Indonesia di Persimpangan: Antara Anarkisme, Otoritarianisme, dan Harapan Kepemimpinan Baru

*(Opini Oleh: Paulus Laratmase

–

Kondisi Indonesia hari-hari ini ibarat kapal besar yang sedang diguncang badai. Di satu sisi, rakyat menuntut perubahan sistemik akibat rasa frustrasi yang menumpuk bertahun-tahun. Di sisi lain, elit politik justru sibuk dengan ambisi kekuasaan, saling menjegal dan memanfaatkan momentum. Di tengah arus besar itu, masyarakat sipil terombang-ambing, antara harapan akan perubahan dan ketakutan jatuh ke dalam jurang otoritarianisme baru.

Ada empat skenario yang mungkin mewarnai perjalanan bangsa ke depan. Pertama, jika anarkisme yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu semakin luas, Presiden berpotensi menerapkan Martial Law. Konsekuensinya: kita kembali terjebak dalam otoritarianisme dengan dalih keamanan nasional. Sejarah telah mengajarkan, setiap darurat militer selalu menjadi pintu masuk bagi penguatan rezim yang represif.

Kedua, kita bisa saja terperangkap dalam spiral anarkisme yang berujung pada tumbangnya pemerintah saat ini. Namun, tumbangnya pemerintah tanpa arah dan desain politik yang jelas justru hanya membuka ruang bagi oligarki untuk berganti baju. 1998 menjadi pelajaran: reformasi memang terjadi, tetapi oligarki tetap bertahan dengan wajah baru.

Ketiga, ada kemungkinan Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinannya dengan memenuhi tuntutan rakyat. Itu berarti keberanian merevisi kebijakan yang tidak pro-rakyat, melakukan reformasi birokrasi, dan membangun sistem politik yang lebih akuntabel. Akan tetapi, opsi ini terasa berat karena lingkaran kekuasaan saat ini masih dikelilingi kepentingan lama.

Keempat, masyarakat sipil harus segera melakukan konsolidasi. Ini bukan saja tugas aktivis atau organisasi masyarakat, tetapi juga guru, akademisi, pekerja, mahasiswa, hingga tokoh agama. Konsolidasi sipil society menjadi penting agar tidak terjebak dalam konflik elite yang hanya mengulang siklus sejarah. Gerakan rakyat harus dibangun bukan atas dasar amarah semata, tetapi atas kesadaran kolektif untuk mendorong perubahan struktural.

Kerusuhan yang baru saja terjadi memperlihatkan bahwa anarkisme tidak lahir dalam ruang hampa. Ia adalah ekspresi keterpaksaan, akibat terlalu lama diabaikan. Namun, tetap perlu dicatat: perusakan fasilitas umum bukanlah solusi. Ketika transportasi umum dan sarana publik dirusak, justru rakyat kecil yang paling menderita. Perlawanan boleh, tapi harus diarahkan secara cerdas agar tidak menjadi senjata makan tuan.

Indikator sasaran perusakan juga perlu dibaca secara kritis. Tahun 1998, kambing hitamnya etnis Tionghoa, isu sentralnya ekonomi, targetnya Cendana, dan hasilnya reformasi. Tahun 2025, kambing hitamnya “parcok”, isu utamanya DPR dan politisi yang tak tahu diri, sasarannya markas polisi dan kantor DPRD, dan target akhirnya: menguatnya kepemimpinan baru yang dikhawatirkan justru mengarah ke “Neo-Orba”.

Di balik semua ini, rakyat kembali menjadi korban permainan oligarki. Elite bertarung, rakyat menderita. Ironisnya, ketika guru-guru dan pendidik berusaha menanamkan nilai karakter kepada generasi muda, justru penyelenggara negara menunjukkan contoh buruk: pongah, angkuh, dan tidak berkarakter. Bagaimana mungkin peserta didik bisa tumbuh dengan karakter kuat, bila teladan yang mereka lihat sehari-hari justru merusak fondasi moral bangsa?

Karena itu, Presiden Prabowo perlu segera mengambil sikap. Ia harus berani mengganti menteri-menteri bekas rezim lama yang sarat beban politik, termasuk mengevaluasi Kapolri, agar institusi keamanan tidak dipersepsikan sebagai alat politik semata.

Indonesia kini berada di persimpangan. Kita bisa terjebak pada otoritarianisme baru, atau jatuh pada anarkisme tanpa arah. Tetapi, selalu ada pilihan lain: konsolidasi masyarakat sipil, kepemimpinan yang berani, dan reformasi kebijakan yang nyata. Jika tidak, sejarah hanya akan berulang: oligarki berganti baju, rakyat tetap menderita. Sejarah memberi kita pelajaran, tetapi hanya kesadaran kolektif yang bisa memberi kita masa depan.

*(Paulus Laratmase adalah Direktur Eksekutif LSM Santa Lusia, tinggal di Papua.