Komisi II DPR Tetapkan Pagu ATR/BPN 2026 Rp9,49 Triliun: Fokus Layanan Publik dan Program Strategis

Oleh: joko

Menteri Nusron: Anggaran Rp9,49 Triliun untuk Perkuat Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang

RDP di Gedung Nusantara tegaskan komitmen sinergi pemerintah dan DPR demi pelayanan publik yang optimal.

http://suaraanaknegerinews.com | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan, alokasi ini akan difokuskan pada penguatan layanan publik dan percepatan program prioritas pertanahan.

“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun, terdiri dari program dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang,” ujar Menteri Nusron, didampingi Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan.

Alokasi Anggaran: Rp6,475 Triliun untuk Operasional, Rp3,023 Triliun untuk Kegiatan Strategis

Dari total anggaran, sekitar Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional—meliputi pembayaran gaji, tunjangan, dan biaya pendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di pusat maupun daerah. Sementara Rp3,023 triliun difokuskan untuk kegiatan non-operasional.

“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar. Sedangkan anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, hingga Peta Zona Nilai Tanah. Total program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun,” jelas Nusron.

Target PNBP Naik, Sinergi dengan DPR Diperkuat

Selain alokasi anggaran, Kementerian ATR/BPN juga menetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2026 sebesar Rp3,289 triliun—naik sekitar Rp300 miliar atau 9,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Target ini terutama didorong oleh layanan fungsional senilai Rp3,545 triliun, sementara Rp44,651 miliar berasal dari layanan umum.

Menteri Nusron menegaskan, akuntabilitas dan efisiensi tetap menjadi prinsip utama pengelolaan anggaran. “Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan 2026, Kementerian ATR/BPN senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI. Sinergi ini penting agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

RDP Dihadiri Kementerian dan Lembaga Terkait

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan turut menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN juga hadir untuk memastikan transparansi dan kesiapan pelaksanaan program.

#kementerian atrbpn

kantahkabkeptanimbar