Oleh: Rizal Tanjung
–
Di sebuah pagi Jakarta yang diselimuti kaca dan logam,
suara dari selatan datang —
bukan dengan teriakan,
melainkan dengan napas panjang para leluhur
yang menembus dinding gedung korporasi.
Dari Tanimbar, tanah yang lahir dari doa laut dan sabda karang,
datang manusia-manusia yang membawa bendera jiwa,
bukan spanduk amarah.
Mereka berdiri di depan INPEX
bukan untuk menantang,
tetapi untuk mengingatkan:
bahwa di balik setiap sumur gas yang menyala,
ada bara kecil yang mungkin membakar rumah nilai manusia.
Antara Langit Korporasi dan Tanah Leluhur
Pagi itu, ibukota menjadi panggung pertemuan
antara dua bahasa yang tak saling mengerti.
Bahasa laporan dan laba,
berhadap dengan bahasa batu dan doa.
Satu berbicara dalam angka,
satu bergetar dalam nyanyian ombak.
Namun di sinilah tragedi modern bermula:
ketika manusia mulai menganggap tanah
sebagai “aset produktif” alih-alih pusaka jiwa.
Ketika laut dihitung dalam barrel, bukan dalam nyawa ikan.
Ketika hutan digambar ulang menjadi spreadsheet,
dan tubuh bumi dijadikan peta bisnis.
Kapitalisme, dengan setelan rapi dan presentasi PowerPoint-nya,
datang sebagai dewa baru yang tak berdoa,
tetapi menuntut korban.
Ia tidak meneteskan darah,
namun mengeringkan akar.
Ia tidak memenjarakan manusia,
tetapi mengasingkannya dari makna.
Dan di sinilah masyarakat adat Tanimbar berdiri,
sebagai penjaga terakhir dari yang tak bisa dinilai —
spiritualitas tanah, bahasa ibu,
dan ingatan terhadap laut yang menyusui peradaban mereka.
Ketika Pembangunan Menjadi Jubah yang Salah Ukur
INPEX, dengan suara korporasinya yang tenang,
menyebut bahwa semua telah sesuai regulasi,
bahwa mereka telah memberi beasiswa, program sosial,
dan laporan keberlanjutan yang menawan mata para investor.
Namun siapa yang menulis laporan bagi hati manusia?
Siapa yang menghitung kehilangan dengan angka?
Siapa yang mengaudit rasa takut kehilangan rumah adat
yang diganti papan proyek dengan cat biru?
Mereka yang datang ke depan gedung kaca itu
bukanlah pemberontak,
melainkan peziarah nurani.
Mereka bukan menolak pembangunan,
mereka hanya menolak dilupakan.
Mereka menuntut satu hal yang tak ada di Rencana Kerja Tahunan:
pengakuan.
Izin Sosial: Surat dari Bumi yang Tak Bisa Ditandatangani
“Izin sosial” — kata yang kini dipelintir jadi jargon proyek,
padahal ia sesungguhnya adalah perjanjian batin,
lahir dari tatap mata dan genggam tangan,
bukan dari tinta dan meterai.
Ia adalah getar antara yang membangun dan yang dibangun,
antara mesin dan makhluk hidup.
Namun di dunia korporasi, empati kerap dianggap tak efisien.
Mereka mengira tangis masyarakat adalah gangguan produksi,
bukan tanda bahwa hati manusia sedang menganga.
Padahal, jika bumi punya suara,
ia mungkin akan berdoa seperti mereka:
“Jangan kau gali tubuhku tanpa mengerti nyawaku.”
Kapitalisme sebagai Penjajahan Baru
Dulu, penjajahan datang lewat meriam dan bendera,
kini ia datang lewat investasi dan kontrak.
Dulu, yang dirampas adalah emas,
kini yang diambil adalah makna.
Manusia dibuat percaya bahwa kesejahteraan
adalah grafik yang naik di laporan tahunan,
padahal ia adalah kemampuan
untuk tetap bermimpi di tanah sendiri.
Kapitalisme tak selalu datang dengan wajah buas.
Ia bisa lembut,
menyapa dengan CSR dan slogan tanggung jawab sosial.
Namun di balik senyum itu,
sering tersembunyi hasrat untuk mengubah bumi menjadi angka,
dan manusia menjadi “pemangku kepentingan lokal”
— istilah dingin bagi makhluk yang sebenarnya punya roh.
Inilah penjajahan terhadap harga diri:
ketika manusia dijauhkan dari identitasnya,
dan diminta berterima kasih atas kehilangan yang diukur sebagai “kemajuan.”
Aksi Damai sebagai Terapi Jiwa Bangsa
Apa yang terjadi di depan gedung kaca itu
adalah sebuah terapi sosial —
catharsis, kata para psikolog,
tapi bagi mereka itu adalah nyanyian pemulihan.
Mereka menari, berdoa, bernyanyi,
bukan untuk mengguncang kekuasaan,
tetapi untuk mengembalikan makna pada kata pembangunan.
Di tengah beton dan keamanan berlapis,
doa-doa itu naik ke langit Jakarta,
mengetuk jendela yang mungkin tak terbuka.
Namun setiap kata yang diucap dalam bahasa ibu
adalah peluru cahaya bagi masa depan yang adil.
Abadi: Sebuah Kata yang Harus Dihidupkan Ulang
Proyek ini disebut Abadi.
Nama yang ironis, sebab keabadian tak bisa dibangun
dari gas yang akan habis,
melainkan dari kepercayaan yang dijaga.
Bagi masyarakat adat, “abadi” bukan soal sumur energi,
tetapi tentang keabadian hubungan antara manusia, laut, dan tanah.
Ketika satu di antaranya dilukai,
yang lain pun kehilangan nyawa.
Abadi yang sejati adalah ketika anak-anak Tanimbar
masih bisa menyanyikan lagu leluhur
di tepi pantai yang tak tercemar oleh proyek ambisi.
Sebuah Seruan untuk Bangsa
Kita, bangsa yang katanya beradab,
seharusnya paham bahwa peradaban lahir dari budaya,
bukan dari laporan ekonomi.
Budaya adalah jiwa bangsa,
dan menghancurkannya demi investasi
sama dengan menggali kubur bagi kemanusiaan sendiri.
Apalah arti kemerdekaan jika rakyatnya
harus berlutut di depan modal asing
yang mengaku datang untuk “mensejahterakan”?
Apalah arti teknologi jika ia tak menyelamatkan manusia,
melainkan hanya memperkaya segelintir elite yang buta nurani?
Tanimbar bukan sekadar peristiwa lokal,
ia adalah cermin retak wajah bangsa —
tempat kita melihat seberapa dalam kita masih menghargai
arti manusia, budaya, dan bumi.
Doa di Antara Batu dan Laut
Ketika aksi itu berakhir,
dan aspal kembali sunyi,
ada yang tetap berdiri —
bukan tubuh, tetapi gema hati.
Suara itu berkata lirih:
> “Kami bukan melawan, kami mengingatkan.
Kami bukan meminta belas kasihan,
kami meminta ruang dalam masa depan negeri ini.”
Dan semestinya, kita semua menjawab dengan rendah hati:
bahwa pembangunan sejati bukanlah soal berapa banyak gas diekspor,
tetapi berapa banyak manusia yang tetap bisa bermimpi
di tanah kelahirannya sendiri.
Maka biarlah gedung kaca itu menjadi cermin,
tempat korporasi dan bangsa melihat dirinya sendiri —
apakah ia masih manusia,
atau sudah menjadi bayangan dari sistem yang kehilangan nurani.
Sebab peradaban tanpa budaya
adalah jasad tanpa jiwa.
Dan pembangunan tanpa kemanusiaan
adalah penjarahan terhadap makna hidup itu sendiri.
Sumatera Barat, Indonesia, 2025.
