DPRD Tanimbar Pastikan Rehabilitasi Ruang Komisi Masuk Kategori Mendesak

Oleh : joko

Apolonia Laratmase: Perbaikan Ruang DPRD Tanimbar Bersifat Urgent, Atap Ambruk, DPRD Tanimbar Segera Tindaklanjuti Pembangunan Ruang Komisi

DPRD Tanimbar Pastikan Rehabilitasi Ruang Komisi Masuk Kategori Mendesak

http://suaraanaknegerinews.com | Jumat (22/8/25), Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, memberikan konfirmasi terkait pekerjaan pembangunan tiga ruang komisi di gedung DPRD.

Ia menegaskan bahwa kondisi bangunan lama sudah banyak mengalami kerusakan, termasuk atap yang bocor hingga ambruk ketika staf mencoba melakukan perbaikan.

“Komisi III selama ini menggunakan ruang paripurna untuk berkegiatan. Tapi sering bentrok dengan agenda paripurna maupun rapat-rapat lain. Komisi I dan II kondisinya bahkan lebih parah. Ini kebutuhan mendesak,” jelas Apolonia di ruang tamu DPRD.

Kategori Tanggap Darurat

Menurut Apolonia, rujukan hukum atas langkah darurat ini merujuk pada Permendagri No. 77 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014, serta PP No. 12 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut, kebutuhan mendesak dapat ditangani meski belum dianggarkan terlebih dahulu.

“Kalau berdasarkan aturan, kategori tanggap darurat biasanya dianggarkan kemudian melalui SKPD teknis, dalam hal ini Dinas Cipta Karya. Saat staf coba perbaikan, malah ambruk. Itu istilahnya orang kerja sukarela, mau bayar kapan pun belum pasti,” terangnya.

Mekanisme dan Pelaksana Pekerjaan

Menjawab pertanyaan mengenai mekanisme lelang atau penunjukan langsung, Apolonia menyebut bahwa sifat pekerjaan ini mirip dengan penanganan bencana.

“Kalau ada bencana di desa Atubul, kontraktor langsung kerja, nanti dipulihkan lewat APBD. Sama halnya dengan kondisi ini, urgent sekali. Tapi kenyataannya di Saumlaki sekarang, kontraktor pun ragu. Banyak yang belum dibayar hutang lama,” ungkapnya.

Namun, ketika ditanya siapa pelaksana teknis pekerjaan ini, Apolonia menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan ke Dinas Cipta Karya karena pihaknya belum mendapatkan informasi detail.

Menjawab Kritik Soal Transparansi

Sejumlah masyarakat menilai pembangunan ruang komisi DPRD Tanimbar kurang transparan. Menanggapi hal itu, Apolonia menegaskan bahwa mekanisme internal sudah dijalankan melalui Sekretariat DPRD dan telaan Sekwan kepada Bupati.

“Tidak transparan seperti apa? Apakah saya harus umumkan di media bahwa kita ada kerusakan? Tidak ada aturan seperti itu. Urusan ini sudah ditangani sekretariat, dan kita hanya berharap penyelesaiannya cepat dan lebih baik,” pungkasnya.