Pedagang Minta Pasar Representatif di Perbatasan RI-PNG, Ekonomi Warga Terdongkrak

Laporan Paulus Laratmase

–

Pedagang di Pasar Perbatasan RI-PNG berharap pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembangunan pasar yang lebih representatif. Selama ini, aktivitas jual beli di kawasan perbatasan berjalan cukup ramai, terutama karena konsumen dari Papua Nugini (PNG) lebih banyak berbelanja kebutuhan sehari-hari di wilayah Indonesia. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi peningkatan ekonomi lokal, namun keterbatasan infrastruktur pasar masih menjadi kendala utama.

Anggota DPR Papua, Andi Firman Majadi, SE., M.M, menegaskan bahwa masyarakat PNG menjadi konsumen utama karena mereka memiliki surat lintas batas. Hal tersebut mempermudah akses masuk dan memungkinkan mereka berbelanja berbagai kebutuhan di perbatasan RI-PNG.

“Dampak positif dari kondisi ini adalah bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan,” ujarnya.

Menurut Andi, geliat ekonomi ini perlu diimbangi dengan perhatian pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas pasar yang memadai. Pasar yang representatif tidak hanya membuat aktivitas perdagangan lebih tertata, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi pembeli maupun penjual. Dengan adanya dukungan infrastruktur, transaksi ekonomi yang selama ini berjalan bisa lebih berkembang dan memberi manfaat jangka panjang.

Selain itu, pembangunan pasar yang layak juga diharapkan mampu mendorong interaksi ekonomi yang lebih sehat antara pedagang lokal dan pembeli dari PNG. Dengan begitu, kawasan perbatasan tidak hanya menjadi titik pertemuan lintas negara, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memperkuat kesejahteraan masyarakat setempat. Dukungan pemerintah akan menjadi kunci agar potensi ekonomi perbatasan benar-benar dapat dioptimalkan.