“SMK Negeri 1 Pariwisata Biak Butuh Dukungan: Kepala Sekolah Soroti Minimnya Perhatian Pemerintah” (1)

Laporan Paulus Laratmase

–

BIAK—Suaraanaknegerinews.com| Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pariwisata Biak yang terletak di Distrik Biak Timur, tengah menghadapi tantangan berat. Beroperasi sejak tahun 1993 di atas lahan seluas 5 hektare, sekolah ini kini mengalami defisit perhatian semua stake holders pendidikan.

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pariwisata Biak, Drs. Masukur Bora, yang ditemui setelah rapat pembagian tugas guru, Senin 28 Juli 2025,  tak menutupi kekecewaannya atas kondisi sekolah yang dipimpinnya. Ia mengungkapkan bahwa perubahan regulasi yang mengatur kewenangan pengelolaan sekolah dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota atau tiba-tiba muncul regulasi baru di mana pengelolaan SMA/SMK dikembalikan pengelolaannya di Provinsi, berdampak pada kurangnya perihatian serius terhadap bagaimana  memperbaiki layanan Pendidikan. Siapa yang harus bertanggunjawab sesungguhnya dengan sering terjadi kebijakan pemerintah seperti ini?

“Peralihan kewenangan dari provinsi ke kabupaten/kota seharusnya diikuti dengan perhatian yang lebih kuat terhadap kondisi riil sekolah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Soal dana saja seringkali jadi masalah besar,” tegas Drs. Masukur Bora kepada suaraanaknegerinews.com.

Luasnya lahan sekolah menjadi tantangan tersendiri dalam pemeliharaan. “Untuk urusan kebersihan saja, tenaga dan dana yang dibutuhkan cukup besar. Belum lagi banyak gedung yang rusak karena usia bangunan yang sudah 30 tahun lebih. Laboratorium Bahasa Inggris dan komputer sudah tidak bisa dipakai lagi karena rusak dan tak pernah di-update,” keluhnya.

Kondisi ini sangat ironis mengingat SMK Negeri 1 Pariwisata Biak pernah menjadi kebanggaan masyarakat Papua, bahkan dikenal luas di kawasan Indonesia Timur sebagai sekolah kejuruan dengan lulusan berkualitas tinggi. Namun kini, minat siswa untuk mendaftar di sekolah ini terus menurun dari tahun ke tahun.

“Dulu anak-anak dari kota rela sekolah di Bosnik. Sekarang malah tidak ada lagi. Hanya siswa dari Biak Timur dan Padaido yang masih sekolah di sini,” tambahnya dengan nada prihatin.

Permasalahan lain yang tak kalah pelik adalah akses transportasi siswa. Sebagian besar siswa tinggal di kampung-kampung terpencil dan pulau-pulau sekitar, sehingga sering terlambat hadir ke sekolah. “Kadang guru sudah di kelas, siswa belum ada. Mereka masih di perjalanan atau menunggu perahu. Ini realitas yang terjadi setiap hari,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, pihak sekolah sangat berharap perhatian nyata dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengadaan Bus Sekolah yang memadai. “Kami minta Bapak Bupati, Markus Mansnembra, SH.,MM untuk bisa bantu kami satu unit Bus Sekolah, sekaligus dengan dana operasionalnya. Supaya siswa tidak lagi terkendala transportasi dan kami di sekolah tidak terbebani lagi dengan biaya operasional bus,” harap Drs. Masukur.

Minimnya partisipasi orangtua dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi beban berat bagi sekolah. Dengan pendanaan sepenuhnya bergantung pada dana BOSP yang besarannya tergantung pada jumlah siswa, sekolah mengalami kesulitan dalam menutup berbagai kebutuhan operasional dan pengembangan mutu.

Masalah keamanan pun muncul akibat kondisi lingkungan yang terbuka dan tidak terurus. Banyak aset sekolah seperti komputer dan perangkat lainnya hilang dicuri. “Kami mohon kepada pemerintah daerah agar segera membangun pagar keliling sekolah ini. Selain melindungi aset, itu juga menjadi langkah antisipasi kalau suatu saat tanah ini diklaim kembali oleh pihak adat. Ini kan aset pemerintah daerah,” demikian Drs. Maskur Bora memaparkan kondisi sekolah yang dipimpimnya.

Kondisi yang dihadapi SMK Negeri 1 Pariwisata Biak mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi banyak sekolah di daerah, terutama yang berlokasi jauh dari pusat kota. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya revitalisasi pendidikan di wilayah terpencil. Kualitas pendidikan tidak akan terwujud tanpa dukungan konkret dari semua pihak.

Drs. Masukur Bora berharap agar suara dari pelosok Biak Timur ini tidak berhenti hanya sebagai laporan. Ia berharap keluh kesah ini menjadi pemicu kesadaran bersama bahwa pendidikan di daerah juga layak mendapatkan perhatian yang setara, agar generasi muda Papua tidak kehilangan masa depannya hanya karena infrastruktur dan fasilitas yang terbengkalai.