Ketika Sindrom Pick Me Melanda Proyek Raksasa Inpex Masela

Oleh: Paulus Laratmase

–

Ketika proyek Abadi Blok Masela ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), publik seolah melihat cahaya baru di Timur Indonesia. Nama besar Inpex Corporation dari Jepang menjadi simbol harapan bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, dua wilayah yang selama ini tercatat dalam peta kemiskinan ekstrem nasional. Namun, seiring perjalanan waktu, proyek yang digadang-gadang akan menjadi tonggak kemajuan itu justru memperlihatkan wajah lain: drama panjang antara negara, korporasi, dan rakyat, yang dalam bahasa politik modern dapat disebut sebagai bentuk lain dari “sindrom pick me.”

Kekuasaan dan Dilema Penerimaan

Mengutip pemikiran Jake Merril Ibo dalam tulisannya “Ketika Kekuasaan Jadi Panggung: Sindrom ‘Pick Me’ di Kalangan Elit Papua”, sindrom ini menggambarkan perilaku individu atau institusi yang berusaha keras untuk diterima dan diakui oleh kekuasaan dominan, meski dengan mengorbankan prinsip dan kepentingan kolektif. Fenomena serupa kini merasuki dinamika Proyek Inpex Masela. Pemerintah daerah dan elit lokal di Tanimbar terjebak dalam dilema antara menjaga kesetiaan terhadap negara dan menjawab tuntutan rakyatnya yang kian tidak sabar menanti kesejahteraan.

Alih-alih membangun posisi tawar yang kuat terhadap negara dan perusahaan, sebagian pihak justru sibuk memainkan peran simbolik: menyanjung proyek ini sebagai berkah tanpa mengkritisi lambannya birokrasi dan tumpang tindih regulasi. Dalam logika pick me, pengakuan dari pusat dan korporasi menjadi lebih penting daripada keberpihakan terhadap masyarakat adat yang tanahnya menjadi dasar pijakan proyek.

Negara yang Lamban, Korporasi yang Bingung, dan Rakyat yang Gelisah

Realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi. Inpex sejatinya telah melakukan sejumlah langkah konkret: merekrut tenaga kerja lokal, menyiapkan lahan, dan menjalankan prinsip “ikat pinggang” agar roda proyek tetap bergerak sambil menunggu regulasi tuntas. Namun, proses perizinan, terutama dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terhadap perjuangan mendapatkan legitimasi Amdal dari negara yang  berjalan lamban. Sementara itu, rakyat Tanimbar justru menganggap Inpex sebagai pihak yang menunda-nunda pekerjaan.

Dalam situasi ini, korporasi asing menjadi semacam “bola pingpong” terpental di antara regulasi negara yang berubah-ubah dan tekanan sosial dari masyarakat adat yang kehilangan kesabaran. Di sinilah sindrom pick me bekerja dalam level struktural: baik negara maupun masyarakat lokal ingin diakui sebagai pihak yang paling proaktif, tanpa menyadari bahwa keduanya sedang memperlihatkan kegelisahan eksistensial dalam menghadapi kekuasaan global dan kapital besar.

Sindrom “Pick Me” dan Politik Validasi dalam Ekonomi Energi

Sebagaimana diuraikan Ibo, pick me adalah ekspresi politik validasi, pencarian legitimasi dari otoritas eksternal. Dalam konteks proyek Masela, negara berupaya menunjukkan kesetiaan pada korporasi asing demi menjaga citra stabilitas investasi, sementara pemerintah daerah menegaskan loyalitasnya pada pusat agar tetap dianggap “layak dipercaya.” Akibatnya, kebijakan pembangunan kehilangan arah substantif; ia tidak lagi berangkat dari logika kesejahteraan, tetapi dari logika pengakuan.

Inilah paradoks yang mencolok: proyek yang mestinya menjadi instrumen kedaulatan energi nasional justru menjadi ajang demonstrasi loyalitas. Setiap aktor politik ingin terlihat “berada di pihak yang benar,” pihak yang disukai oleh Jakarta atau oleh investor Jepang. Ketika kekuasaan menjadi panggung validasi, rakyat di bawah hanya menjadi penonton yang kebingungan menentukan siapa sebenarnya yang berpihak kepada mereka.

Ekpektasi Sosial dan Trauma Historis

Sindrom ini juga berakar pada trauma kolektif masyarakat daerah yang telah lama diabaikan. Masyarakat Tanimbar, yang hidup di bawah bayang kemiskinan ekstrem, menggantungkan seluruh harapan pada kehadiran Inpex. Namun ketika realitas birokrasi tidak seindah janji politik, rasa kecewa berubah menjadi amarah. Demo masyarakat adat pada 3 November 2025 menjadi ekspresi ketidakpuasan ekonomi dan  jeritan atas relasi kuasa yang timpang antara “pusat-pinggiran” dan “rakyat-korporasi”.

Dalam kacamata psikologi sosial, gejala pick me dapat dibaca sebagai bentuk internalisasi penindasan, keinginan untuk diakui oleh pihak yang lebih kuat. Baik elit lokal maupun masyarakat adat sebenarnya sedang mencari validasi: yang satu ingin diterima oleh negara dan korporasi, yang lain ingin diakui sebagai pemilik sah tanah dan tenaga kerja. Sementara itu, negara tetap berada di posisi dominan sebagai pengatur tempo permainan.

Menurunkan Tirai Kepura-puraan

Proyek Inpex Masela membutuhkan kejujuran politik baru. Negara tidak boleh lagi memperlakukan investasi sebagai ajang pencitraan, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial. Pemerintah daerah juga perlu keluar dari mentalitas “penonton yang menunggu tepuk tangan pusat” dan mulai bertindak sebagai jembatan rasional antara rakyat dan korporasi.

Sindrom pick me harus diakhiri dengan membangun etika kekuasaan yang berpihak pada rakyat, bukan pada citra. Negara harus mempercepat penyelesaian AMDAL dan perizinan, sementara masyarakat adat perlu mendapat kejelasan kompensasi serta perlindungan hukum atas tanah ulayat mereka. Inpex, di sisi lain, mesti menegaskan kembali komitmennya bukan hanya dalam konteks investasi, tetapi dalam partisipasi sosial dan penghormatan budaya lokal.

Di sini, kekuasaan sejati bukanlah soal siapa yang paling disukai, tetapi siapa yang paling tulus melayani. Maka, dalam kasus Blok Masela, kita perlu bertanya kembali: apakah negara, korporasi, dan elit lokal sedang membangun kesejahteraan, atau  berlomba mendapat pengakuan?

Penutup

Kisah Inpex Masela bukan semata soal gas alam cair, tetapi cermin relasi kuasa di republik ini. Ketika setiap aktor sibuk mencari pengakuan, Jakarta kepada investor, daerah kepada pusat, dan rakyat kepada Perusahaan, maka pembangunan kehilangan jiwa. Sindrom pick me telah membuat proyek ini seperti drama panjang: penuh simbol, sedikit substansi.

Sudah saatnya kita menurunkan tirai panggung itu. Pembangunan harus kembali pada hakikatnya: pelayanan terhadap manusia dan alam. Bila negara, korporasi, dan masyarakat mampu keluar dari sindrom “pilih saya”, mungkin saat itu pula Blok Masela tidak lagi menjadi “proyek raksasa yang tersandera”, melainkan simbol kesetaraan dan kebangkitan baru dari Timur Indonesia.