“Nenengisme dan Resistensi Tubuh Perempuan: Membaca Budaya Omon-Omon dalam Perspektif Michel Foucault”

 Oleh Paulus Laratmase

–

Relasi antara perempuan dan kekuasaan dalam ruang sosial-politik Indonesia tidak terlepas dari konstruksi simbolik yang terus diproduksi oleh negara dan budaya. Dalam tulisannya, Novita Sari Yahya menyajikan kritik tajam terhadap “budaya omon-omon” dan ibuisme negara, serta menghadirkan alternatif gerakan perempuan melalui figur Neneng. https://potretonline.com/2025/07/28/nenengisme-di-antara-budaya-omon-omon/

Tulisan ini menarik untuk dianalisis dengan pendekatan filsafat sosial, khususnya pemikiran Michel Foucault tentang tubuh, wacana, dan resistensi. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bersifat represif, tetapi produktif. Ia menghasilkan kategori, norma, dan subjek. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya menjadi objek kekuasaan tetapi juga subjek resistensi.

I. Konsep Foucault Tentang Tubuh dan Kekuasaan

1. Foucault tentang Kekuasaan dan Wacana

Michel Foucault dalam The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction (terbitan Amerika: Vintage Books, 1978; aslinya 1976) menyatakan bahwa kekuasaan bukan hanya soal larangan, tetapi juga memproduksi wacana  menentukan siapa boleh berbicara, apa yang dibicarakan, dan dalam bentuk apa diskursus itu berlangsung warwick.ac.ukbpb-us-e1.wpmucdn.com. Ia menantang hipotesis represi yang populer dengan menunjukkan bahwa justru sejak abad ke-17 terjadi ledakan wacana tentang seks, bukan penyapuan sunyi; represi seksual adalah konstruksi bahwa “seks dibungkam”, padahal sebenarnya dibicarakan dalam kerangka kontrol yang sangat sistematis warwick.ac.ukbpb-us-e1.wpmucdn.com.

Foucault memaparkan bahwa kontrol tubuh dan seksualitas beroperasi melalui mekanisme powerknowledge, yakni hubungan diawasi antara kekuasaan dan produksi pengetahuan, bukan sekadar pengekangan fisik bpb-us-e1.wpmucdn.comCourse Materials. Ia menekankan bahwa wacana sejarah telah diproduksi oleh institusi seperti gereja, psikiatri, sekolah, dan negara untuk membentuk subjek seksual sesuai dengan norma-birokrasi modern bpb-us-e1.wpmucdn.comCourse Materials. Membaca wacana ini berarti memahami bagaimana kekuasaan memetakan apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan.

Dalam diskursus ini, penyerapan wacana confession (pengakuan) sebagai teknik kontrol menjadi signifikan: individu dipaksa berbicara tentang dirinya kepada otoritas, yang menciptakan data wacana dan memberi kekuasaan alat untuk mengatur tubuh dan identitas warwick.ac.ukbpb-us-e1.wpmucdn.com. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya berdialektika pada kekerasan fisik, tetapi produktif dalam mencipta norma-norma wacana. Wacana menjadi medan perang di mana subjek dibentuk dan resistensi dicoba diredam.

Kesimpulannya, Foucault (1978) memperluas gagasan kekuasaan sebagai disiplin produktif yang bekerja lewat wacana, bukan hanya larangan. Wacana menentukan batas-batas berbicara dan pemikiran yang sah, serta mengarahkan tubuh sesuai estetika kekuasaan modern, penjelasan ini memberi dasar teori untuk memahami bagaimana represifitas simbolik muncul melalui bahasa dan kontrol diskursif.

2. Tubuh sebagai Medan Kekuasaan

Dalam Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1977), Foucault menunjukkan bagaimana institusi modern seperti penjara, rumah sakit, sekolah, dan militer memperlakukan tubuh sebagai objek yang bisa dikendalikan melalui disiplin: jadwal, postur, pengawasan, dan hukuman kecil. Tubuh menjadi perangkat ketaatan yang dikondisikan agar pasif dan dapat diukur.

Ia mengembangkan konsep panoptikon sebagai metafora pengawasan internal yang memaksa seseorang meresapi norma dominan dan melakukan selfdiscipline tanpa perlu diawasi secara langsung. Dalam konteks gender, perempuan dituntut menampilkan citra kelembutan, kerapian, dan kepatuhan, suatu estetika tubuh yang bukan refleksi pribadi, melainkan hasil konstruksi norma negara dan budaya patriarkal.

Foucault memperlihatkan bahwa kontrol atas tubuh bukan hanya soal mengekang ruang gerak, tetapi juga membentuk identitas: gaya berpakaian, cara bicara, gerak tubuh, bahkan mimik dan ekspresi diawasi dan disanksi. Tubuh yang menyimpang akan disosialisasikan kembali melalui disiplin-suara, gosip, atau pengucilan sosial.

Dalam masyarakat birokratis, perempuan sebagai ibu pejabat atau istri pemilik kuasa tidak hanya dikontrol melalui aturan formal, tetapi diciptakan sebagai objek visual: rapi, lembut, sabar, tanpa sikap kritis. Tubuh mereka merupakan perpanjangan simbol negara yang perlu tampil sempurna dalam setiap seremoni.

Dengan demikian, tubuh perempuan menjadi medan perlawanan: resistensi mikro-politik terjadi saat tubuh menolak dikendalikan—misalnya, tubuh suarakan kepedihan, jemari penolakan pada make-up resmi, atau keberanian tampil apa adanya. Ini adalah tubuh yang membebaskan dari estetika kekuasaan.

3. Resistensi dan MikroPolitik Kekuasaan

Foucault menolak narasi bahwa resistensi adalah bentuk besar seperti revolusi atau perlawanan terorganisir. Ia lebih menekankan resistensi sebagai tindakan lokal, tersembunyi, dan kontinu, yang beroperasi di tingkat harian—sering disebut sebagai micropolitics of resistance researchgate.net. Resistensi ini bukan hanya untuk menentang, tetapi untuk menciptakan makna alternatif dalam batas-batas kuasa.

Thomas & Davies (2005) dalam “Theorizing the Micro-politics of Resistance” menjabarkan bagaimana aktor di organisasi publik di Inggris menggunakan makna wacana New Public Management untuk menafsir ulang identitas profesional. Mereka melakukan “microemancipations” aksi kecil yang tidak merombak sistem, tetapi menegaskan daya kritis dalam ruang yang terbatas.

Foucault sendiri menyatakan bahwa di mana ada kekuasaan, di situ ada resistensi: tidak ada relasi kekuasaan tanpa percikan perlawanan. Ini bisa berupa bahasa kontra, gaya berpakaian berbeda, penghindaran struktur ritual, atau keterlibatan simbolik pada identitas minoritas.

Analisis resistensi mikro-politik semakin relevan dalam kajian feminis yang fokus pada gerakan akar rumput. Resistensi perempuan kelas bawah sering terjadi dalam bentuk denyut kecil: komunitas lokal, nongkrong kolektif, kritik informal terhadap elite. Ini berbeda dari aktivisme formal, tapi sama signifikan dalam merongrong dominasi simbolik.

Dengan demikian Foucault dan teori mikro-politik memberi kerangka bagi analisis Nenengisme: gerakan perempuan yang muncul dari bawah, menolak estetika formal negara, berbicara dari pengalaman langsung, dan menggenapi wacana tandingan melalui praktik wicara dan kehadiran tubuh yang berbeda.

II. Nenengisme dan Politik Tubuh Perempuan

1. Nenengisme sebagai Mikro-Politik Perlawanan

Nenengisme merupakan bentuk pembangkangan terhadap simbolisasi perempuan ideal ala negara yang dibungkus dengan retorika ibuisme. Tokoh Neneng tampil sebagai representasi perempuan dari kelas sosial bawah yang tidak tunduk pada estetika kekuasaan negara. Ia bukan “ibu pejabat” dengan kebaya anggun dan senyum tenang di hadapan kamera, melainkan perempuan pekerja yang bersuara lantang, berani tampil tidak sesuai kodrat feminin yang dibayangkan negara.

Dalam kerangka Foucault, gerakan Nenengisme dapat dipahami sebagai praktik resistensi dalam medan mikro-politik kekuasaan. Resistensi ini terjadi di level wacana dan tubuh. Secara wacana, Neneng menggugat narasi tunggal tentang perempuan ideal; secara tubuh, ia menolak dikontrol oleh kode moral dan visual dominan yang dilekatkan pada tubuh perempuan dalam ruang publik.

2. Tubuh Perempuan dan Disiplin Sosial-Birokratis

Budaya omon-omon, yang dalam tulisan Yahya merujuk pada obrolan kosong, seremoni, dan pencitraan elite, memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan direproduksi sebagai alat legitimasi simbolik. Figur perempuan dalam budaya ini diminta hadir secara performatif: ia harus hadir di panggung-panggung seremoni, namun tidak boleh bersuara kritis. Ia menjadi benda hias kekuasaan, bukan agen sosial-politik.

Konsep panoptikon Foucault (1977) sangat relevan di sini. Perempuan diawasi secara terus-menerus oleh pandangan publik dan institusi. Ibu pejabat, istri camat, ketua PKK, semuanya dikondisikan agar selalu tampil sesuai norma. Ketidaksesuaian dengan norma akan dihukum, bukan dengan cambuk, tapi dengan gosip, pengucilan, dan hilangnya akses sosial.

Dalam konteks itu, tubuh Neneng yang tidak patuh, yang tidak rapi, yang tidak mematuhi “etika ibu pejabat”, justru menjadi tubuh yang membebaskan. Ia adalah tubuh yang melawan, bukan tubuh yang ditertibkan.

3. Produksi Wacana: Siapa yang Boleh Bicara?

Foucault menyatakan bahwa wacana mengatur siapa yang boleh bicara dan dalam format seperti apa. Dalam budaya omon-omon, suara perempuan hanya boleh terdengar jika sejalan dengan narasi negara atau mendukung agenda kekuasaan. Suara yang menentang, terutama dari perempuan kelas bawah, seringkali dianggap tidak sahih atau bahkan tidak sopan.

Namun Neneng menolak tunduk pada aturan ini. Ia berbicara bukan karena diberi izin, tetapi karena merasa perlu. Suaranya bukan hasil delegasi dari elite, tetapi lahir dari pengalaman langsung sebagai perempuan tertindas. Di sinilah resistensi terjadi: saat suara yang mestinya dibungkam justru menjadi narasi tandingan.

4. Nenengisme sebagai Politik Tubuh dan Suara

Politik dalam pengertian Foucault bukan hanya soal lembaga negara atau pemilu, tapi juga relasi kuasa dalam keseharian, termasuk bagaimana tubuh digerakkan, suara diatur, dan makna diproduksi. Dalam tulisan Yahya, Neneng bukan hanya simbol resistensi struktural, tetapi juga resistensi terhadap normalisasi tubuh dan suara.

Ia berbicara dengan logat lokal, berpakaian seadanya, hadir di ruang publik tanpa kosmetika politik. Di situlah resistensi tubuh dan suara terjadi. Neneng merebut ruang yang selama ini diduduki oleh representasi perempuan elite, dan dalam proses itu, ia menantang struktur representasi itu sendiri.

5. Bahasa dan Kekuasaan: Menafsirkan Kembali Identitas Perempuan

Bahasa yang digunakan dalam budaya omon-omon cenderung eufemistis, menghindari konflik, dan penuh dengan basa-basi simbolik. Bahasa ini memproduksi kenyamanan palsu, menyembunyikan konflik sosial dan ketimpangan gender. Nenengisme hadir sebagai wacana kontra, yang berbicara blak-blakan, menyebut masalah dengan istilah langsung, bahkan kasar, sebagai strategi mengguncang dominasi simbolik.

Dengan demikian, Nenengisme tidak hanya menyasar struktur kekuasaan, tetapi juga menafsirkan kembali identitas perempuan dari bawah. Perempuan tidak lagi sekadar “pendamping”, “pengayom”, atau “penjaga moral”, tetapi subjek politik yang sah, dengan bahasa, tubuh, dan kepentingannya sendiri.

III. Penutup

Melalui perspektif Michel Foucault, tulisan ini menunjukkan bahwa Nenengisme merupakan bentuk mikro-resistensi terhadap konstruksi simbolik perempuan dalam budaya negara dan masyarakat patriarkal. Tokoh Neneng bukan hanya representasi perempuan kelas bawah, melainkan simbol dari tubuh yang menolak ditertibkan dan suara yang menolak dibungkam. Dalam medan kuasa yang sarat dengan ibuisme, omon-omon, dan estetika kekuasaan, Nenengisme menegaskan bahwa kekuasaan selalu diiringi oleh resistensi dan bahwa tubuh perempuan, yang selama ini jadi objek kontrol, bisa menjadi locus pembebasan.

Foucault membantu kita membaca bagaimana tubuh, wacana, dan kekuasaan saling terkait, dan bagaimana gerakan-gerakan kecil seperti Nenengisme menyusun politik alternatif yang subversif namun signifikan. Di tengah budaya seremoni dan simbolisasi, suara perempuan seperti Neneng menjadi penting sebagai bentuk penegasan bahwa perempuan bukan hanya pelengkap panggung kuasa, melainkan pelaku sejarah.

Daftar Referensi

Foucault, Michel. The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. New York: Vintage Books, 1978.

Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Pantheon Books, 1977.

Yahya, Novita Sari. “Nenengisme di Antara Budaya Omon-Omon.” Esai (2023).

McNay, Lois. Foucault and Feminism: Power, Gender and the Self. Polity Press, 1992.

Bartky, Sandra Lee. Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression. Routledge, 1990.

Sawicki, Jana. Disciplining Foucault: Feminism, Power and the Body. Routledge, 1991.

hooks, bell. Feminism is for Everybody: Passionate Politics. South End Press, 2000.

Pratiwi, Ayu. “Tubuh dan Politik Representasi Perempuan dalam Budaya Birokratik.” Jurnal Perempuan, Vol. 25, No. 2 (2020).

Nenengisme di Antara Budaya Omon-Omon