Gaharu Waropen Community Dorong Pemda Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Laporan Yohanes Wonatorey

–

Waropen – Suaraanaknegerinews.com| Ketua Gaharu Community, Yohanes Wonatorey, menegaskan komitmen komunitasnya sebagai Wadah Perisai Waropen dalam mendukung perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikannya dalam diskusi lepas bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Biak, jelang pelaksanaan sosialisasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Waropen. Kegiatan ini difasilitasi oleh Bidang Tenaga Kerja Dinas PTSP, PM & TK Kabupaten Waropen.

Wonatorey menyampaikan bahwa Gaharu Waropen Community sejak awal telah mengawal proses perencanaan hingga akhirnya program BPJS Ketenagakerjaan bisa dianggarkan melalui DPA dinas dengan alokasi dana sebesar Rp500 juta dari Dana Otonomi Khusus. Sebelumnya, pada 14 Agustus lalu, enam anggota Perisai Waropen telah mengikuti pelatihan di Kota Biak yang menjadi dasar bagi kegiatan sosialisasi lanjutan di Waropen.

Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya perlindungan bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) di lingkup pemerintah daerah, termasuk tenaga honorer, kontrak, aparat kampung, dan anggota Bamuskam. Menurutnya, kelompok pekerja ini selama ini tidak mendapatkan jaminan ketenagakerjaan yang layak, padahal pemerintah sebagai pemberi kerja seharusnya menjadi teladan dalam memberikan perlindungan.

Selain itu, Wonatorey menyoroti keterbatasan peran Perisai Waropen yang hanya bisa menjangkau segmen peserta mandiri atau Bukan Penerima Upah. Karena itu, ia mendesak agar pemerintah daerah mengambil langkah konkret, baik melalui eksekutif maupun legislatif, untuk menyusun regulasi yang kuat dan menjamin perlindungan menyeluruh bagi para pekerja di Waropen. Transparansi dan profesionalitas tim kerja bidang tenaga kerja juga dinilai penting agar tujuan program benar-benar tercapai.

Di akhir pernyataannya, ia berharap Bupati Waropen segera menandatangani MoU dan PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana telah dilakukan oleh Bupati Biak Numfor dan Bupati Kepulauan Yapen. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan program perlindungan pekerja agar masyarakat Waropen tidak lagi bekerja tanpa jaminan, serta hak-hak mereka sebagai pekerja dapat terpenuhi sepenuhnya.