Pilkada Pilih Siapa?

Oleh: Elza Peldi Taher

–

Di media sosial saat ini termasuk WAG, cukup banyak kampanye yang mendorong masyarakat untuk memilih calon tertentu dalam pilkada. Ada kampanye dilakukan terbuka, namun banyak juga yang disampaikan dengan cara yang lebih samar. Salah satu bentuk yang umum adalah narasi yang menyatakan bahwa mendukung calon yang diusung oleh Prabowo atau Jokowi bisa menjadi ancaman bagi bangsa, sementara mendukung calon yang tidak didukung oleh kedua tokoh tersebut baik bangsa. Atau sebaliknya. Mendukung calon yang tak diajukan oleh Prabowo dan Jokowi adalah baik bagi bagi bangsa dan mendukung calon yang didukung kubu Prabowo dan Jokowi berbahaya bagi masa depan bangsa.

Yang melakukan kampanye seperti ini sebenarnya adalah simpatisan atau anggota dari partai politik tertentu, meskipun mereka enggan mengakuinya secara terbuka. Mereka ingin mengesankan dirinya independen, pemilih rasional, meski kampanye yang mereka lakukan, baik secara terbuka maupun tersembunyi, jelas mendukung calon dari partai mereka. Memperhatikan kirimannya dengan mudah kita akan mengetahui sebenarnya mereka tengah mendukung siapa. Kiriman kiriman mereka menggiring opini orang untuk memmilih calon tertentu .

Dilema Pilkada

Masalah utama kita dalam pilkada kali ini adalah tidak tersedianya calon pemimpin memenuhi tipe ideal seorang pemimpin. Rakyat tidak diberikan pilihan untuk memilih yang terbaik dari yang baik, melainkan dipaksa memilih yang buruk dari yang buruk. Saya sebut buruk karena banyak calon yang diusung oleh partai politik justru lahir dari semangat nepotisme dan oligarki, bukan berdasarkan integritas dan kapasitas mereka. Partai-partai kita belum sepenuhnya menjalankan seleksi secara terbuka dan demokratis, karena dominasi nepotisme dan oligarki dalam struktur partai masih sangat kuat.
Partai politik, sebagai kekuatan utama dalam pencalonan, lebih sering mengusung calon-calon yang memiliki kedekatan dengan tokoh tertentu, memiliki kekuatan modal yang besar, atau sekadar “jalan masuk” dalam struktur partai. Dalam hal ini, kualitas calon pemimpin seringkali tidak lagi menjadi prioritas utama, melainkan faktor politik praktis yang lebih dominan. Akibatnya, masyarakat sebagai pemilih pun terjebak dalam situasi yang serba terbatas, tanpa punya pilihan yang ideal.

Dibalik dilema ini, ada sebuah pertanyaan penting yang harus kita renungkan bersama: apakah memilih calon pemimpin dalam pilkada benar-benar solusi terbaik untuk mengatasi masalah kita sebagai bangsa? Ataukah sebenarnya kita terjebak dalam sistem yang tidak memberi kesempatan munculnyapemimpin yang berkualitas?

Jawabannya mungkin terletak pada kesadaran kolektif kita sebagai warga negara. Satu hal yang sangat kita butuhkan adalah perubahan paradigma dalam cara kita melihat demokrasi dan pilkada. Daripada terjebak dalam pilihan yang terbatas dan seringkali tidak memadai, kita perlu fokus pada upaya advokasi dan pencerahan bagi publik tentang pentingnya hidup bernegara, kedaulatan rakyat, dan perjuangan melawan segala bentuk korupsi. Melalui pendidikan politik yang lebih mendalam, kita dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan cerdas dalam menyikapi politik praktis yang selama ini banyak dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek.

Penting untuk kita sadari bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih calon pemimpin dalam pilkada atau pemilu. Demokrasi yang sehat dan berkelanjutan dibangun atas dasar kesadaran publik yang tinggi, partisipasi aktif dalam proses politik, dan kontrol yang ketat terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi yang sesungguhnya mengharuskan setiap warga negara untuk tidak hanya memilih, tetapi juga untuk terlibat dalam proses pencerahan, advokasi, dan perjuangan melawan segala bentuk ketidakadilan, terutama yang terkait dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu langkah penting yang bisa kita tempuh adalah memperkuat gerakan-gerakan sosial yang mendukung integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari kampanye anti-korupsi, penyuluhan tentang hak-hak politik rakyat, hingga partisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan cara ini, kita tidak hanya fokus pada pemilihan calon yang mungkin tidak memenuhi ekspektasi, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh siapa yang terpilih dalam pilkada, tetapi oleh seberapa besar kita sebagai rakyat bisa menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan anti-korupsi. Demokrasi sejati adalah tentang menciptakan ruang bagi partisipasi yang inklusif, di mana setiap orang diberi kesempatan untuk berkontribusi, mengawasi, dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Dengan demikian, jalan terbaik bukan hanya memilih calon yang dianggap “kurang buruk”, tetapi membangun kesadaran kolektif untuk menuntut perubahan yang lebih fundamental dalam sistem politik kita.

Jadi, alih-alih terjebak dalam rutinitas memilih calon dalam pilkada yang terbatas dan seringkali mengecewakan, mari kita berfokus pada perjuangan yang lebih besar: menciptakan sistem politik yang lebih sehat, di mana kualitas pemimpin diukur bukan hanya dari koneksi politiknya, tetapi dari integritas, kapasitas, dan dedikasinya untuk membangun bangsa yang lebih baik.

Penutup

Jadi, bagaimana kita sebaiknya bersikap terhadap Pilkada kali ini?. Sikap saya sederhana: pilihlah calon yang benar-benar sesuai dengan hati nurani, yang dianggap mampu membawa perubahan nyata. Namun, jika calon tersebut tak ada, jika tak ada sosok yang memenuhi harapan atau standar yang dibutuhkan, maka memilih untuk tidak memilih adalah pilihan yang sah. Sikap ini dulu dikenal sebagai Golput.

Golput, meskipun sering dipandang negatif, sebenarnya merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap jalannya demokrasi. Ia seperti penanda dalam peta politik yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Jika angka golput tinggi, itu adalah isyarat adanya krisis kredibilitas dalam sistem, sebuah alarm bahwa demokrasi kita mungkin sedang tersesat dan melahirkan pemimpin yang kurang layak.

Dalam hal ini, Golput bukanlah bentuk pasif, melainkan bentuk kritik konstruktif terhadap mekanisme yang gagal. Dengan demikian, dalam demokrasi yang sehat, Golput bukan sekadar ketidakpedulian, tetapi sebuah cara untuk menjaga agar kita tidak terjebak dalam labirin politik yang salah arah.