Laporan: Tim Media Center UNCRI
–
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Santo Thomas Villanova Manokwari pada Jumat, 14 November 2025, dengan tema: “Kolaborasi Strategis PMKRI Dalam Isu Sosial dan Keadilan Ekologis”, berlangsung dinamis dan penuh gagasan strategis sebelum akhirnya ditutup dengan pelantikan pengurus baru. Bertempat di Aula Hotel Oriestom Bay, Rendani, Manokwari, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas lembaga yang memberi warna intelektual, spiritual, hingga perspektif kebijakan publik terhadap isu ekologis dan masyarakat adat. Dan peserta antara lain: Para mahasiswa, dan pimpinan organisasi mahasiswa, aktivis, Wanita Katolik Republik Indonesia, serta undangan lainnya.
FGD dipandu oleh moderator Yohanes Resi, S.E., S.H., M.Si, M.H. dan dihadiri oleh para narasumber, yakni Pastor Abuna Markus Malar, OSA (Ketua Yayasan Ordo Santo Agustinus Manokwari), Ismail Ibrahim Watora, S.T., M.T. (Pokja Agama dan Adat, MRP Papua Barat), Aloysius P. Siep, S.E. (Anggota DPR Papua Barat), Prof. Dr. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA (Rektor Universitas Caritas Indonesia/UNCRI), Yohanes A’da Lebang, S.P., M.Si (Kepala Bidang Pencemaran, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari), serta AKBP Muhammad Alwafi, Ph.D (Kepala Bidang Sosial Budaya Polda Papua Barat). Kehadiran mereka memperkaya dinamika dialog serta menunjukkan komitmen lintas lembaga terhadap isu ekologis dan penguatan masyarakat adat.
Dalam sesi FGD, Prof. Roberth tampil memberikan paparan akademis mengenai urgensi penataan ruang di Papua Barat yang selaras dengan struktur kepemilikan adat. Menurutnya, hak kepemilikan adat di Tanah Papua secara esensial berbasis marga, sehingga kebijakan publik mengenai tanah ulayat, pemanfaatan ruang, maupun pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengabaikan struktur sosial tersebut.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu melakukan penyesuaian status wilayah berbasis tata ruang. Kawasan yang secara faktual merupakan wilayah adat semestinya juga ditetapkan sebagai wilayah hukum adat. Walaupun bersifat administratif, ini menentukan arah kebijakan yang adil dan tepat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penyesuaian tersebut penting agar seluruh proses perencanaan ruang—mulai dari pemetaan, penyusunan rencana, pemanfaatan, hingga pengendalian ruang—selalu berpijak pada realitas kepemilikan adat yang diwariskan turun-temurun.
Prof. Roberth juga menegaskan bahwa masyarakat adat tidak berada dalam posisi menolak pembangunan pemerintah. Yang dibutuhkan adalah integrasi kebijakan yang menjaga keseimbangan ekologis, daya dukung lingkungan, serta keberlanjutan ruang hidup.
“Kuncinya bukan penolakan. Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi selaras dengan hak masyarakat adat dan menjaga keberlanjutan ekologis,” ujarnya.
Secara historis, masyarakat adat tidak membutuhkan “penetapan” untuk diakui—melainkan pengakuan negara atas eksistensi yang jauh lebih tua daripada administrasi modern.
Usai sesi diskusi, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Pelantikan Pengurus PMKRI Cabang Manokwari. Dalam suasana khidmat, para narasumber turut memberikan pesan kepemimpinan kepada kader muda, menekankan pentingnya karakter, integritas, disiplin, serta kemampuan membaca dinamika sosial sebagai fondasi kepemimpinan generasi muda Katolik yang siap menghadapi perubahan zaman.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Roberth menyampaikan pesan moral yang menjadi penanda identitas kader PMKRI. Ia mengutip kata-kata bersejarah Bapa Uskup Mgr. Albertus Sugiyopranoto—Pahlawan Nasional: “Jadilah 100% Katolik, 100% Indonesia.”
Menurutnya, pesan tersebut harus menjadi kompas moral bagi para pengurus baru PMKRI yang diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang berakar pada spiritualitas, integritas, dan keberpihakan pada kemanusiaan, lingkungan hidup, serta masyarakat adat.
“PMKRI harus hadir sebagai kekuatan moral. Milikilah spiritualitas pelayanan dan kepekaan kritis terhadap isu ekologis serta hak-hak masyarakat adat. Inilah wajah kepemimpinan muda yang dibutuhkan Papua Barat,” tandasnya.
Dengan tema besar mengenai keseimbangan ekologis dan pemberdayaan masyarakat adat, kegiatan ini menegaskan komitmen PMKRI Cabang Manokwari untuk terus berperan dalam advokasi kebijakan publik yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat adat. Pelantikan pengurus baru menjadi titik awal bagi periode pelayanan yang diharapkan semakin kritis, kolaboratif, dan berdampak sosial bagi Ibukota Provinsi Papua Barat ini.
