Negeri yang Memilih: Ketika Air Mata Tidak Dibagi Rata

Oleh: Paulus Laratmase

–

Pada suatu musim ketika hujan turun tanpa meminta izin,
ketika langit membuka dirinya seperti kitab tua yang halaman-halamannya koyak,
dan sungai tak lagi mengenal batas antara hulu dan rumah penduduk,
negeri ini kembali diuji.
Bukan semata oleh air yang meluap,
melainkan oleh hati negara yang memilih
ke mana empati hendak ditumpahkan,
dan ke mana penderitaan boleh diabaikan.

Hujan jatuh serentak di tiga provinsi:
Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tiga luka pada tubuh Pulau Sumatra
yang berdarah pada waktu yang sama,
dengan kadar duka yang tidak berbeda.
Namun negara, seperti mata yang sengaja diarahkan,
meneteskan air perhatian hanya ke satu sisi,
sementara sisi lain dibiarkan kering oleh janji
dan sunyi oleh kehadiran.

Di Sumatera Barat,
khususnya di Kabupaten Agam,
bencana bukan sekadar peristiwa alam.
Ia adalah pemutusan urat nadi kehidupan.

Sawah yang selama ini menjadi doa hijau bagi dapur rakyat
tertimbun lumpur seperti kitab yang disobek dari sejarah.
Ladang-ladang kehilangan suara.
Tambak ikan berubah menjadi kuburan air.
Tanah yang dahulu memberi makan
kini tidak lagi mengenal benih.

Rakyat tak lagi berbicara tentang kerugian.
Mereka berbicara tentang lapar.
Tentang panci kosong yang dipeluk ibu-ibu di dapur.
Tentang anak-anak yang belajar arti puasa
bukan dari kitab suci,
melainkan dari keterlambatan negara.

Infrastruktur yang Pulih, Kehidupan yang Tertinggal

Dari pusat kekuasaan,
datanglah cetak biru pemulihan.
Jalan akan ditimbun.
Jembatan akan dibangun.
Rumah akan ditegakkan kembali
dengan tembok-tembok rapi
seperti etalase kepedulian.

Semua itu dapat diselesaikan dalam waktu singkat:
bulan, minggu, bahkan hari
asal ada anggaran dan kamera.

Namun bencana sejati bertanya lebih dalam:
siapa yang memulihkan sawah
yang kehilangan musim tanam?
Siapa yang menghidupkan kembali tanah
yang telah kehilangan ingatan akan air?
Siapa yang mengganti waktu
yang dicuri dari perut rakyat?

Pemulihan infrastruktur adalah kerja tangan.
Pemulihan alam adalah kerja waktu.
Dan pemulihan keadilan
adalah kerja keberanian
yang paling sering dihindari oleh kekuasaan.

Di Agam,
ekosistem tidak lagi bekerja sebagai sebuah sistem.
Hutan telah lama ditipiskan.
Bukit-bukit dibuka tanpa rasa bersalah.
Akar-akar yang seharusnya saling menggenggam tanah
telah dilepas demi izin dan keuntungan.

Maka ketika hujan turun,
air tak punya sekolah untuk belajar mengalir dengan sabar.
Ia datang sebagai murka,
sebagai banjir bandang,
sebagai longsor yang menyeret masa depan.

Namun negara bertanya dengan suara dingin:
“Berapa kilometer jalan yang rusak?”
Bukan:
“Berapa musim tanam yang hilang?”

Bantuan yang Tidak Dibagi Rata

Aceh dilirik.
Kunjungan dilakukan.
Kamera menyala.
Pernyataan dikeluarkan.

Sumatera Barat
terutama Agam
menjadi catatan kaki dalam berita nasional.
Padahal penderitaannya tidak lebih kecil.
Padahal lumpurnya sama pekat.
Padahal air matanya sama asin.

Ketimpangan ini bukan sekadar soal logistik.
Ia adalah luka politik.
Luka batin rakyat yang merasa
tidak dihitung sebagai bagian utuh dari bangsa.

Rakyat Agam tidak meminta istimewa.
Mereka hanya meminta adil:
bantuan yang merata,
perhatian yang setara,
dan pengakuan bahwa penderitaan
tidak boleh diukur dari popularitas wilayah
atau nilai strategis di meja kekuasaan.

Sawit dan Negara yang Kehilangan Ingatan

Ketika pejabat berbicara tentang sawit
di tengah bangkai sawah dan ladang,
maka sesungguhnya yang sedang runtuh
bukan hanya ekosistem,
melainkan akal sehat kebijakan.

Sawit tidak pernah diciptakan
untuk menahan banjir bandang.
Daunnya tidak saling menggenggam tanah
seperti hutan hujan tropis.
Akarnya tidak menyimpan air
seperti pepohonan tua
yang tumbuh bersama waktu.

Namun negara memilih logika cepat untung
ketimbang logika panjang kehidupan.

Hutan adalah ingatan purba bumi.
Sawit adalah proyek umur pendek.

Ketika hutan dihancurkan,
air kehilangan penyangga,
tanah kehilangan malu,
dan bencana menjadi rutinitas
yang lalu disebut takdir
agar manusia terbebas dari tanggung jawab.

Bencana sebagai Gugatan Moral

Banjir Sumatra bukan sekadar bencana alam.
Ia adalah arsip kejahatan
yang dibuka paksa oleh hujan.

Izin yang diperdagangkan.
Pengawasan yang sengaja dibutakan.
Hukum yang dilipat rapi
agar muat di saku kekuasaan.

Ketika sungai memuntahkan kayu-kayu gelondongan,
sesungguhnya ia sedang mengembalikan
barang bukti yang selama ini disembunyikan.

Alam tidak pernah menandatangani kontrak.
Gunung tidak pernah menyetujui konsesi.
Sungai tidak pernah memilih
menjadi saluran limbah.

Yang memilih adalah manusia.
Yang menutup mata adalah negara.

Rakyat Menunggu, tetapi Tidak Selamanya

Rakyat Agam masih menunggu.
Bukan karena mereka lemah,
melainkan karena mereka masih percaya
bahwa negara, pada akhirnya, akan ingat.

Namun sejarah mengajarkan:
harapan yang terlalu lama diabaikan
akan berubah menjadi amarah
yang tidak tunduk pada prosedur.

Jika negara terus sibuk menambal jalan
tanpa menyembuhkan hutan,
terus mempromosikan sawit
tanpa memulihkan ekosistem,
terus memusatkan empati
pada wilayah yang dianggap strategis

maka bencana berikutnya
hanyalah soal waktu.

Negeri yang Sedang Ditagih Alam

Pemulihan infrastruktur dapat dipercepat dengan dana.
Pemulihan alam menuntut puluhan tahun kesabaran.
Pemulihan keadilan menuntut keberanian
untuk berkata cukup
kepada keserakahan,
kepada kebijakan timpang,
kepada logika pembangunan
yang lupa manusia.

Sebab bencana terbesar
bukanlah banjir bandang,
bukan longsor,
bukan lumpur yang menelan sawah.

Bencana terbesar adalah
ketika negara tahu rakyatnya lapar,
namun memilih berbicara tentang sawit.

Dan pada titik itu,
alam akan terus menagih
dengan cara yang tidak bisa ditawar.

Biak, 16 Desember 2025