GUBERNUR MERAHNYA MERAH

oleh Reiner Emyot Ointoe

–

“Apa sebenarnya yang mampu dilakukan dan dicapai oleh setiap orang? Peluang nyata apa yang tersedia bagi mereka?” — Martha C. Nussbaum(79), Creating Capabilities: The Human Development Approach(2011).

Pertemuan antara Olly Dondokambey sebagai Ketua DPD PDIP Sulut sekaligus mantan Gubernur 2016–2024 dengan Yulius Selvanus, Gubernur Sulut 2024–2029 sekaligus Ketua Gerindra Sulut, di Wisma Negara Bumi Beringin pada 11 Mei 2026, menjadi simbolisasi politik yang sarat makna.

Di satu sisi, ia memperlihatkan pragmatisme politik lokal yang mencerminkan dinamika nasional belum sepenuhnya rampung.

PDIP yang sebelumnya dominan, kini memilih jalur mitra konstruktif bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra.

Sementara itu, kini Gerindra tampil sebagai partai penguasa yang berusaha merangkul kekuatan lama untuk memastikan stabilitas.

Di sisi lain, pertemuan ini juga membuka ruang kritik atas lemahnya konsolidasi kebijakan publik pro rakyat.

Terutama, sebagaimana yang digarisbawahi Martha C. Nussbaum, Profesor politik kebijakan publik dalam Creating Capabilities(2011).

Nussbaum menekankan bahwa demokrasi sejati harus berorientasi pada penciptaan kapabilitas manusia, bukan sekadar stabilitas politik atau akomodasi elite belaka.

Dalam konteks Sulut, dukungan PDIP terhadap program pemerintah yang disebut pro rakyat sering kali berhenti pada retorika alias jauh dari bumi.

Pertemuan hangat dan penuh keakraban antara elite PDIP dan Gerindra memang dapat menandai transisi kekuasaan yang mulus.

Akan tetapi, itu tidak serta-merta menjawab kebutuhan mendesak masyarakat: akses pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah di bawah lima persen.

Kritik Nussbaum relevan di sini, karena ia menekankan bahwa politik yang hanya berfokus pada stabilitas tanpa memperluas kapabilitas warga akan gagal memenuhi esensi demokrasi.

Refleksi ini semakin tajam bila dibaca melalui lensa sastra, khususnya novel Merahnya Merah karya Iwan Simatupang.

Novel yang terbit pada 1968 itu menyingkap kehidupan gelandangan di kota metropolitan dengan menghadirkan tokoh-tokoh tanpa nama yang mewakili keterasingan manusia dalam masyarakat modern.

“Tokoh Kita,” Maria, Fifi, dan Pak Centeng bukan sekadar figur lusuh, melainkan manusia dengan cita-cita dan masa lalu heroik.

Judul Merahnya Merah yang dipilih Iwan sebagai metafora, merujuk pada darah rakyat yang tumpah dalam konflik tragis dan intensitas kehidupan yang keras kemaruk.

Perspektif kritik sastra ini hendak mengingatkan bahwa di balik wajah politik yang akomodatif, tertimbun realitas sosial yang kumuh lesu dan sering kali diabaikan.

Dengan kata lain, Olly dan Yulius — dua toloh gubernur — bila disimak dari perspektif Merahnya Merah, tampak seperti panggung elite yang mengaburkan makna sesungguhnya dari politik itu sendiri.

Dengan kata lain, hal ini bukan sekadar konsolidasi kekuasaan, melainkan penghayatan atas keterasingan rakyat yang masih bergulat dengan jurang pemisah sosial dalam beberapa kebijakan publik yang tumpang tindih.

Dari kritikus mendiang H.B. Jassin menyebut bahwa kandungan novel itu sebagai penghayatan metafisik atas kehidupan.

Dalam konteks tafsir realitas politik Sulut, penghayatan metafisik itu adalah pertanyaan tentang siapa yang benar-benar diwakili oleh konsolidasi PDIP–Gerindra ini?

Apakah rakyat kecil yang wajahnya lusuh seperti tokoh-tokoh Simatupang, ataukah sekadar elite yang menjaga relevansi dalam konfigurasi baru.

Dengan demikian, pertemuan di Bumi Beringin bukan hanya momentum politik, melainkan juga cermin paradoks demokrasi kontemporer.

Ia memperlihatkan pragmatisme dan kolaborasi sebagai kunci stabilitas, tetapi sekaligus menyingkap kelemahan mendasar: absennya kebijakan publik yang sungguh-sungguh pro rakyat.

Di publik Sulut, fondasi dan inti pertemuan itu masih menyisakan wacana-wacana absurditas perilaku elit politik.

Dengan demikian, kritik Nussbaum tentang kapabilitas dan refleksi eksistensial Iwan Simatupang dalam Merahnya Merah bersatu untuk menegaskan bahwa politik yang hanya berhenti pada akomodasi elite akan gagal menjawab intensitas kehidupan rakyat yang masih menderita sebagai metafora „merahnya merah“ yang sesungguhnya.

#coverlagu:
Lagu “Kebyar-Kebyar” karya Gombloh pertama kali dirilis pada tahun 1979 dalam album berjudul sama, di bawah label Golden Hand.

Lagu ini segera menjadi salah satu karya patriotik paling monumental di Indonesia dan hingga kini identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus.

#credit foto diunggah dari laman facebook dan diubah sebagai sketsa dengan bantuan AI.