Wela Wurung

oleh Abdul Karim

–

Ketika seorang presiden berdiri di podium dan memperingatkan bahwa ada dalang yang tengah mengatur panggung kerusuhan, publik seakan dihadapkan pada dua wajah kenyataan. Di satu sisi, benar adanya bahwa politik tak pernah steril dari intrik. Provokator yang ingin mengacaukan negeri, demi kepentingan sempit atau agenda asing, bukanlah imajinasi kosong. Sejarah bangsa ini penuh dengan jejak manipulasi, infiltrasi, dan permainan rahasia yang menunggangi kerapuhan sosial. Namun, di sisi lain, ada bahaya yang lebih halus namun jauh lebih nyata: retorika tentang musuh di luar seringkali dipakai untuk menutupi luka di dalam.

Rakyat tidak hidup dalam pidato yang berapi-api, melainkan dalam realitas sehari-hari yang kerap getir: harga pangan yang naik, akses pendidikan yang timpang, lapangan kerja yang menyempit, dan birokrasi yang tak jarang abai. Di tengah situasi seperti ini, ketika seorang pemimpin mengarahkan sorot lampu ke “dalang di balik layar”, ia sesungguhnya juga harus berani menyoroti bayangan wajah elit yang menikmati kekuasaan tanpa kesungguhan melayani. Arogansi elit politik—yang merasa negara ini adalah panggung pribadi—justru menjadi bensin bagi api kerusuhan yang sewaktu-waktu bisa menyala.

Kerusuhan, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak pengalaman bangsa, tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari tumpukan penderitaan yang dibiarkan berulang, dari struktur sosial yang timpang, dan dari jurang antara janji politik dan kenyataan rakyat. Para provokator mungkin bisa menyalakan api, tetapi bahan bakarnya disediakan oleh kegagalan rezim dalam mendengar jeritan warganya. Inilah yang sering dilupakan dalam retorika kekuasaan: bahaya terbesar bukanlah hanya musuh yang bersembunyi di luar, melainkan luka yang dipelihara di dalam negeri sendiri.

Bangsa memang membutuhkan kewaspadaan terhadap adu domba. Tetapi kewaspadaan itu harus seimbang dengan keberanian untuk melakukan otokritik. Tidak cukup hanya menyebut ada kelompok yang iri pada kebangkitan Indonesia. Pertanyaan mendasarnya: sudahkah kebangkitan itu terasa di meja makan keluarga petani, di ruang kelas sekolah pelosok, di pasar-pasar kecil yang harus bertahan dari gempuran modal besar? Bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu masih suram, maka seruan untuk mewaspadai provokator hanya akan terdengar seperti gema kosong di ruang megah pertemuan elit.

Kerap kali, sejarah menunjukkan bahwa elit yang abai pada suara rakyat akhirnya terjebak pada retorika pengalihan: menyalahkan pihak asing, menuding lawan politik, atau menyebut adanya konspirasi. Padahal, kegagalan mendistribusikan kesejahteraan, kesenjangan sosial yang makin lebar, dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan di hadapan rakyat miskin adalah bentuk kekerasan struktural yang jauh lebih merusak daripada manuver provokator manapun. Kerusuhan adalah cermin dari kekerasan sunyi itu—sebuah ledakan yang lahir dari akumulasi luka, bukan sekadar hasil agitasi segelintir orang.

Kita bisa belajar dari sejarah negeri ini sendiri. Kerusuhan Mei 1998, misalnya, memang dipicu oleh krisis politik dan ekonomi, tetapi bahan bakarnya jauh lebih dalam: ketidakadilan yang dibiarkan menumpuk, harga kebutuhan pokok yang melambung, serta kesenjangan sosial yang menganga. Provokasi bisa menjadi pemicu, tetapi percikan itu tidak akan membakar bila ladang kering tidak tersedia. Pelajaran ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak cukup dijaga dengan kekuatan retorika atau aparat, melainkan dengan memastikan rakyat merasa terlindungi dan didengar.

Contoh lain bisa dilihat dari negara-negara di Timur Tengah yang jatuh dalam gelombang kerusuhan Arab Spring. Pemerintah setempat kerap menuding ada campur tangan asing atau provokator internasional. Namun, sejarah mencatat bahwa penyebab paling mendasar adalah pengangguran yang tinggi, harga pangan yang sulit dijangkau, serta penguasa yang semakin jauh dari realitas warganya. Alih-alih hanya menyalahkan “tangan tak terlihat”, krisis itu memperlihatkan betapa berbahayanya bila elite memutus hubungan dengan denyut rakyat.

Dalam konteks Indonesia hari ini, ancaman adu domba memang nyata, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya. Kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa dijaga dengan pidato keras atau narasi musuh bersama. Ia hanya bisa bertahan bila ada pengalaman keseharian yang membuktikan bahwa negara benar-benar hadir di tengah rakyat. Tanpa itu, setiap tudingan terhadap provokator justru akan terdengar seperti pengalihan, bukan peringatan yang tulus.

Karena itu, bangsa ini perlu kewaspadaan ganda: terhadap permainan licik para provokator, dan terhadap arogansi elit yang menutup telinga dari jeritan rakyat. Selama ketidakadilan sosial, kemiskinan struktural, dan kesenjangan terus dibiarkan, maka retorika tentang musuh hanya akan menjadi kabut yang menutupi mata. Indonesia akan benar-benar tangguh bukan ketika ia selalu siap menuding dalang kerusuhan, tetapi ketika ia berani memutus rantai ketidakadilan yang menjadi bahan bakar kerusuhan itu sendiri.

Bangsa ini akan kuat bukan karena pandai menunjuk siapa dalangnya, melainkan karena berani menyembuhkan luka dalam tubuhnya sendiri. Kesetiaan rakyat tidak bisa dipelihara dengan retorika, tetapi dengan keadilan yang hadir nyata. Kerusuhan tidak dicegah dengan pasukan retorika, tetapi dengan menghapus sebab-sebab yang membuat rakyat rela turun ke jalan. Dan di titik itulah, kebesaran seorang pemimpin diuji: apakah ia sekadar pencerita tentang musuh, ataukah penyembuh luka bangsa.