Ketika Anggota Dewan Menjadi: Kontraktor Bayangan

Ada sebuah keterampilan baru yang nampaknya lebih dikuasai oleh sebagian anggota dewan kita ketimbang kemampuan berorasi atau menyusun undang-undang, yakni: keterampilan berhitung cepat.

Sayangnya, hitungan ini bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan menghitung berapa “potongan” yang bisa masuk ke kantong pribadi sebelum sebuah proyek bahkan sempat menyentuh tanah.

Kita sering mendengar istilah Pokir (Pokok-Pokok Pikiran). Secara konstitusi, ini adalah jembatan aspirasi. Namun, di tangan oknum yang kreatif, Pokir berubah menjadi “Pikiran Kotor” untuk memperkaya diri.

Hebatnya lagi, mereka kini tak lagi butuh kontraktor. Mereka adalah arsitek, mandor, sekaligus bendahara bagi diri mereka sendiri.

Bermain “Bersih” Tanpa Berbagi

Jika dulu ada istilah “bagi-bagi proyek”,
tren sekarang jauh lebih efisien dan jauh lebih kejam: makan sendiri.

Para kontraktor profesional kini hanya bisa mengelus dada. Mereka hanya dipinjam benderanya, atau lebih parah lagi, dipaksa menyetujui kontrak dengan nilai yang sudah “disunat” di awal hingga tinggal tulang-belulang. Proyek yang “disunat” bukan hanya soal hilangnya uang negara, tapi soal sabotase kualitas yang membahayakan publik.

Anggota dewan yang terhormat ini tidak ingin menyusahkan kontraktor dengan keuntungan yang layak. Mereka begitu dermawan sehingga memikul seluruh beban keuntungan itu sendirian.

Efek domino dari kerakusan ini bukan sekadar angka yang hilang di atas kertas, melainkan monumen kegagalan yang berdiri di tengah masyarakat.

Ketika anggaran sebuah proyek dipotong di awal oleh oknum dewan, maka kontraktor yang tersisa hanya punya dua pilihan:

“Merugi atau berbuat curang.”

Dan kita tahu, jarang ada pengusaha yang mau merugi. Akibatnya, rakyat dipaksa menerima hasil pembangunan yang “cacat sejak lahir”.

Logikanya sederhana namun memuakkan:

Aspirasi diajukan atas nama rakyat.

Dana dicairkan atas nama pembangunan.

Hasilnya? Masuk ke kantong atas nama “biaya politik.”

Rakyat Mendapat Ampas, Dewan Mendapat Emas

Yang paling menyedihkan adalah mereka yang berdiri di ujung rantai ini, yakni:
penerima manfaat…!!

Bayangkan seorang petani yang dijanjikan bantuan alat mesin pertanian seharga puluhan juta, namun yang datang adalah mesin rakitan yang batuk-batuk saat dinyalakan. Atau warga desa yang dijanjikan jalan aspal mulus, namun yang diterima hanyalah siraman aspal tipis yang akan terkelupas dalam satu kali hujan deras.

Jumlah yang tertulis di berita acara adalah angka langit, tapi fisik yang diterima rakyat adalah realitas bumi yang paling bawah.

Nilai manfaat dipangkas habis-habisan demi menutupi STYLE gaya hidup mewah sang wakil rakyat.
Bagi mereka, selisih harga adalah bonus, sementara bagi rakyat, selisih itu adalah hilangnya kesempatan untuk hidup lebih baik.

Akhirnya…..

Kursi empuk pun menumpulkan nurani.

Sungguh sebuah ironi yang paripurna.
Mereka dipilih untuk menyuarakan perut rakyat yang lapar, namun setelah duduk di kursi empuk, mereka justru sibuk mengenyangkan perut sendiri hingga sulit untuk sekadar membungkuk melihat kondisi konstituennya.

Jika proyek aspirasi hanya dijadikan ladang jarahan pribadi, maka lebih baik sebut saja mereka sebagai makelar proyek berkedok politisi. Setidaknya, label itu jauh lebih jujur daripada menyandang gelar “Yang Terhormat” sementara tangan mereka sibuk menggerogoti hak-hak orang kecil….