(Sebuah elegi untuk republik yang menuduh dirinya sendiri bersalah)
Oleh: Rizal Tanjung
–
Di negeri yang pernah dijanjikan menjadi taman keadilan, kini tumbuh hutan belukar dari janji-janji yang membusuk. Daun-daunnya berdesir oleh kata “pemberantasan korupsi”, namun batang-batangnya mengeluarkan getah dari darah pengkhianatan. Di sana, pemerintah berdiri gagah di podium, mengangkat pedang moralitas, berteriak: “Kita akan berburu koruptor sampai ke ujung Antartika!”
Dan rakyat menatap, bukan dengan harap, melainkan dengan getir. Karena mereka tahu — yang akan diburu itu tak lain adalah bayangan mereka sendiri.
Koruptor bukanlah binatang buas yang bersembunyi di hutan belantara. Ia tidak bersembunyi di gua-gua Antartika, tidak pula menari di lembah makhluk halus yang sulit ditangkap. Koruptor itu ada di balik jas licin dan dasi sutra, di dalam rapat kabinet yang berpendingin ruangan, di tangan yang dulu diangkat untuk bersumpah di bawah kitab suci. Ia tersenyum di televisi, berbicara tentang pembangunan, namun di matanya berkilat fatamorgana emas yang menipu rakyat.
Mereka bukanlah orang asing — mereka adalah yang kita percayai. Mereka duduk di kursi yang dibasuh doa rakyat, diangkat oleh tangan presiden yang yakin telah memilih yang terbaik. Mereka tampak saleh, pandai bicara tentang bangsa, dan fasih mengucap kata “amanah”. Tapi siapa sangka, darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah yang telah dikutuk oleh sejarah — darah sesat dari ketamakan yang menetes perlahan hingga membentuk sungai kehancuran.
Dan kini, ketika pemerintah berburu koruptor, betapa ganjil bunyinya.
Karena yang diburu sesungguhnya adalah bayangan di cermin.
Pemerintah memburu dirinya sendiri.
Kabinet mengejar pantulannya di air keruh republik.
Sungguh, ini bukan perburuan keadilan, melainkan drama sandiwara bangsa. Seperti penonton wayang yang tahu dalangnya sedang berpura-pura, rakyat menatap lakon “pemberantasan korupsi” itu dengan senyum getir. Mereka tahu, bila semua pejabat bersih, tak mungkin negeri ini sebusuk ini aromanya. Maka ketika seorang menteri bicara tentang cinta tanah air, rakyat tahu ia sedang menutupi aib di balik jasnya yang harum parfum asing.
Kini, janji tentang “19 juta lapangan kerja” hanyalah dongeng murahan yang ditulis di atas debu. Angka itu kini seperti batu nisan di ladang harapan yang gersang. Di balik statistik yang berbaris rapi di layar televisi, jutaan manusia mengantri nasib di depan pabrik yang telah menutup pintunya. Rakyat tak butuh angka — mereka butuh roti, butuh harapan, butuh kejujuran yang tak bisa dibeli dengan proyek tender.
Dan ketika mereka berteriak, ketika ribuan kaki mengguncang jalanan ibu kota, ketika sepuluh jiwa gugur di bawah terik dan gas air mata, tak ada telinga dari parlemen yang mendengar. Gedung itu terkunci rapat seperti kuburan yang takut akan roh orang hidup. Mereka yang di dalamnya sibuk merundingkan anggaran, bukan untuk rakyat, melainkan untuk mempertebal dinding dari kebohongan mereka sendiri.
Pagar tinggi di depan gedung parlemen bukanlah pagar keamanan — ia adalah pagar pemisah antara hati rakyat dan nurani kekuasaan.
Dari balik besi itu, para wakil rakyat berbicara tentang kesejahteraan, sementara rakyat di luar menjerit dalam lapar dan frustrasi.
Di situlah letak ironi paling getir dari republik ini: yang berteriak “demi rakyat” justru menutup pintu ketika rakyat datang.
Dan lihatlah, kini rakyat mulai muak.
Muak terhadap pidato yang indah tapi palsu, muak terhadap janji yang tak pernah berakar, muak terhadap elite yang hanya tahu cara berpose di depan kamera. Mereka tahu, bangsa ini tidak akan hancur oleh musuh dari luar, tapi oleh penghianatan dari dalam.
Korupsi bukan hanya pencurian uang — ia adalah pembunuhan terhadap kepercayaan.
Ia adalah perampokan terhadap masa depan anak-anak yang belum lahir.
Ia adalah bentuk paling halus dari kekerasan: menguliti harapan dengan senyum manis di layar kaca.
Dan ironinya, ketika koruptor ditangkap, rakyat disuruh bertepuk tangan.
Padahal yang tertangkap hanya seujung kuku dari tangan yang mencengkeram leher bangsa.
Sementara jari-jarinya yang lain masih menandatangani proyek, masih mengatur tender, masih tersenyum di depan mikrofon sambil berpidato tentang integritas dan reformasi birokrasi.
“Negeri ini harus bersih!” kata Presiden dari podium, dan rakyat ingin percaya.
Namun bagaimana mungkin kebersihan bisa lahir dari tangan yang masih belepotan lumpur dosa kolektif?
Bagaimana mungkin moral bisa tumbuh di tanah yang sudah dicemari racun kebohongan?
Jika pemerintah adalah tubuh, maka korupsi adalah kanker yang tumbuh dari dalam tulangnya sendiri.
Memburu koruptor tanpa membersihkan dirinya adalah seperti seorang manusia yang mencoba mengobati luka, tapi enggan menyingkirkan pisau yang masih menancap di dadanya.
Negeri ini tidak butuh pemburu — ia butuh cermin.
Agar kekuasaan mau menatap wajahnya sendiri, dan bertanya dengan jujur: “Siapa sebenarnya yang menghancurkan negeri ini?”
Sungguh, rakyat bukan musuh pemerintah.
Mereka hanya ingin ikut menjaga rumah bersama ini dari pencuri yang memakai seragam pejabat.
Rakyat tidak meminta istana, hanya ingin keadilan yang sederhana: bahwa yang mencuri uang negara tidak dibiarkan hidup mewah dari jerih payah mereka.
Bahwa hukum tidak dijual seperti komoditas di pasar gelap politik.
Bahwa keadilan tidak hanya menjadi lukisan di dinding pengadilan.
Jika benar Presiden ingin memburu korupsi sampai ke Antartika, biarlah rakyat ikut bersamanya — bukan dengan pedang, tetapi dengan suara, dengan kesadaran, dengan keberanian untuk berkata jujur:
Bahwa musuh terbesar negeri ini bukanlah koruptor di luar pemerintahan, melainkan koruptor di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
Dan pada akhirnya, ketika republik ini lelah dengan sandiwara, ketika rakyat berhenti berharap pada janji, akan datang satu masa — masa ketika rakyat menjadi cermin terakhir yang tak bisa lagi dibohongi.
Di sana, di depan pantulan itu, pemerintah akan melihat wajahnya sendiri:
berkerut, berlumur dosa, dan kehilangan cahaya kejujuran.
Saat itulah, perburuan berakhir.
Bukan karena koruptor telah habis — tetapi karena akhirnya, pemerintah menyadari bahwa yang selama ini mereka buru adalah diri mereka sendiri.
—
Sumatera Barat, Indonesia, 2025.
