Suara Papua Bukan Angka: Menolak Demokrasi yang Dicurang

Laporan Paulus Laratmase

–

“Dari 2023 TPS, 68,96 % rakyat menggunakan hak pilihnya, sementara 31,02 % tidak menggunakan hak pilihnya. Dan dari Kamar Hitung Tim Pemenangan BTM-CK telah dilaporkan penghitungan di seluruh TPS telah mencapai 100 %. Telah divalidasi dan dibandingkan dengan Sirekap KPU. Dengan demikian maka kami sampaikan hasil internal dari Kamar Hitung Tim BTM-CK, diperoleh Pasangan No Urut 1 memperoleh 50,72 % atau 259.886 suara dan No Urut 2 memperoleh 49,28 % atau 252,507 suara. Artinya selisih suara sebanyak 7.379 suara,” demikian tegas Dr. Drs. Benhur Tommy Mano dalam pidato politiknya, Jumat 8 Agustus 2025.

Berikut, cuplikan sebagian pidato politik Pasangan Nomor Urut 1, Dr. Drs. Benhur Tommy Mano, M.Si dan drh. Konstan Karma di hadapan seluruh pendukung, simpatisan dan  pemirsa yang disiarkan langsung melalui canal Youtube.

“Di Papua, setiap suara yang dicoblos bukanlah hanya sebuah tanda tinta di jari atau angka di tabel rekapitulasi. Setiap suara lahir dari sebuah proses panjang: ada perjalanan kaki menembus medan berat menuju TPS, ada diskusi keluarga di rumah, ada keyakinan yang dibentuk dari pengalaman dan harapan. Setiap suara adalah cerita hidup.

Di balik suara itu ada peluh petani di lereng gunung yang bangun sebelum matahari terbit untuk mengolah ladang. Ada nelayan yang menantang ombak demi membawa pulang hasil laut. Ada guru yang mengajar di sekolah sederhana sambil memotivasi muridnya untuk percaya pada masa depan. Ada tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di pelosok tanpa fasilitas memadai. Mereka semua mencoblos dengan satu keyakinan: suara mereka akan dihargai.

Bagi ibu-ibu di dapur, suara itu adalah doa agar anak mereka tidak mewarisi kemiskinan dan ketidakadilan. Bagi generasi muda, suara itu adalah teriakan muak terhadap janji-janji palsu yang tak pernah ditepati. Bagi para tetua adat, suara itu adalah amanat untuk menjaga tanah dan harga diri Papua.

Karena itu, ketika rakyat mengungkap dugaan manipulasi hasil Pilkada Gubernur oleh lawan politik, kabar ini menjadi tamparan keras terhadap martabat demokrasi Papua. Tuduhan ini, jika benar, adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang telah menitipkan harapannya dengan tulus.

Kecurangan pemilu bukan hanya melanggar hukum. Ia merusak fondasi kepercayaan antara rakyat dan negara. Ia menghina semua perjuangan yang telah dilakukan untuk menghadirkan pemilu yang adil. Ia menodai janji bahwa di republik ini semua warga punya hak yang sama untuk menentukan masa depannya.

Papua bukan tanah yang bisa dibeli dengan amplop murahan. Papua bukan panggung untuk politik kotor yang dimainkan oleh segelintir orang yang haus kekuasaan. Di tanah ini, demokrasi adalah kehormatan, dan suara rakyat adalah harga diri yang tak ternilai. Mengutak-atik hasil pilkada sama saja dengan menginjak-injak harga diri seluruh masyarakat Papua di mata Tuhan dan manusia.

Kita tidak boleh diam. Diam berarti memberi ruang bagi kecurangan untuk berakar. Diam berarti menyetujui pengkhianatan. Ketika suara rakyat diremehkan, kita semua sedang diuji: apakah akan membiarkan kebenaran dibungkam, atau berdiri untuk menjaga marwah demokrasi?

Perlawanan terhadap manipulasi pemilu tidak cukup hanya dengan kemarahan. Ia membutuhkan keberanian untuk bersuara, bukti yang kuat, dan solidaritas yang teguh. Hari ini yang dicurangi adalah suara rakyat, besok yang dirampas bisa jadi masa depan kita. Jika kita membiarkan ini terjadi, kita sedang menandatangani surat kematian bagi demokrasi di Papua.

Papua adalah tanah bermartabat. Dari Biak, Supiori, Yapen, Waropen, Sarmi, Mambramo dan Jayapura, dari pesisir sampai pegunungan, ada semangat yang sama: menjaga harga diri dan kehormatan. Di tanah ini, suara rakyat adalah amanat suci. Amanat yang tidak boleh, dan tidak akan, dibiarkan dimainkan demi ambisi politik segelintir orang.

Demokrasi di Papua hanya akan hidup jika rakyatnya berani berdiri. Berani mengatakan: cukup sudah! Berani menegakkan kebenaran meski dihadang ancaman. Karena pada akhirnya, yang kita pertaruhkan bukan hanya hasil pilkada, tapi martabat kita sebagai manusia merdeka”.