DIPLOMASI DUALITAS DESPOTIK

oleh Reiner Emyot Ointoe

–

“…teknologi digital telah terbukti disruptif, memengaruhi norma, praktik, dan logika para diplomat, negara, dan organisasi internasional,” — Corneliu Bjola(52); Ilan Manor(40)[Editor], The Oxford Handbook of Digital Diplomacy(2024)

Politik diplomasi Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto kerap dipandang memiliki dua wajah yang saling bertolak belakang.

Di satu sisi, Menlu Sugiono(47) — pernah bertugas di TNI Angkatan Darat(Kopassus) dengan pangkat Letnan Satu, masa dinas 2002–2004 dan alumni SMA Taruna Nusantara, Universitas Norwich(BS), Universitas Konstanz(MMgt, MBus) — tampil dengan gaya normatif, berhati-hati, dan defensif, menekankan hukum internasional serta Piagam PBB sebagai landasan utama.

Namun sikap ini sering dikritik karena terlalu umum dan tidak cukup menekan pihak yang bertanggung jawab atas tragedi gugurnya prajurit TNI penjaga perdamaian akibat serangan Israel, maupun dalam merespons eskalasi perang Amerika Serikat–Israel melawan Iran.

Di sisi lain, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya(37) — alumni SMA Taruna Nusantara, Akademi Militer, US Army Ranger School, Universitas Jenderal Achmad Yani (BA), Universitas Indonesia(MA), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat(Seskoad), serta Institut Teknologi Bandung(ITB) — hadir sebagai juru bicara di forum internasional seperti Board of Peace (BoP), membawa suara yang lebih artikulatif, lugas, dan konkret.

Dengan latar belakang militer, ia menekankan urgensi perlindungan pasukan perdamaian dan menuntut investigasi internasional, sehingga memberi bobot pada diplomasi Indonesia yang sebelumnya dinilai terlalu berhati-hati.

Kontras antara Sugiono dan Teddy memperlihatkan paradoks diplomasi Indonesia: satu wajah normatif yang menjaga citra netral, dan satu wajah militer yang menuntut langkah nyata.

Namun, karena garis besar kebijakan tetap ditentukan oleh Menlu, peran Teddy sering dianggap sekadar simbolis, tidak cukup untuk mengubah arah diplomasi secara substansial.

Kritik ini menyoroti bahwa Indonesia tampak terjebak dalam pola “despotik” dalam arti metaforis, yakni diplomasi yang terpusat pada satu suara resmi tanpa membuka ruang bagi strategi plural dan berani.

Dari perspektif akademik, kritik dari Karl August Wittfogel(1898-1988) melalui Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power(1957) menghadirkan sebuah teori berpengaruh tentang hubungan antara ekologi dan struktur kekuasaan.

Ia mengajukan konsep “hydraulic despotism,” yakni gagasan bahwa masyarakat kuno di Asia dan berbagai peradaban lain yang bergantung pada irigasi dan pengendalian air membentuk birokrasi besar yang kemudian melahirkan pemerintahan absolut.

Dengan menyoroti Mesir, Mesopotamia, Tiongkok, India, hingga Peru, Wittfogel menunjukkan bagaimana kebutuhan mengelola air untuk irigasi dan banjir menciptakan struktur kekuasaan yang sangat terpusat.

Dalam pandangannya, kontrol atas air berarti kontrol atas kehidupan ekonomi, sosial, dan religius, sehingga masyarakat tersebut berkembang menjadi apa yang ia sebut sebagai “hydraulic societies.”

Wittfogel membandingkan fenomena ini dengan Eropa Barat, yang menurutnya lebih pluralistik karena kekuasaan terbagi di antara kelompok-kelompok yang bersaing.

Perbedaan ini menjadi dasar bagi analisisnya bahwa teknologi dan ekologi bukan sekadar faktor pendukung, melainkan dapat membentuk struktur sosial dan politik secara mendasar.

Dengan demikian, Oriental Despotism tidak hanya menjadi kajian sejarah, tetapi juga sebuah refleksi kritis tentang bagaimana pengelolaan sumber daya dapat menentukan arah perkembangan, terutama geopolitik yang kian kian keras dan anti diplomasi.

Oriental Despotism masih sering dibahas dalam studi sejarah, antropologi, dan teori politik, bukan hanya sebagai analisis tentang masa lalu.

Akan tetapi, juga sebagai peringatan tentang bagaimana penguasaan atas sumber daya vital seperti energi, khusus minyak dan gas, dapat melahirkan konsentrasi kekuasaan yang berbahaya.

Ulasan ini menekankan bahwa Wittfogel tidak sekadar menulis sejarah, melainkan menyusun kerangka kritis yang mengingatkan kita pada potensi bahaya ketika teknologi, energi dan geopolitik dijadikan alat untuk mengonsolidasikan kekuasaan.

Padahal, tragedi perang Amerika Israel lawan Iran dan segala implikasinya mirip dengan „despotisme energi“ di selat Hormuz yang mendorong Amerika dan Israel ingin menjelma jadi „new energy despotism“ dunia.

Jika dibandingkan dengan model diplomasi Tiongkok yang digambarkan Joseph Torigian(42), Associate Professor di Ametican University dan Fesearch Fellow di Hoover Institution, dalam The Party’s Interests Come First: The Life of Xi Zhongxun(2025), terlihat kontras yang tajam.

Buku ini menyoroti bagaimana Xi Zhongxun (1913-2002) — ayahkandung, Xi Jinping, Presiden Tiongkok seumur hidup — menjadi figur penting dalam revolusi Tiongkok, mengalami jatuh bangun politik, dan tetap menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi.

Tiongkok membangun disiplin partai sebagai fondasi diplomasi, menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi, sehingga menghasilkan konsistensi dan ketegasan dalam percaturan global.

Dengan membaca Torigian, kita bisa melihat kontras: Tiongkok membangun diplomas dari memori disiplin internal partai, sementara
Indonesia mash mencari pijakan antara idealisme perdamaian dan realitas geopolitik.

Kritiknya jelas: tanpa disiplin politik yang konsisten dan strategi diplomasi yang berani, Indonesia akan terus dianggap lemah dalam percaturan global, bahkan ketika duduk di meja perdamaian.

Jika dikaitkan dengan diplomasi Indonesia, buku Torigian memberi cermin yang agak pahit. Indonesia sering dikritik karena lemahnya
diplomasi dalam isu-isu besar, termasuk konflik Amerika-Israel-Iran.

Ketika Tiongkok menampilkan disiplin
partai sebagai kekuatan politik, Indonesia justru terlihat gamang, lebih sibuk menjaga citra netral daripada memainkan peran aktif.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum seperti Board of Peace sering dianggap simbolis,tanpa strategi geopolitik yang tajam.

Sementara, jika menilik filsafat hubungan internasional Foucaultian, Indonesia gagal memanfaatkan “wacana kuasa” diplomasi, sehingga posisinya lebih sebagai penonton daripada aktor.

Dua wajah diplomasi yang diperankan Sugiono dan Teddy memperlihatkan ketidakselarasan internal: satu menekankan retorika hukum internasional, sementara yang lain mencoba menegaskan kepentingan nasional secara konkret.

Tanpa disiplin politik yang konsisten dan strategi diplomasi yang berani, Indonesia berisiko terus dianggap lemah dalam percaturan global, bahkan ketika duduk di meja perdamaian.

Kritik atas “diplomasi dualitas despotisme” ini menegaskan bahwa diplomasi bukan sekadar retorika, melainkan hasil dari struktur kekuasaan yang terorganisir, berdisiplin, dan berani mengambil posisi tegas di tengah konflik internasional.

#coversongs:
„Hymns of Diplomacy” adalah sebuah lagu karya Jon of the Shred yang dirilis pada 1 April 2019 sebagai bagian dari album Cultists & Compounds (Original Soundtrack).

Lagu ini tersedia di berbagai platform digital seperti Bandcamp, Spotify, dan YouTube.

#credit foto diunggah dari kanal Youtube Seskab Teddy: Diplomasi Presiden Prabowo ke Trump, Tarif Dagang 32%.. KOMPASTV dan Menu TERBURUK dalam Sejarah, Diplomasi RI Terancam! Profil Menlu Sugiono, Anak Ideologis Prabowo; Menu TERBURUK dalam Sejarah, Diplomas….@autopopuler.official