Pemuda FCBT dan Gerakan Pemuda IKLAS 5-1 Seira Suarakan Penolakan terhadap Praktik Penangkapan Ikan Ilegal di Laut Seira

Oleh : Joko

Saumlaki, Senin, 16 Juni 2025,  http://suaraanaknegerinews.com |  – Kepedulian terhadap kelestarian laut dan hak hidup masyarakat pesisir kembali menggema di Kepulauan Tanimbar.

Kali ini datang dari barisan pemuda yang tergabung dalam Forum Cinta Bumi Tanimbar (FCBT) bersama Gerakan Pemuda Lima Satu Seira (Pemuda IKLAS 5-1 Seira) yang menggelar aksi damai di jalan, menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum menghentikan segala bentuk aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Aksi tersebut didorong keprihatinan mendalam atas semakin rusaknya ekosistem kelautan di kawasan tersebut.

Laut Seira yang sejak lama menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir kini berada dalam situasi kritis akibat maraknya praktik penangkapan telur ikan terbang secara ilegal dan masif oleh kapal-kapal nelayan dari luar daerah.

Darurat Ekologis di Laut Seira

Dalam beberapa bulan terakhir, ratusan kapal andon (nelayan pendatang) diduga beroperasi tanpa dokumen resmi seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Mereka menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, membabat telur ikan terbang secara besar-besaran, dan bahkan merusak budidaya rumput laut milik warga Seira.

Yang memprihatinkan, aksi ilegal ini tidak berdiri sendiri. Ditemukan dugaan keterlibatan jaringan agen lokal dan luar daerah yang mengatur kehadiran kapal-kapal ini.

Para pemuda menilai, praktik mafia laut seperti ini bukan hanya merampas hasil laut, tetapi juga merampas masa depan generasi muda Tanimbar.

“Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan sekadar soal ekonomi, ini adalah soal hak hidup, soal kedaulatan, soal penjajahan gaya baru atas sumber daya laut milik masyarakat adat Tanimbar,” tegas perwakilan aksi.

Tuntutan Tegas Pemuda untuk Pemerintah dan Penegak Hukum

Melalui aksi damai ini, para pemuda menyampaikan 22 poin tuntutan utama kepada Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Perikanan, dan aparat penegak hukum, di antaranya:

1. Menghentikan seluruh aktivitas penangkapan telur ikan terbang ilegal di Laut Seira.
2. Mengusut dan menindak tegas semua agen andon yang mendatangkan kapal ilegal.
3. Memproses hukum nama-nama yang diduga terlibat dalam praktik ini.
4. Mengusut dan menindak oknum aparat yang terlibat atau melindungi aktivitas tersebut.
5. Membentuk Satuan Tugas Khusus Pengawasan Laut Seira berbasis masyarakat lokal.
6. Melakukan penyitaan alat tangkap ilegal dan mengembalikan hasil tangkapan kepada masyarakat adat.
7. Memberikan ganti rugi kepada petani rumput laut yang mengalami kerugian.
8. Melakukan moratorium penangkapan ikan terbang oleh kapal luar daerah hingga ekosistem pulih.
9. Memperkuat pengawasan laut oleh TNI AL, Polairud, dan DKP secara rutin.

Payung Hukum yang Jelas

Aksi ini juga mengingatkan pemerintah bahwa tindakan penghentian aktivitas nelayan ilegal didasarkan pada aturan hukum yang kuat, di antaranya:

• Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang melarang keras penangkapan ikan tanpa SIPI.
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023, tentang pengelolaan perikanan tangkap di WPPNRI.
• Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 (Laut Aru, Laut Arafura), di mana aktivitas ilegal dapat dikenai sanksi berat.

Ancaman Nyata bagi Lingkungan dan Sosial

Dampak dari aktivitas kapal andon sangat merugikan:

• Kerusakan terumbu karang dan habitat ikan terbang,
• Gangguan terhadap budidaya rumput laut warga,
• Menurunnya pendapatan masyarakat lokal,
• Potensi konflik horizontal di antara nelayan lokal dan pendatang.

Selamatkan Masa Depan Tanimbar

Aksi ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak: rakyat Tanimbar tidak rela wilayah lautnya dijarah dan sumber kehidupannya dihancurkan.

Para pemuda menyerukan agar pemerintah bertindak cepat sebelum terlambat.

“Kami tidak melawan tanpa dasar. Ini demi anak cucu kami, demi keberlanjutan laut, demi kedaulatan bangsa di perbatasan,” tegas mereka menutup aksi.