Laporan: Tim Media Center UNCRI
–
Manokwari, 18 November 2025 — Universitas Caritas Indonesia (UNCRI) Manokwari kembali mencatat prestasi penting dalam penguatan kualitas pendidikan tinggi di Tanah Papua. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNCRI, resmi meraih peringkat Akreditasi “Baik Sekali” berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor 8328/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2025, yang diumumkan melalui laman resmi SAPTO BAN-PT.
Capaian ini menjadi penanda bahwa UNCRI—yang lahir pada 16 April 2024 melalui penggabungan STIE Mah Eisa Manokwari dan STIH Caritas Papua—kian menegaskan posisinya sebagai universitas yang berkembang pesat, terjangkau, dan berorientasi pada mutu. Transformasi kelembagaan yang dilakukan sejak penggabungan tersebut telah melahirkan tiga fakultas dengan spektrum keilmuan yang luas: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Di bawah struktur baru ini, UNCRI memperkuat identitas akademiknya, termasuk melalui pembukaan program-program studi Sains Kelautan, Ilmu Lingkungan, dan Rekayasa Kehutanan. Pendirian UNCRI diresmikan melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 299/E/O/2024 tanggal 16 April 2024.
Sejak awal berdirinya, UNCRI menempatkan konsolidasi akademik, tata kelola, dan budaya mutu sebagai prioritas strategis. Rektor UNCRI, Prof. Dr. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA, menilai bahwa perjalanan penggabungan dua perguruan tinggi tersebut merupakan kesempatan untuk membangun fondasi baru yang lebih kuat. Sejak UNCRI didirikan, seluruh fakultas diarahkan untuk melakukan peningkatan mutu berkelanjutan demi mewujudkan kampus yang berdampak, terjangkau, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa yang berkeadilan. Upaya ini juga menjadi bagian dari penyesuaian terhadap standar nasional terbaru melalui Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan penyempurnaannya, Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2024, yang menjadi dasar skema akreditasi terkini.
Perjalanan Akreditasi Prodi Ilmu Hukum
Permohonan reakreditasi Prodi Ilmu Hukum diajukan pada Desember 2024. Setelah melewati proses administrasi panjang dan pemenuhan dokumen asesmen lapangan, BAN-PT melaksanakan visitasi pada 13–15 November 2025. Tim asesor menilai berbagai aspek mulai dari tata kelola, kurikulum, SDM dosen, penelitian, pengabdian masyarakat, sarana pembelajaran, hingga keterlibatan alumni dan mitra pengguna lulusan.
Prodi Ilmu Hukum UNCRI kini diperkuat oleh dua Guru Besar, delapan Doktor, dan lima Magister, formasi akademik yang menunjukkan kesiapan UNCRI untuk memberikan pendidikan hukum yang relevan, kompetitif, dan tetap terjangkau bagi masyarakat Papua Barat. Hasil ini menunjukkan bahwa konsolidasi kelembagaan sejak 2024 benar-benar membuahkan hasil nyata, sejalan dengan tuntutan kualitas pendidikan tinggi nasional.
Menuju Visitasi Akreditasi Institusi
Capaian Prodi Ilmu Hukum ini menjadi dorongan moral bagi Tim Akreditasi Institusi UNCRI yang akan menghadapi visitasi oleh Asesor BAN-PT pada 24–26 November 2025. Tim tersebut dipimpin oleh Yohanes D. Resi, S.E., S.H., M.Si., M.H.
(Dekan Fakultas Saintek) di bawah pengawasan Wakil Rektor II, Budiman, S.T., S.H., M.M. Visitasi ini menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan UNCRI sebagai universitas baru yang tumbuh cepat, terstruktur, dan memiliki arah pengembangan akademik yang jelas.
Hasil akreditasi institusi nantinya diharapkan semakin memperkuat posisi UNCRI sebagai salah satu universitas yang diperhitungkan di kawasan timur Indonesia—baik dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, riset, maupun kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Komitmen UNCRI bagi Pendidikan Papua Barat
Sejak berdirinya, UNCRI mengemban komitmen untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang terjangkau, bermutu, dan relevan dengan konteks Papua Barat, serta tetap memenuhi standar nasional. Keberhasilan reakreditasi Prodi Ilmu Hukum menjadi bukti bahwa UNCRI mampu menjaga arah mutu akademik secara berkelanjutan, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui kualitas pembelajaran yang terjaga.
Predikat “Baik Sekali” ini menjadi tonggak penting yang memperkuat peran UNCRI dalam membangun sumber daya manusia hukum, mengembangkan kajian hukum adat, memperkuat kebijakan publik daerah, dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkeadilan di kawasan timur Indonesia.
Sebagai institusi pendidikan yang hadir untuk masyarakat, UNCRI terus memegang teguh semboyannya:
“Ilmu Pengetahuan untuk Kesejahteraan dan Cinta Kasih”
(Scientiorum ad Prosperium et Caritatum est).
