jokowi.

Kembali pada Nietzsche. Setelah menerbitkan Jenseits von Gut und Böse pada tahun 1886, dalam Der Wille zur Macht, terbit setahun paska wafatnya(1901), ia menandaskan bahwa dunia adalah arus kekuatan yang terus bertransformasi, dan dalam arus itu.

Karena itu, jika Jokowi tampil sebagai figur yang menegaskan kuasa melalui paradoks, sementara JK hendak menekankan kuasa melalui konsensus yang menantang paradoks tersebut.

Satu bukti, JK menerobos dalam labirin paradoks sekaligus kontradiksi ijazah palsu, sebelum akhirnya meramunya dalam istilah Amin Rais, high politic, kleim jasanya atas kekuasaan rezim Jokowi.

Menilik konflik pasca kuasa ini — antara JK dari „pesona“ personalitas dirinya sendiri vs Jokowi dengan „pesona“ pseudo-personalitasnya dari para relawannya — memperlihatkan bahwa dalam politik, tidak ada titik akhir dari kehendak untuk berkuasa.

Kekuasaan bukan sekadar jabatan formal, melainkan energi yang terus mengalir dalam bentuk pengaruh, simbol, dan narasi.

Ceramah JK di UGM dan reaksi fanatik terhadapnya adalah bukti bahwa politik Indonesia tetap digerakkan oleh dorongan eksistensial untuk menegaskan diri.

Dengan secuplik kutipan Nietzsche, “Dieses Welt ist der Wille zur Macht – und nichts außerdem!”, seakan menegaskan bahwa apa yang kita saksikan bukanlah sekadar perselisihan pribadi, melainkan ekspresi dari hakikat kehidupan politik itu sendiri.

Ini metafora penjelmaan kembali kontestasi tanpa henti untuk menumbuhkan hasrat kuasa, betapapun setelah panggung formal praktik berkuass telah ditinggalkan.

Dengan demikian, membaca JK dan Jokowi melalui Nietzsche mengungkap bahwa kekuasaan tidak pernah berhenti pada batas masa jabatan.

Ia terus hidup dalam bentuk konflik, kritik, dan pembelaan, sebagai bagian dari arus besar kehendak untuk berkuasa yang menjadi inti dari sejarah dan kehidupan manusia.

Selain kritik Nietzsche, beberapa perspektif filsafat kekuasaan yang sebisa mungkin diulas untuk level politik populisme berikut.

Niccolò Machiavelli(1469-1527), misalnya, dalam Il Principe menekankan bahwa penguasa harus mempertahankan kekuasaan dengan segala cara yang efektif, bahkan jika itu berarti melampaui norma moral.

Di sini, kehendak untuk berkuasa tampak sebagai dorongan praktis: kekuasaan bukan sekadar tujuan, tetapi juga syarat untuk stabilitas politik.

Machiavelli melihat kuasa sebagai seni mempertahankan dominasi, yang sejalan dengan Nietzsche dalam hal menolak moralitas universal sebagai pengikat.

Michel Foucault(1926-1984) kemudian menggeser perspektif: ia menafsirkan kuasa bukan hanya sebagai dominasi dari atas, melainkan jaringan relasi yang menyebar dalam institusi, wacana, dan praktik sehari-hari.

Dalam kerangka Foucault, kehendak untuk berkuasa Nietzsche bisa dibaca sebagai energi yang meresap ke dalam tubuh sosial, membentuk subjek dan mengatur perilaku.

Kuasa bukan sekadar milik penguasa, melainkan beroperasi melalui mekanisme pengetahuan, norma, dan disiplin.

Demikian pula, Giorgio Agamben(83), filsuf Italy, menambahkan lapisan lain dari hasrat kuasa dengan konsep homo sacer dan state of exception.

Ia menunjukkan bagaimana kuasa modern sering beroperasi dengan menangguhkan hukum demi mempertahankan kendali.

Dalam konteks ini, kehendak untuk berkuasa tampak sebagai dorongan untuk melampaui batas legal demi menegaskan otoritas.

Agamben menyoroti bagaimana kuasa bisa bertahan bahkan setelah masa formalnya berakhir, melalui pengaruh simbolik atau struktur yang tetap melekat.

Tentu juga, bagi Jokowi dengan dugaan „mistifikasi modal materialisme“, misal uang tuyul 11.000. 000.000.000 bersama retorika pidato politiknya di Munas PSI versi Gajah maupun JK dengan besutan politik saudagar yang diduga punya hutang 30.000. 000.000.000, merupakan darah drakula dalam nadi hasrat kuasa.

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan figur kontemporer seperti Presiden Joko Widodo(2014-2024) yang terus memelihara hasrat kuasa bersama ternak Termulnya, relevansi gagasan ini terlihat dalam bagaimana dorongan kuasa tidak berhenti pada akhir masa jabatan.

Bersama opera sabun tuduhan ijazah palsu, hasrat kuasanya terus beroperasi dengan dukungan jaringan dan warisan „kasekten“nya di pundak fanatisme para relawan historis, ideologis, partisan, dadakan hingga „free raiders.“

Kembali pada hasrat kuasa pada abad-15. Setelah turun dari jabatan politiknya sebagai Setneg Florence Medici, Machiavelli akan melihatnya sebagai strategi mempertahankan pengaruh demi stabilitas.

Berikutnya,, Foucault akan menyoroti bagaimana jaringan kuasa tetap beroperasi melalui institusi, kebijakan, dan wacana publik.

Sementara, Agamben akan mengingatkan bahwa kuasa bisa bertahan dalam bentuk “pengecualian” atau pengaruh yang melampaui kerangka hukum formal.

Dan Nietzsche sendiri tidak menilai baik atau buruk, melainkan menyingkap bahwa dorongan itu adalah bagian dari dinamika manusia dan sejarah.

Dengan demikian, der Wille zur Macht bukan hanya konsep metafisik, melainkan lensa untuk memahami bagaimana kuasa bekerja, bertahan, dan bertransformasi dalam politik modern.

Ia membantu menjelaskan mengapa hasrat kuasa tetap “menganga” bahkan setelah jabatan formal berakhir.

Alasannya, karena kuasa bukan sekadar posisi, melainkan energi dan vitalisme hidup yang terus mencari ekspresi sepanjang hidup.

Ecce Homo! Kuasa itu, siklus eros dan thanatos!

#coverlagu:
Lagu „Panggung Sandiwara“ yang dibawakan bersama grup Duo Kribo(Ahmad Albar & Ucok Harapan) dirilis pada tahun 1978 di bawah label Musica Studio. Single oleh Ahmad Albar(79) diunggah dari Spotfy.

#credit foto diunggah dari Youtube Friedrich Nietzsche: Der Wille zur Macht. Erstes Buch: Der europäische. PhrasenDrescher dan Tribunnews.com.