Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Kenaikan Anggaran 2026 Dorong Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Oleh: joko

Komisi II DPR RI Dukung Pagu Anggaran ATR/BPN, Wamen Ossy: Manfaatkan untuk Kepentingan Rakyat

Kementerian ATR/BPN fokus pada penyederhanaan layanan dan penguatan SDM untuk pelayanan publik, dukungan DPR dinilai krusial bagi percepatan program PTSL demi mencegah sengketa tanah.

http://suaraanaknegerinews.vom | Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Ucapan terima kasih itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II. Harapan kami, peningkatan anggaran ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Ossy Dermawan.

Fokus pada Perbaikan Layanan Publik dan SDM

Menurut Wamen Ossy, sekitar 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN terkait langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, tambahan anggaran akan difokuskan pada dua prioritas: perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process, baik di pusat maupun daerah. Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja di seluruh Indonesia, sehingga pelayanan harus semakin mudah, tetapi tetap akurat karena produk kami bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelasnya.

Prioritas kedua adalah pembenahan SDM melalui mekanisme rotasi penugasan pegawai. “Kami ingin mengatur tour of duty dan tour of area agar pegawai mendapat pengalaman dinas yang beragam dan tidak terjebak dalam zona nyaman. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” tambah Ossy.

Percepatan PTSL: Cegah Sengketa Pertanahan

Dalam RDP tersebut, anggota Komisi II DPR RI menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai salah satu layanan prioritas. Menanggapi hal itu, Wamen Ossy menegaskan pentingnya percepatan PTSL.

“Pada 2024 target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, sempat turun menjadi 1,3 juta di 2025, dan kini berkat dukungan DPR target 2026 kembali naik menjadi 1,9 juta bidang,” ungkapnya.

Sejak PTSL diluncurkan pada 2016–2017, capaian sertifikasi tanah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, dari target total 126 juta bidang tanah, sekitar 25 persen masih belum tersertifikasi. “Percepatan PTSL penting untuk mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. Kami berharap pengawasan dan dukungan DPR terus berlanjut agar manfaatnya makin dirasakan masyarakat,” ujar Ossy.

Harapan untuk Pelayanan Kelas Dunia

Wamen Ossy menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa kenaikan anggaran dapat membawa Kementerian ATR/BPN semakin dekat dengan visi pelayanan kelas dunia. “Kami mengajak semua pihak, termasuk DPR, untuk terus mengawal program strategis ini. Semoga peningkatan anggaran benar-benar menjadi investasi bagi kepastian hukum pertanahan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

#kementerian atrbpn

kantahkabkeptanimnar