“Bandara Jefman, Otsus, dan Luka Papua: Ketika Sejarah Dihapus, Keringat Rakyat Dilupakan”

*(Paulus Laratmase

–

Sejarah sering meninggalkan jejak yang tidak hanya berbentuk bangunan fisik, tetapi juga ingatan kolektif yang menyakitkan. Bandara Jefman di Papua Barat adalah salah satu contoh nyata. Bandara yang pernah dijadikan landasan pesawat perang Belanda itu, kemudian beralih fungsi menjadi bandara sipil dan melayani penerbangan Merpati Nusantara. Jefman sempat menjadi pintu masuk utama Papua Barat, sebelum akhirnya mati perlahan sejak 2004, digantikan oleh Bandara Dominik Eduard Osok di Sorong. Kini, yang tersisa hanya kisah, reruntuhan, dan kenangan.

Bagi sebagian orang, Jefman hanyalah catatan usang yang tak perlu diingat. Tetapi bagi mereka yang pernah singgah, seperti saya, Jefman adalah pintu kenangan. Tahun 2000, ketika para akademisi, tokoh adat, agama, pemuda, perempuan, serta NGO dari berbagai kabupaten di Irian Jaya (Baca:Papua.Red) berkumpul di Manado untuk finalisasi draft akademik Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), Jefman menjadi transit. Sebuah momen kecil yang kini terasa besar: sebuah bandara tua menjadi saksi awal perjalanan menuju perumusan UU No. 21 Tahun 2001.

Ironisnya, sama seperti Jefman yang ditinggalkan, nasib Otsus pun tak jauh berbeda. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata rakyat Papua, tetapi kini terasa asing bagi orang Papua sendiri.

Otsus: Dari Harapan Menjadi Luka

Ketika Otsus disahkan pada 2001, banyak yang percaya bahwa inilah jalan tengah antara Papua dan Jakarta. Ia diharapkan mampu menjawab tuntutan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, sekaligus mengobati luka akibat sejarah panjang ketidakadilan. Dalam praktiknya, Otsus memang membawa miliaran rupiah ke Tanah Papua. Jalan, gedung, program pendidikan, dan kesehatan mulai hadir. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: untuk siapa Otsus sebenarnya?

Hari ini, kita menyaksikan paradoks yang telanjang. Orang Papua tetap miskin, tetap tersingkir, tetap hidup di pinggiran. Sebaliknya, pejabat dan elite, banyak di antaranya pendatang hidup mewah di atas dana Otsus. Mereka menikmati mobil mewah, rumah megah, dan gaya hidup borjuis, sementara di pedalaman, orang Papua mati karena gizi buruk, akses kesehatan terbatas, dan anak-anak harus berjalan berkilo-kilo hanya untuk sekolah.

Otsus yang seharusnya menjadi “obat luka” justru berubah menjadi “pisau” yang makin dalam mengiris tubuh Papua.

Sejarah yang Dihapus, Perjuangan yang Dilupakan

Sejarah Otsus bukanlah hadiah Jakarta untuk Papua. Ia lahir dari jeritan panjang rakyat yang merasa tersisih, dari demonstrasi di jalanan, diskusi akademik yang melelahkan, hingga pengorbanan nyawa yang tak pernah tercatat dalam dokumen resmi negara. Saya sendiri pernah merasakan getirnya perjuangan itu: ikut dalam demo, terlibat dalam sosialisasi Otsus di GOR APO Jayapura, bahkan nyaris kehilangan nyawa karena diburu orang tak dikenal. Andai tidak diselamatkan seorang mantan Wakil Bupati Rumbiak yang memberi uang agar saya bisa segera bersembunyi, mungkin hari ini nama saya hanya tinggal catatan di pinggir sejarah.

Tahun 2000 menjadi momentum penting yang sering kali dilupakan. Kala itu, para akademisi dari Universitas Cenderawasih, hampir semua fakultas terlibat, termasuk Fakultas Pertanian di Manokwari yang kelak menjadi Universitas Papua turut serta dalam proses besar: finalisasi Draft Akademik UU Otsus. Tidak hanya itu, para pakar hukum dari universitas-universitas ternama seperti Unhas, Unsrat, UI, UGM, Unair, Universitas Udayana, hingga Universitas Brawijaya ikut duduk bersama. Mereka menempuh perjalanan jauh menuju Manado, Sulawesi Utara, demi satu tujuan: menyerahkan hasil kerja akademik itu kepada DPR RI melalui Menteri Dalam Negeri.

Ruang pertemuan di Manado kala itu dipenuhi wajah-wajah penuh harapan. Tim dari Irian Jaya (kini Papua) datang bukan  sebagai penonton, melainkan sebagai aktor sejarah. Mereka mewakili hampir seluruh lapisan: tokoh agama, adat, pemuda, perempuan, masyarakat, hingga NGO. Dari Biak Numfor, rombongan kami terdiri atas Pimpinan DPRD yang diwakili Willem K. Rumpaidus, pihak pemerintah lewat Paulus Resirwawan, tokoh masyarakat Decky Inwanggin, tokoh perempuan Mien Yawan, dan tokoh agama Pendeta Max Kafiar. Semua duduk bersama, menyatukan suara, demi memastikan Otsus lahir bukan sebagai kompromi politik semata, tetapi sebagai hasil jerih payah kolektif rakyat Papua.

Ada satu kenangan kecil yang membekas: perjalanan kami dari Bandara Frans Kaisiepo Biak menuju Manado. Pesawat Merpati yang kami tumpangi harus transit di Bandara Jefman. Bandara kecil itu seakan menjadi saksi bisu betapa Papua pernah menggoreskan sejarah di langit Nusantara. Itulah kali pertama saya menginjakkan kaki di Jefman, sebuah momen sederhana yang kemudian menjadi simbol. Tak lama setelah itu, bandara ini tidak lagi digunakan, digantikan oleh bandara baru di daratan Sorong. Seperti halnya Jefman yang ditinggalkan, perjuangan rakyat Papua pun perlahan terpinggirkan dari narasi resmi Otsus.

Namun, siapa hari ini yang masih mengingat perjalanan panjang itu? Siapa yang menghargai keringat akademisi, air mata perempuan, suara adat, jeritan pemuda, dan doa para tokoh agama? Seiring mengalirnya dana Otsus, sejarah perjuangan itu seakan dihapus. Nama-nama baru bermunculan, mengklaim diri sebagai “pahlawan” Otsus, seolah tanpa mereka, UU No. 21 Tahun 2001 tidak pernah lahir. Mereka yang benar-benar berada di garis awal justru dibiarkan tenggelam, tak disebut, tak diingat.

Persis seperti Jefman yang kini hanya tinggal cerita, perjuangan rakyat Papua pun dibiarkan terkubur. Padahal tanpa fondasi sejarah itu, tidak akan pernah ada Otsus yang diagung-agungkan hari ini. Pertanyaannya: apakah kita rela membiarkan kisah nyata itu lenyap, hanya karena ada orang-orang yang lebih pandai mengklaim jasa di depan kamera?

Hari ini, siapa yang mengingat pengorbanan itu? Siapa yang menghargai jerih payah  tokoh adat, perempuan, pemuda, dan akademisi, NGO yang berjuang agar suara Papua masuk dalam draft akademik? Ketika jabatan mulai ditawarkan, ketika dana Otsus mulai mengalir deras, sejarah perjuangan itu seakan dihapus. Nama-nama baru muncul, mengklaim diri sebagai “pahlawan” Otsus, seolah tanpa mereka, UU No. 21 Tahun 2001 tidak pernah ada.

Seperti Jefman yang ditinggalkan dan dilupakan, perjuangan rakyat pun dibiarkan terkubur.

Elite Borjuis dan Politik Otsus

Hari ini, Otsus lebih sering dipandang sebagai “kue politik” daripada instrumen keadilan. Dana besar yang digelontorkan tidak jatuh ke tangan rakyat kecil, melainkan dikuasai elite. Ironinya, banyak elite ini adalah pendatang yang kini berkuasa sebagai kepala dinas, badan dan kantor atau pejabat publik lain di Tanah Papua.  Mereka datang dengan wajah manis, mengaku membawa pembangunan, tetapi lupa bahwa di balik kursi yang mereka duduki ada air mata rakyat Papua.

Di ruang-ruang rapat, dana Otsus dibahas seperti angka-angka statistik, sementara di kampung-kampung, orang Papua masih hidup dalam keterasingan. Anak-anak meninggal karena malaria, ibu-ibu melahirkan tanpa pertolongan medis, dan generasi muda terjebak dalam alkohol dan narkotika.

Apakah ini wajah Otsus yang kita perjuangkan dua dekade lalu?

Jefman sebagai Metafora Papua

Bandara Jefman adalah metafora Papua. Ia pernah jaya, pernah penting, pernah menjadi pintu masuk dunia luar ke tanah ini. Tetapi kemudian ia ditinggalkan, dilupakan, dibiarkan membusuk. Sama halnya dengan rakyat Papua yang pernah diperjuangkan dalam semangat Otsus, tetapi kemudian ditinggalkan oleh elite yang berkuasa.

Seperti Jefman yang kini hanya menjadi nama dalam ingatan, rakyat Papua pun berisiko hanya menjadi catatan kaki dalam proyek besar bernama pembangunan.

Mengingat Kembali: Untuk Siapa Otsus?

Hari ini kita harus berani bertanya ulang: untuk siapa Otsus? Apakah ia hanya alat kompromi politik? Apakah ia,  proyek bagi elite? Ataukah masih ada harapan agar ia kembali ke pangkuan rakyat Papua?

Sejarah memberi kita pelajaran: bandara bisa dipindahkan, gedung bisa dibangun, jalan bisa diaspal. Tetapi luka sejarah, pengkhianatan, dan ketidakadilan tidak akan pernah bisa ditutupi dengan infrastruktur. Yang dibutuhkan rakyat Papua adalah keadilan, pengakuan, dan keberpihakan nyata.

Otsus akan benar-benar bermakna jika ia kembali ke ruh awalnya: membebaskan rakyat Papua dari belenggu kemiskinan, diskriminasi, dan keterpinggiran.

Penutup: Jangan Biarkan Papua Menjadi Jefman Kedua

Sejarah Jefman adalah pengingat. Ia mengajarkan kita bahwa sesuatu yang dulu dianggap penting bisa dengan cepat ditinggalkan. Jangan sampai rakyat Papua bernasib sama: dianggap penting saat butuh legitimasi, tetapi dilupakan ketika semua selesai.

Jika Otsus terus dibiarkan menjadi proyek elite, maka ia tidak lebih dari bandara tua: pernah ramai, lalu mati, lalu dikenang dengan getir. Tetapi jika Otsus dikembalikan kepada rakyat, ia bisa menjadi bandara baru: pintu harapan, pintu masa depan, pintu keadilan.

Pertanyaannya sederhana saya: apakah kita rela membiarkan Papua terus menjadi Jefman kedua—ditinggalkan, dilupakan, dan membusuk dalam sejarah?

*(Paulus Laratmase adalah Direktur Eksekutif LSM Santa Lusia, tinggal di Biak-Papua.