JOKOWI DAN POLITIK KEMARTIRAN - Suara Anak Negeri News

Oleh Harry Tjayono

(Ketika Serangan Tak Pernah Benar-Benar Usai)

–

Hari ini, 20 Mei 2025, Presiden Joko Widodo memenuhi panggilan Bareskrim untuk memberi klarifikasi soal ijazahnya—isu lama yang tak pernah benar-benar mati.
Satu sisi publik merasa heran, sisi lain merasa lelah: mengapa seorang presiden dua periode, yang kinerjanya diakui dunia, harus berulang kali membela hal yang begitu elementer?

Tapi barangkali, justru di situ jawabannya.

Jokowi tidak sedang diserang karena ijazah. Ia diserang karena kehadirannya. Karena narasi tentang dirinya tidak cocok dengan konstruksi ideal sebagian elit tentang kekuasaan. Ia tidak datang dari dalam lingkaran itu. Ia tidak dibentuk oleh mereka. Ia hadir, lalu tumbuh, menetap—dan itu mengganggu banyak sekali skenario lama.

Kita sedang menyaksikan satu pola: semua peluru diarahkan pada satu titik.
Entah soal keluarga, kepentingan, istana, atau surat tanda kelulusan—semuanya menyasar sosok yang sama: Jokowi.

Maka pertanyaannya bukan lagi “apa tuduhannya?”, tapi:
“kenapa harus dia?”

Ada kemungkinan kita sedang menyaksikan satu bentuk “martir politik”, “politik kemartiran”, dalam lanskap kekuasaan modern: seseorang yang—secara sadar atau tidak—diposisikan untuk menanggung beban kebencian, agar sistem yang lebih besar bisa terus bekerja tanpa gangguan berarti.

“Martir” bukan selalu orang yang kalah. Dalam banyak sejarah, mereka adalah pemecah jalan.

Mahatma Gandhi pernah berkata:

“You may never know what results come of your actions. But if you do nothing, there will be no result.”

Jokowi, dalam narasi ini, bukan sekadar pemimpin yang bekerja. Ia telah menjadi titik tarik gravitasi dari seluruh frustrasi yang tak tersalurkan. Serangan kepadanya membuat yang lain bisa bekerja tanpa beban. Setidaknya, saat ini, para menteri pemerintahan baru bisa lebih fokus, kabinet tetap solid, agenda pembangunan relatif berjalan. Seolah-olah Jokowi menyerap petir, agar langit di belakangnya tetap cerah.

Namun, kita tidak boleh naif. Bisa jadi ini bukan sekadar peran yang dijalani dengan keikhlasan, tapi juga bagian dari agenda besar yang lebih kompleks.

Kenapa Jokowi harus “dihancurkan”?
Karena membongkar legitimasinya adalah cara tercepat untuk mendiskreditkan semua yang ia tinggalkan: transisi kekuasaan, proyek-proyek besar, suksesor kepemimpinannya di masa depan, bahkan kepercayaan publik pada arah bangsa. Jika ia jatuh sebagai sosok, maka warisan kebijakannya bisa dianggap cacat sejak akar. Dan itulah jalan pintas bagi mereka yang ingin membalik kembali waktu dan kendali.

Dalam masyarakat yang kelelahan mencari kebenaran, keraguan bisa jadi alat yang paling mematikan.
Tak butuh bukti, cukup desas-desus.
Tak perlu fakta, cukup opini viral.

Namun sejarah selalu menilai secara berbeda. Waktu punya caranya sendiri untuk menimbang siapa yang sungguh bekerja, dan siapa yang hanya pandai mencaci.

Mungkin kita sedang hidup di masa seperti kata Vaclav Havel, pejuang demokrasi Ceko: