Rektor UNCRI Soroti Pentingnya Data Valid dan Kepedulian Nyata dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Papua Barat
Laporan: Milton De Holet
–
Manokwari, 14 Oktober 2025 — Pendidikan inklusif tidak bisa hanya menjadi wacana, tetapi harus diwujudkan dengan data yang valid, fasilitas yang memadai, dan hati yang peduli. Demikian inti pandangan Rektor Universitas Caritas Indonesia (UNCRI) Manokwari, Prof. Dr. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA, dalam dialog interaktif luar studio RRI Pro 1 Manokwari yang berlangsung di kampus UNCRI, Selasa (14/10).
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Roberth menyoroti bahwa hingga kini masih belum tersedia data yang benar-benar valid tentang penyandang disabilitas dan kebutuhan pendidikan inklusif di Papua Barat. Ia menilai bahwa kebijakan sulit diarahkan secara tepat apabila dasar datanya belum jelas dan belum dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ke depan dibutuhkan upaya serius dalam penyediaan data yang valid.
Rektor UNCRI, yang juga mantan Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Barat, menilai persoalan pendidikan inklusif tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga soal komitmen moral dan kemanusiaan. Ia menekankan bahwa fasilitas bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas, baik di sekolah umum, perguruan tinggi di Manokwari, maupun di ruang-ruang publik. Pendidikan inklusif, menurutnya, membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh, bukan hanya dalam bentuk program, tetapi juga dalam pendanaan dan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kepedulian.
Dialog ini menghadirkan narasumber lain, yaitu Perwakilan BEM UNCRI, Abdul Arwon Turua, serta Dosen PGSD UNIPA, Merry Christine Rumainum, S.Pd., M.Pd., yang juga dikenal sebagai akademisi, Ketua Papua Youth Creative Hub Kabupaten Manokwari, dan Ketua Perkumpulan Sastra Papua Senja. Ketiganya turut berbagi pandangan dan pengalaman lapangan. Ketiga narasumber sepakat dan sama-sama menyoroti berbagai persoalan nyata yang dihadapi Manokwari, termasuk minimnya fasilitas pendidikan inklusif serta lemahnya perhatian terhadap penyandang disabilitas di ruang publik maupun lembaga pendidikan.
Rektor UNCRI dan Merry juga menyinggung tantangan nyata di Manokwari, seperti angka putus sekolah yang masih tinggi dan fenomena anak usia sekolah yang terlibat dalam penyalahgunaan miras dan “lem iabon”, yang menjadi masalah sosial serius. Menurut mereka, pendidikan yang inklusif juga berarti membuka ruang bagi anak-anak ini untuk kembali belajar, mendapatkan perhatian, dan dibimbing menuju masa depan yang lebih baik.
Dialog yang diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari tiga fakultas UNCRI — Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Sains dan Teknologi — berlangsung hangat dan penuh refleksi. Para mahasiswa turut menyampaikan pandangan kritis dan harapan agar pemerintah, kampus, dan masyarakat dapat bekerja sama menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar terbuka dan ramah bagi semua.
Prof. Roberth menutup dialog dengan penegasan bahwa inklusivitas bukan sekadar label, melainkan cermin dari kemanusiaan. Kepedulian terhadap sesama menjadi ukuran sejauh mana masyarakat mampu memastikan setiap anak memiliki hak untuk belajar dan berkembang tanpa terkecuali.
