Oleh: joko
“Kawal Blok Masela dengan Martabat,” Pesan Paulus Laratmase untuk Warga Tanimbar
http://suaraanaknegerinews.com | Saumlaki – Pemerhati sosial asal Tanimbar, Paulus Laratmase, menilai aksi demonstrasi masyarakat adat Tanimbar di Jakarta yang menyoroti isu Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela dan harga tanah Nus Tual tidak tepat sasaran.
Menurutnya, substansi tuntutan seharusnya ditujukan kepada pemerintah, bukan kepada pihak perusahaan INPEX.
Dalam keterangannya, Paulus menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak demokratis warga negara, selama dijalankan sesuai aturan hukum.
Namun, ia menilai isu harga tanah Nus Tual tidak relevan jika diarahkan kepada INPEX, karena pengadaan lahan merupakan kewenangan pemerintah daerah dan provinsi.
“INPEX hanyalah pengguna lahan. Pengadaan dan penentuan harga tanah diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Bila ada persoalan harga, seharusnya demo diarahkan ke instansi pemerintah, yaitu Gubernur Maluku dan Bupati Kepulauan Tanimbar, bukan ke perusahaan,” jelas Paulus.
Paulus juga menambahkan, jika terdapat masalah terkait tanah di kawasan hutan, maka penyampaiannya seharusnya dilakukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal itu agar hak-hak masyarakat adat dapat diakui dan dihormati sesuai ketentuan hukum kehutanan.
Dorongan Penguatan SDM Lokal
Lebih jauh, Paulus menilai tuntutan agar putra-putri Tanimbar lulusan AKMIGAS diterima bekerja di INPEX merupakan aspirasi yang lebih substansial dan konstruktif dalam membangun sumber daya manusia lokal.
“Itu aspirasi yang patut diapresiasi. Kita perlu dorongan agar masyarakat lokal memiliki posisi strategis di sektor migas, bukan sekadar ikut berteriak dalam isu harga tanah,” katanya.
INPEX Dinilai Sudah Jalankan Tanggung Jawab Sosial
Paulus juga mengingatkan bahwa INPEX telah melaksanakan program tanggung jawab sosial (CSR) di Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2010, jauh sebelum proyek Blok Masela beroperasi penuh.
“Program CSR INPEX mencakup pelatihan petani rumput laut, pendampingan masyarakat desa terdampak, bantuan untuk gereja dan petani lokal, serta riset bersama Universitas Pattimura dan LSM di Tanimbar. INPEX belum menikmati keuntungan apa pun, tetapi sudah melaksanakan tanggung jawab sosialnya,” ujarnya.
Menurut Paulus, ketika proyek Blok Masela sudah berproduksi penuh, manfaat yang dirasakan masyarakat akan jauh lebih besar – antara lain melalui mekanisme Participating Interest (PI) untuk pemerintah daerah.
Ajakan untuk Dialog dan Pemahaman Hukum
Menutup keterangannya, Paulus mengajak semua pihak di Tanimbar untuk menyampaikan aspirasi secara terarah, berbasis hukum, dan tidak membiarkan isu publik dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Mari kawal Blok Masela dengan semangat dialog, martabat, dan kepentingan rakyat Tanimbar. Dengan pemahaman hukum dan komunikasi publik yang sehat, proyek ini bisa menjadi simbol kemajuan bersama,” tutupnya.
Sumber: tifatanimbar
