Ekologi Sosial: Menyambung Kembali Manusia dan Alam (1)

#ekologisosialproject

Oleh: Khoirotun Nisak

–

Di bawah langit yang kian panas, bumi bergetar dengan suara yang jarang kita dengar: hutan merintih terbakar, tangis laut yang dipenuhi sampah plastik, dan desah kota yang sesak oleh asap.

Krisis lingkungan kini menjadi kabar yang dapat kita baca setiap hari di surat kabar, internet dan di semua platform media sosial

Sejak 2023, laporan IPCC menyebut suhu bumi telah naik 1,1°C dibanding era pra-industri, dan proyeksi terbaru memperingatkan ambang batas 1,5°C bisa terlewati sebelum 2034.

Dokumen Paris Agreement tentang perjanjian iklim – seolah menjadi hanya kertas rapuh, terurai oleh kepentingan ekonomi dan politik.

7 juta orang meninggal setiap tahun akibat polusi udara. UNICEF memperingatkan bahwa 1 miliar anak di dunia hidup dalam risiko tinggi dampak perubahan iklim.

—

Mari kita lihat ke tanah sendiri. Indonesia, negeri dengan paru-paru dunia bernama hutan tropis, masih terus kehilangan ruang hijau akibat deforestasi.

Data KLHK tahun 2024 mencatat Indonesia mengalami deforestasi netto seluas 175,4 hektar, hampir setara dengan hilangnya hutan seluas kota Jakarta dalam satu tahun.

Indeks Kualitas Udara Jakarta hampir selalu berwarna merah.
Di sisi lain, krisis air, polusi udara, dan banjir bandang seakan menjadi langganan berita yang menunggu musim datang.

Baru-baru ini, Bali yang dikenal sebagai pulau indah dengan ajaran sakralitas dalam menjaga alam, kembali dilanda banjir hebat.

Di panggung global maupun lokal, kita menyaksikan hal yang sama: manusia terpisah dari alam, memandang bumi hanya sebagai “sumber daya” yang bisa dieksploitasi.

—

Bapak ekologi sosial bernama Murray Bookchin, melihat krisis ekologi ini bukan sekedar masalah teknis, bukan soal seberapa banyak populasi, tetapi ia menegaskan bahwa akar masalah terletak pada hierarki sosial.

Hierarki sosial melihat bagaimana manusia menindas manusia lain, lalu mengekstensinya pada penindasan terhadap alam.

Di samping itu, kapitalisme membangun logikanya sendiri. Membangun “produksi tanpa batas”, alam ditarik paksa menjadi komoditas; ketika politik menundukkan rakyat, tanah pun tunduk di bawah buldoser.

Apakah kita hanya bisa meratap?
Kita tidak sendirian. Di berbagai belahan dunia, perlawanan ekologi lahir sebagai praktik, bukan sekadar teori.

Di Eropa, gerakan Extinction Rebellion sebuah gerakan lingkungan global menutup jalan-jalan kota untuk mengingatkan bahwa “bisnis seperti biasa” berarti menuju kiamat iklim.

Di Amerika Latin, komunitas adat mempertahankan sungai dan hutan dari perusahaan tambang.

Di Indonesia, warga Kendeng berdiri dengan kaki dicor semen, bersenandung: “Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili.”

Puisi perlawanan itu adalah suara ekologi sosial yang hidup dalam tubuh masyarakat lokal—bahwa menyelamatkan bumi berarti menyelamatkan kehidupan bersama.

Solusi yang dijanjikan oleh politik internasional sering macet di jalan birokrasi. COP28 di Dubai misalnya, dibuka dengan ironi: konferensi iklim dunia dipimpin oleh CEO perusahaan minyak.

Sementara di Indonesia, transisi energi hijau masih diwarnai tarik ulur kepentingan oligarki batubara.

Data IEA 2023 menunjukkan bahwa 60% listrik Indonesia masih bersumber dari batu bara.

Bagaimana mungkin kita bicara energi bersih, bila mesin ekonomi masih ditopang bahan bakar kotor?

Maka mari kita lihat lebih dekat: ekologi sosial menjadi tawaran.

Pertama, ekologi sosial mengajak kita menolak pandangan bahwa teknologi saja bisa menyelesaikan krisis.

Panel surya, kendaraan listrik, atau skema karbon hanyalah alat. Tanpa perubahan struktur sosial, semua itu hanya tambal sulam.

Bookchin menegaskan: kita perlu membangun masyarakat yang egaliter, demokratis, dan berbasis komunitas, di mana keputusan tentang lingkungan tidak ditentukan oleh segelintir elite, melainkan oleh rakyat yang hidup bersama tanahnya.

Kedua, ekologi sosial memberi kritik tajam pada kapitalisme hijau. Pasar karbon, misalnya, justru melanggengkan polusi: perusahaan kaya bisa membeli “izin” untuk tetap mencemari, sementara masyarakat kecil menjadi korban.

Di Kalimantan, tambang Batubara meninggalkan lubang-lubang maut, sementara janji reklamasi tinggal slogan.

Ketiga, ekologi sosial menegaskan pentingnya demokrasi ekologis. Di sini, praktik lokal menjadi inspirasi: desa adat yang mengatur hutan berdasarkan kearifan, komunitas urban farming yang menanam di lahan sempit kota, atau gerakan koperasi energi terbarukan di Eropa.

Semua itu membuktikan bahwa solusi sejati lahir dari bawah, bukan dari konferensi hotel berbintang.

Solusi tidak bisa lagi menunggu. Ia harus hadir di meja makan kita, di kebijakan publik, dan di ruang kelas.

Ekonomi perlu bergeser dari logika pertumbuhan menuju ekonomi ekologis: memproduksi dengan “batas pertumbuhan”, mendistribusi secara adil, dan mengutamakan keberlanjutan.

Politik harus menolak oligarki sumber daya dan membuka ruang partisipasi rakyat.

Pendidikan harus menyambungkan generasi muda bukan hanya pada gadget, tetapi pada tanah yang mereka injak dan udara yang mereka hirup.

Di sinilah letak harapan, di tengah krisis, kita masih bisa memilih untuk menyambung kembali manusia dan alam.

Dengan ini, maka jalan kita jelas: memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis sekaligus. Tidak ada penyelamatan alam tanpa penyelamatan manusia, begitu pula sebaliknya.

Ekologi sosial menuntun kita pada kesadaran: bahwa bumi bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah rumah yang harus kita rawat bersama.

Manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari jejaring kehidupan.

Pamulang, 17 September 2025

Referensi:
1. IPCC. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: IPCC.
2. Extinction Rebellion | Join The Fight Against Climate and Ecological Collapse
3. KLHK. (2022). Data dan Informasi Deforestasi Indonesia 2022. Jakarta: KLHK.
4. WHO. (2023). Air Pollution and Health. Geneva: WHO.
5. Bookchin, Murray. (1991). The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy. Oakland: AK Press.