Dari Ranah Minang untuk Negeri: FPMI dan Kemenag Sumbar Satukan Langkah, Kawal Madrasah Inklusi hingga Pelosok Kabupaten/Kota

Padang, Suara Anak Negeri — Di sebuah ruang kerja yang sarat makna, langkah kecil menuju peradaban pendidikan yang lebih adil kembali diteguhkan. Rabu, 11 Februari 2026, Forum Pendidik Madrasah Inklusi (FPMI) Sumatera Barat melakukan audiensi strategis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi kelembagaan, melainkan penegasan komitmen bersama : memastikan setiap anak, tanpa kecuali, memperoleh hak pendidikan yang setara dan bermartabat.

Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Kepala Kanwil Kemenag Sumbar tersebut diterima langsung oleh H. Mustafa, MA. Turut hadir Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Hendri Pani Dias, S.Ag., MA, Ketua Tim Kerja Kelembagaan Pendidikan Madrasah Taslim Perdana, M.Pd, serta jajaran pengurus FPMI Sumbar: Nurhidayati, S.T (Ketua), Fatmawati (Sekretaris), Suryadi Fajri, S.Pd.I., M.Pd (Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan), dan H. Yakub, M.Pd (Koordinator Kerjasama dan Organisasi).

Madrasah Inklusi : Ruang Belajar Tanpa Sekat

Ketua FPMI Sumbar, Nurhidayati, menegaskan bahwa madrasah inklusi dirancang sebagai ruang belajar bersama bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak reguler dalam suasana yang saling menghargai.

“Madrasah inklusi dibentuk untuk memberikan layanan pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi. Di sana, nilai kesetaraan dan toleransi menjadi dasar utama dalam proses belajar,”ujarnya.

Ia menjelaskan, pendekatan pembelajaran di madrasah inklusi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Pendidikan, menurutnya, bukan sekadar transfer ilmu, melainkan proses memanusiakan manusia.

Lebih jauh, FPMI Sumbar yang kepengurusannya baru dilantik pada Desember 2025, telah merancang sejumlah program strategis. Salah satunya adalah digitalisasi inklusi berbasis kecerdasan buatan melalui platform web, agar praktik baik madrasah inklusi dapat terdokumentasi dan diakses lebih luas.

Penguatan Guru dan Pembentukan FPMI Kabupaten/Kota

Dalam pertemuan tersebut, FPMI menekankan bahwa kesiapan tenaga pendidik menjadi fondasi utama keberhasilan pendidikan inklusi. Karena itu, forum akan menggelar Workshop Inklusi 1.0 bagi pengurus yang kemudian dilanjutkan kepada tenaga pendidik di berbagai madrasah.

Workshop ini mencakup asesmen, pendampingan, serta pembekalan materi agar guru mampu mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus dengan pendekatan empatik dan profesional.

“Kami ingin para pendidik siap, bukan hanya secara pengetahuan, tetapi juga secara sikap. Pendidikan inklusi ini harus dijalankan dengan hati,”tegas Nurhidayati.

Sebagai langkah strategis, FPMI Sumbar juga akan membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Pembentukan ini diharapkan menjadi perpanjangan tangan pengawalan dan penguatan madrasah inklusi di daerah.

Koordinator Kerjasama dan Organisasi, H. Yakub, M.Pd, ditugaskan menyiapkan langkah strategis dan timeline pembentukan FPMI kabupaten/kota agar prosesnya berjalan sistematis dan terukur.

Dukungan Penuh Kanwil Kemenag Sumbar

Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H. Mustafa, MA, menyambut baik keberadaan dan program FPMI Sumbar. Ia menilai forum ini berpotensi menjadi mitra strategis dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah di Sumatera Barat.

Menurutnya, penguatan organisasi dan koordinasi menjadi kunci agar forum ini dapat berjalan efektif hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Ia juga membuka ruang penyusunan AD/ART FPMI Sumbar sebagai dasar hukum organisasi, dengan mempertimbangkan kearifan lokal Sumatera Barat agar mempermudah koordinasi lintas instansi.

“Harapannya, forum ini benar-benar memberi pelayanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Mustafa.

Ia juga mendorong agar FPMI disosialisasikan secara luas melalui forum kepala madrasah serta bersinergi dengan Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan penelitian.

25 Madrasah Inklusi, Awal dari Gerakan Besar

Data terbaru mencatat, hingga akhir 2025, Sumatera Barat memiliki 25 madrasah inklusi yang telah mengantongi Surat Keputusan. Untuk jenjang Madrasah Aliyah, SK diterbitkan oleh Kanwil Kemenag Sumbar, sedangkan untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah diterbitkan oleh Kementerian Agama kabupaten dan kota.

Jumlah tersebut menjadi titik awal dari gerakan yang lebih besar.

FPMI dan Kanwil Kemenag Sumbar sepakat menyusun rencana kerja tahunan yang selaras dengan program Penmad, menjadwalkan pelatihan dalam waktu dekat, serta membentuk tim kecil untuk merumuskan program prioritas tahun 2026.

Pendidikan yang Memeluk Semua Anak

Audiensi ini menjadi penanda bahwa pendidikan inklusi di Ranah Minang bukan sekadar wacana, melainkan gerakan terstruktur yang dikawal bersama. Di tengah keberagaman kemampuan anak-anak, madrasah hadir sebagai rumah yang memeluk semua.

Di ruang kerja itu, percakapan bukan hanya tentang regulasi dan struktur organisasi, melainkan tentang masa depan tentang anak-anak yang ingin didengar, dipahami, dan diberi ruang untuk bermimpi.

Dan dari Sumatera Barat, komitmen itu kini disemai: madrasah inklusi siap dikawal hingga ke setiap kabupaten dan kota, agar tak satu pun anak tertinggal dalam cahaya pendidikan.