PIJAR 98: Kabinet Fokus dan Solid
Oleh Kuldip Singh
SekJen PIJAR INDONESIA 1998
–
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme distribusi gas elpiji (LPG) 3 kg ke aturan semula, sembari tetap melanjutkan pembenahan tata kelola, menunjukkan keseimbangan antara reformasi kebijakan dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons pertanyaan wartawan di komplek parlemen pada hari Selasa, 4 Februari 2025.
Selanjutnya Menteri ESDM telah menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut untuk memastikan pasokan LPG 3 kg ke pangkalan dan pengecer berjalan lancar dan bisa segera meredakan ketidakpastian di masyarakat.
Pendekatan Humanis dan Pro-Rakyat
Presiden Prabowo memahami bahwa kebijakan yang baik sekalipun harus dijalankan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat kecil. Dengan mengizinkan pengecer di warung-warung kembaki melakukan distribusi, pemerintah memastikan bahwa akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar tidak terganggu.
Kebijakan yang Adaptif dan Responsif
Pemerintahan Prabowo menunjukkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Ketika kebijakan baru menimbulkan gejolak di lapangan, Presiden segera bertindak untuk menyesuaikan tanpa mengorbankan tujuan jangka panjang.
Soliditas Kabinet dalam Menjalankan Pemerintahan
Keputusan Presiden Prabowo ini juga menegaskan bahwa meskipun ada perbaikan tata kelola yang diinisiasi oleh Menteri ESDM, koordinasi harus tetap dipastikan berjalan baik. Pemerintah tetap satu visi dalam memastikan kepentingan rakyat tetap terjaga, tanpa mengorbankan agenda pembenahan yang lebih luas.
Fokus pada Stabilitas dan Keberlanjutan
Keputusan Presiden Prabowo ini menunjukkan bahwa pembenahan kebijakan harus berjalan dengan transisi yang matang agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Dengan cara ini, masyarakat tetap mendapatkan akses yang mereka butuhkan, sambil tetap mendorong perubahan menuju sistem distribusi yang lebih baik.
Keputusan ini semakin menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya berorientasi pada kebijakan teknokratis, tetapi juga memiliki keberpihakan yang nyata terhadap rakyat kecil.
Jakarta, 5 Februari 2025
