Pemeriksaan Laporan Keuangan Proyek One Map Dimulai, Sekjen ATR/BPN Tekankan Transparansi dan Sinergi
Oleh : joko
http://suaraanaknegerinews.com | JAKARTA – Pemeriksaan laporan keuangan pada Proyek Percepatan Reforma Agraria (One Map Policy) resmi dimulai.
Entry meeting untuk audit laporan pinjaman keuangan tahun 2024 ini digelar di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (15/5/2025), dengan suasana penuh keterbukaan dan komitmen terhadap transparansi.
Pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menjadi penanda dimulainya proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Dalam sambutannya, Pudji mengajak seluruh jajarannya untuk bersikap terbuka dan proaktif dalam mendukung kerja BPK.
“Saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk bekerja sama, terbuka dengan teman-teman dari BPK RI. Berkonsultasilah, komunikasikan dengan baik. Insyaallah, dengan komunikasi yang baik, segala persoalan bisa terselesaikan,” ujar Pudji di hadapan peserta entry meeting.
Proyek One Map sendiri merupakan program strategis nasional yang bertujuan menyatukan peta-peta tematik milik kementerian dan lembaga ke dalam satu peta dasar yang seragam.
Di balik besarnya manfaat proyek ini, pengelolaan keuangan tetap menjadi fokus utama dalam menjaga akuntabilitas publik.
Peringatan penting disampaikan Sekjen Pudji: meskipun Kementerian ATR/BPN berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan berarti seluruh proses telah bebas dari potensi kekeliruan.
“WTP bukan jaminan bebas masalah. Mari kita tetap hati-hati, karena kekeliruan sekecil apa pun bisa berimplikasi hukum,” tegasnya.
Pihak Kementerian ATR/BPN, kata Pudji, siap memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, termasuk membuka seluruh akses data yang dibutuhkan, demi memastikan jalannya audit yang efektif dan efisien.
Audit akan berlangsung selama 30 hari, dimulai pada 16 Mei hingga 26 Juni 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Erwin Djuty, selaku Wakil Penanggung Jawab dari BPK.
Dalam pernyataannya, ia berharap proses pemeriksaan bisa dijalankan dengan semangat sinergi.
“Hasil pemeriksaan ini bukan semata-mata koreksi, tetapi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel,” ujar Erwin.
Selain Sekjen Pudji dan tim dari BPK, entry meeting juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, seperti Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan, Dirjen SPPR Virgo Eresta Jaya, serta pejabat eselon II lainnya.
Proyek One Map menjadi bagian penting dari upaya pemerintah membangun sistem pertanahan yang tertib, adil, dan terintegrasi.
Proses pemeriksaan keuangan ini, pada akhirnya, tak hanya menyangkut angka-angka, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjalankan program nasional dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.
#KementerianATRBPN
#kantahkabkeptanimbar
