Perang yang Timpang: 83.000 Pasukan Organik TNI-Polri dalam Agenda Kekerasan Indonesia di Papua
PROLOG
Oleh Paulus Laratmase
Pemimpin Umum SuaraAnakNegeriNews.com
–
Di tanah air yang kita cintai ini, masih terdapat ruang-ruang sunyi yang tak tersentuh oleh keadilan. Mereka yang hidup dalam ketakutan, yang hak-haknya dirampas, dan yang suaranya ditenggelamkan oleh kebijakan negara yang tak berpihak, itulah rakyat Papua. SuaraAnakNegeriNews.com hadir sebagai ruang bagi mereka yang tidak diberi ruang, sebagai pengeras suara bagi mereka yang selama ini dipaksa diam. Voice of the Voiceless bukan saja semboyan, melainkan komitmen moral kami untuk memastikan bahwa cerita, air mata, dan perjuangan orang kecil tidak lenyap di balik gegap-gempita narasi kekuasaan.
Selama berpuluh-puluh tahun, Papua menjadi ruang yang dijejali aparat keamanan, kebijakan pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan hidup, serta operasi yang menciptakan gelombang pengungsi di tanah kelahiran mereka sendiri. Ketika negara berdalih stabilitas, masyarakat Papua justru menghadapi kekerasan struktural yang berlangsung terus menerus. Karena itu, kami percaya bahwa jurnalisme yang jujur, tajam, dan berpihak pada kemanusiaan adalah salah satu jalan untuk mengungkap apa yang selama ini ditutup rapat. Suara harus diberikan kepada mereka yang hak bicaranya dirampas.
Dalam semangat itu, kami menghadirkan secara utuh laporan yang ditulis oleh Made Supriatma, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapura sekaligus peneliti di Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide, AS, dengan Fahri Salam, pemimpin redaksi Project Multatuli. Tulisan ini penting sebagai laporan investigative dan sebagai cermin bagi bangsa: sampai kapan Papua akan terus menjadi medan perang tanpa pemenang? Demi memastikan keterbukaan publik, kami menghadirkan konten ini lengkap beserta tautan aslinya, agar pembaca dapat mengakses langsung sumber rujukannya.
“Seiring waktu, semakin banyak tentara dan polisi masuk ke ruang-ruang hidup orang Papua, tak hanya untuk menjaga keamanan tapi juga mengawal agenda pembangunan berbasis kekerasan.”
Selama lebih dari setengah abad, konflik bersenjata terus membara di Papua. Sepanjang itu pula Indonesia melancarkan operasi militernya, menempatkan puluhan ribu tentara dan polisi dalam medan tempur yang timpang dan nirpemenang.
Untuk memahami situasi hari ini, kita mesti menengok ke 1969, saat wilayah barat Pulau Papua (dulu disebut New Guinea) resmi masuk teritori Indonesia setelah penentuan pendapat rakyat atau Pepera.
Meski Pepera dimaksudkan sebagai “the act of free choice”, orang Papua kerap menyebutnya sebagai “the act of no choice”, apalagi melihat prosesnya yang diwarnai intimidasi dan manipulasi oleh aparat militer dan intelijen Indonesia.
Rezim militer Orde Baru, yang saat itu belum lama berdiri, berhasil meyakinkan PBB dan negara-negara Barat bahwa mekanisme terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua adalah “musyawarah untuk mufakat”. Alasannya: sebagian besar rakyat Papua tidak terdidik, maka tidak cakap mengambil keputusan.
Dengan cara berpikir kolonialis dan rasis tersebut, pemerintah Indonesia dan perwakilan PBB memilih 1.026 orang dari seluruh Papua yang dianggap bisa dan mampu bermusyawarah. Singkat cerita, semuanya “bermufakat” untuk bergabung dengan Indonesia.
Pemberontakan muncul tak lama setelah Pepera. Puncaknya saat proklamasi kemerdekaan Republik Papua Barat oleh Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Prai pada 1 Juli 1971. Militer Indonesia bereaksi sangat keras. Gerakan perlawanan yang terjadi sporadis segera dilibas.
Sejak itu, ekspansi militer Indonesia kian gencar di Papua untuk menghadapi gerakan pro-kemerdekaan, termasuk yang dilancarkan berbagai faksi dan sayap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Salah satunya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang merupakan sayap militer OPM.
Seiring waktu, semakin banyak tentara dan polisi masuk ke ruang-ruang hidup warga, tak hanya untuk menjaga keamanan tapi juga mengawal agenda pembangunan berbasis kekerasan. Tak heran, Papua kini menjadi daerah dengan aparat keamanan paling berlimpah, baik dari militer maupun kepolisian.
Hasil riset kami menunjukkan ada setidaknya 83.177 tentara dan polisi organik di tanah Papua saat ini. Dari angka tersebut, 56.517 di antaranya adalah personel TNI dan 26.660 adalah personel Polri.
Kami menggunakan sejumlah pendekatan untuk menghitung jumlah prajurit di masing-masing matra TNI: Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Untuk TNI AU, kami mengumpulkan informasi soal kesatuan-kesatuan mereka dari berbagai dokumen dan melakukan konfirmasi lewat beberapa wawancara. Selain itu, kami menganalisis foto-foto untuk menaksir jumlah personel sebuah kesatuan, termasuk foto upacara bendera. Ini bisa kami lakukan untuk unit kecil seperti Satuan Radar (Satrad) atau Pangkalan Udara (Lanud).
Untuk TNI AL, kami membaca berbagai dokumen untuk mempelajari hal ihwal Komando Armada (Koarmada) III, yang bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya, dan mengurus pertahanan laut wilayah timur Indonesia. Kami menghitung jumlah personel Pasukan Marinir (Pasmar) 3, yang memiliki Brigade Infanteri (Brigif), Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) di tiga daerah berbeda, Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur), juga beberapa detasemen kecil.
Untuk TNI AD, kami meneliti dokumen-dokumen internal yang kami dapatkan, mengkroscek ke lapangan, serta mempelajari pemberitaan media massa dan unggahan media sosial berbagai kesatuan terkait.
Sementara itu, jumlah polisi di Papua kami dapatkan dari berbagai dokumen dan artikel berita. Polri tampak cukup terbuka soal ini.
Sebagai catatan, kami tidak bisa mengidentifikasi jumlah personel intelijen seperti aparat BIN yang dikoordinasikan oleh BIN Daerah (BINDA).
Laporan ini juga belum memperhitungkan pasukan-pasukan yang didatangkan dari luar Papua dengan mekanisme Bawah Kendali Operasi (BKO). Mereka biasanya ditugaskan menjaga keamanan Papua secara bergantian, dengan rotasi setahun sekali. Kami akan menyusun artikel lain untuk membahas berbagai Satuan Tugas (Satgas) BKO di Papua.
Angka yang kami sajikan dalam laporan ini, sekalipun sudah kami estimasikan secara konservatif tanpa mencakup Satgas BKO, tetap tergolong tinggi.
Menurut data kepolisian, ada 24 jaringan kelompok separatis di Papua dengan 1.438 anggota. Mereka tercatat hanya memiliki 361 senjata api. Selebihnya, mereka memakai senjata-senjata sederhana seperti tombak dan parang.
Dengan kehadiran 83.177 tentara dan polisi, jumlah pasukan organik di Papua 58 kali lebih besar dari jumlah anggota kelompok separatis tersebut.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk enam provinsi di wilayah Papua mencapai 5,8 juta pada 2025. Artinya, dengan 56.517 personel TNI dan 26.660 personel Polri, ada satu tentara untuk 103 penduduk dan satu polisi untuk 219 penduduk di Papua.
Mari kita bandingkan dengan angka nasional. Per 2024, BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia menyentuh 281,6 juta. Di saat yang sama, jumlah personel aktif TNI dan anggota Polri masing-masing sebesar 404.500 dan 464.248. Dari sana, kita bisa melihat ada satu tentara untuk 696 penduduk dan satu polisi untuk 607 penduduk, jauh sekali dibanding angka-angka di Papua.
Tak sampai di situ, pemerintah telah menetapkan Papua, Jakarta, dan Aceh sebagai “center of gravity” pertahanan Indonesia. Di ketiga wilayah ini, TNI akan “menebalkan” pertahanan dan meningkatkan penggunaan radar.
Maka, hampir bisa dipastikan wilayah Papua akan kian dipadati kekuatan militer.
Sebaran Pasukan
TNI AU
TNI AU meletakkan wilayah Papua dan Kepulauan Maluku dalam Komando Operasi Udara (Koopsud) III, yang belum lama ini berubah nama menjadi Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau) III. Ia bermarkas di Biak Numfor.
Kodau III mengendalikan dua Pangkalan Udara (Lanud) tipe A di Biak Numfor dan Jayapura, dua Lanud tipe B di Merauke dan Timika, serta satu Lanud tipe C di Wamena. Ke depan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana mengembangkan Lanud di Wamena dan Nabire.
Markas di Biak Numfor juga jadi rumah bagi Skadron Udara 27, yang mengoperasikan pesawat CN-235 untuk pengumpulan data intelijen, serta bagi Wing Udara 9, yang bertugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengoperasian pesawat udara militer dan para awaknya. Selain itu, ada pula Batalyon Komando 468/Sarotama Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) di sana.
TNI AU menempatkan detasemen di beberapa wilayah seperti Sorong, Nabire, Manokwari Selatan, dan Merauke. Ia pun memiliki Satuan Radar (Satrad) di Biak Numfor, Timika, Merauke, Jayapura, Sorong, dan Kaimana.
Pasukan TNI AU paling banyak ada di markas Kodau III di Biak Numfor. Menurut perkiraan kami, ada setidaknya 2.500 personel di sana.
Untuk daerah lain, jumlah pasukannya tergantung pada tipe Lanud dan keberadaan Satrad. Lanud tipe A idealnya memiliki 1.200 personel. Lanud tipe B dan C biasanya diisi 355 dan 167 personel. Sementara itu, setiap Satrad biasanya diawaki sekitar 40 personel, termasuk teknisi radar dan pasukan pengamanan.
Karena itu, dalam perkiraan konservatif kami, jumlah personel TNI AU di wilayah Papua mencapai setidaknya 4.817. Angka ini bisa naik seiring penambahan unit-unit militer di bawah pemerintahan Prabowo.
TNI AL
TNI AL memiliki Komando Armada (Koarmada) III yang mengendalikan pertahanan laut di wilayah timur Indonesia. Markasnya di Sorong.
Pemerintahan Prabowo Subianto tengah mereorganisasi TNI AL untuk membuatnya memiliki struktur mirip TNI AD. Ini membuat Koarmada dilengkapi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral), semacam Komando Daerah Militer (Kodam) di TNI AD. Mudahnya, Kodaeral adalah Kodam edisi maritim.
Dalam struktur baru, Kodaeral mengendalikan Komando Resor Militer (Korem) Laut, yang di bawahnya ada beberapa Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) dan Pangkalan TNI AL (Lanal). Bagian paling bawah adalah Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar), yang setara Bintara Pembina Desa (Babinsa) di TNI AD.
Saat ini, Koarmada III mengontrol tiga Kodaeral: Kodaeral X di Jayapura, Kodaeral XI di Merauke, dan Kodaeral XIV di Sorong. Di bawahnya ada beberapa Lanal serta unit-unit lebih kecil seperti Pos TNI AL (Posal) dan Pos Marinir (Posmar).
Kami menaksir jumlah personel TNI AL yang tersebar di delapan wilayah Papua, termasuk yang ada di markas Kodaeral dan Lanal, ataupun basis kesatuan tempur seperti Brigade Infanteri (Brigif) 3/Marinir dan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan).
Di Sorong saja, yang jadi markas Koarmada III dan Kodaeral XIV, ada setidaknya 5.440 personel. Di Jayapura dan Merauke, yang masing-masing menjadi markas Kodaeral X dan XI, ada 2.690 dan 2.215 personel.
Secara keseluruhan, ada setidaknya 12.910 personel TNI AL di Papua. Sekali lagi, ini perhitungan yang sangat konservatif, dan angka ini akan terus bertambah sejalan dengan rencana pembangunan sejumlah Lanal dan Posal baru.
TNI AD
Jumlah personel TNI AD adalah yang terbanyak, mencapai 38.790 prajurit atau 68,6% dari seluruh personel TNI organik di Papua.
Karena itu, kami membedahnya dengan lebih mendetail dan membagi penyajian datanya berdasarkan unit teritorial dan kesatuan tempur.
Secara teritorial, saat ini TNI AD membagi wilayah Papua menjadi tiga Komando Daerah Militer (Kodam), yakni Kodam XVII/Cenderawasih di Jayapura, Kodam XVIII/Kasuari di Manokwari, dan Kodam XXIV/Mandala Trikora di Merauke.
Pada 2026, rencananya akan dibentuk dua Kodam baru, masing-masing di Nabire, Papua Tengah, dan Sorong, Papua Barat Daya.
Di bawah setiap Kodam saat ini ada Komando Resor Militer (Korem) dengan jumlah berbeda. Kodam XVII/Cenderawasih memiliki tiga Korem. Kodam XVIII/Kasuari memiliki dua Korem. Kodam XXIV/Mandala Trikora memiliki satu Korem.
Di bawah Korem ada Komando Distrik Militer (Kodim). Di Papua, total ada 29 Kodim. Jumlah ini kabarnya tidak ideal karena setiap kabupaten/kota diharapkan memiliki satu Kodim. Saat ini, ada 40 kabupaten dan dua kota di seluruh wilayah Papua.
Di bawah Kodim ada unit teritorial setingkat distrik: Komando Rayon Militer (Koramil). Di seluruh wilayah Papua, saat ini ada 306 distrik.
Di bawahnya lagi, setiap desa/kampung “dibina” oleh seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa). Kini ada 4.443 desa/kampung di Papua.
Kami mencoba menganalisis jumlah personel teritorial TNI AD di seluruh wilayah Papua. Jumlah ini belum termasuk dua Kodam yang akan dibentuk pada 2026.
TNI AD juga memiliki kesatuan-kesatuan tempur yang ditempatkan secara permanen di Papua, atau biasa disebut pasukan organik. Ada batalyon-batalyon yang berada di bawah Kodam dan Korem. Ada juga yang langsung di bawah Kostrad atau Kopassus.
Kodam XVII/Cenderawasih saat ini memiliki wilayah operasi di tiga provinsi: Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kodam ini sedang reorganisasi.
Pada 2026, rencananya Provinsi Papua Tengah akan memiliki Kodam sendiri. Untuk itu, Korem 173/PVB yang semula berada di Biak Numfor dipindahkan ke Nabire di Papua Tengah. Korem inilah yang akan jadi cikal bakal Kodam di Papua Tengah.
Untuk pengembangan Kodam Papua Tengah, Brigade Infanteri (Brigif) 20/IJK di Timika juga akan dipindah ke Nabire.
Saat ini, Brigif 20/IJK memiliki dua Batalyon Infanteri (Yonif): Yonif Raider 754/ENK di Timika dan Yonif Raider 755/Yalet di Merauke. Brigif ini berada di bawah komando Divisi Infanteri 3/Kostrad.
Di Jayapura, ada Yonif 751/VJS, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 10/KYD, dan Denzipur 12/OHH. Ada pula Resimen Induk Kodam (Rindam) sebagai institusi pendidikan.
Kodam XVII/Cenderawasih juga telah dilengkapi kesatuan dengan embel-embel Teritorial Pembangunan (TP), yang tak hanya bertugas memperkuat pertahanan tapi juga diharapkan mendukung pembangunan dan pertanian.
Brigif TP 80/Kurare dan Brigif TP 82/WKB, misalnya, masing-masing kini memiliki lima Yonif TP. Ada Yonif TP 815/WGT di Keerom, yang berada di bawah Korem 172/PWY. Ada juga Yonif TP di Paniai, yang kini belum diketahui nama kesatuannya tapi sudah masuk perencanaan Kementerian Pertahanan 2025.
Satu batalyon TNI AD biasanya memiliki 700 personel, yang dibagi ke tiga atau empat Kompi Senapan dan satu Kompi Markas. Batalyon TP memiliki jumlah personel yang sama. Namun, alih-alih menamai kompinya dengan nama Kipan A, B, atau C, batalyon TP memiliki Kompi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kesehatan.
Total, ada dua Brigif TP dan 12 Yonif TP di bawah Kodam XVII/Cenderawasih.
Lebih lanjut, ada Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III yang bermarkas di Mimika, lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia. Ia memegang fungsi koordinasi tempur. Mimika juga akan menjadi markas Grup 6 Kopassus dengan tiga batalyon yang direposisi dari Jakarta.
Secara keseluruhan Kodam XVII/Cenderawasih menjadi tempat untuk 19 batalyon tempur dan tiga detasemen tempur. Tipikal satu batalyon memiliki 700 personel dan satu detasemen memiliki 168 personel. Sementara itu, satu markas Kogabwilhan biasanya diisi 542 personel.
Dalam perhitungan moderat kami, ada total 14.346 personel tempur di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.
Kodam XVIII/Kasuari adalah hasil pemekaran dari Kodam XVII/Cenderawasih pada 2016. Bermarkas di Manokwari, Kodam ini memiliki wilayah operasi di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kodam ini jadi rumah bagi Yonif 761/KA dan Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur) 20/PPA. Di sana, ada pula Brigif 26/GP dengan tiga Yonif, yaitu Yonif 762/VYS, Yonif 763/SBA, dan Yonif 764/LB.
Korem 181/PVT di Sorong memiliki satu batalyon TP, yakni Yonif TP 863/BB, sedangkan Korem 182/JO di Fakfak memiliki Yonif TP 808/MM. Ada pula lima Yonif TP di bawah Brigif TP 84/UA di Manokwari Selatan.
Secara keseluruhan, Kodam XVIII/Kasuari memiliki 12 batalyon tempur. Tujuh di antaranya adalah Yonif TP yang baru dibentuk pada 2025. Ada total 8.400 personel tempur di Kodam ini.
Sekalipun jumlah personelnya tampak lebih kecil dari Kodam XVII/Cenderawasih, wilayah Kodam XVIII/Kasuari juga jadi lokasi markas Komando Armada (Koarmada III) TNI AL.
Pada 2026, Kodam XVIII/Kasuari akan dimekarkan demi membentuk satu Kodam baru di Provinsi Papua Barat Daya.
Kodam XXIV/Mandala Trikora merupakan yang paling muda di Papua, hasil pengembangan dari Korem 174/ATW di Merauke. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peresmian Kodam ini pada 10 Oktober 2025.
Wilayah Kodam XXIV/Mandala Trikora meliputi seluruh kawasan Provinsi Papua Selatan. Ia baru memiliki tiga Kodim, yakni di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Kodim keempat rencananya akan dibikin di Asmat.
Di Kodam ini ada Yonif 757/GV dan Denzipur 11/MA. Unit tempur terbesarnya adalah Brigif TP 83/Bugodi dengan enam Yonif TP. Selain itu, sedang direncanakan pembangunan Yonif TP 861 di Kampung Wanam, lokasi lumbung pangan dan energi bikinan pemerintahan Prabowo.
Di akhir masa jabatannya sebagai menteri pertahanan pada awal Oktober 2024, Prabowo sempat mendirikan lima Yonif Penyangga Daerah Rawan (PDR) di Papua, yang dua di antaranya ada di Papua Selatan. Ia dibentuk untuk mengawal program-program pemerintah di Papua.
Pada awal Desember 2024, saat Prabowo telah jadi presiden, semua Yonif PDR diubah menjadi Yonif TP.
Para prajurit dari batalyon-batalyon TP ini tampak sibuk membuka lahan, yang rencananya seluas 2,6 juta ha untuk wilayah food estate di Merauke. Dari jumlah itu, 1 juta ha untuk perkebunan tebu dan pabrik bioetanol. Lahan dan hutan adat orang Papua pun terus menyusut.
Secara keseluruhan, Kodam XXIV/Mandala Trikora memiliki delapan Yonif dan satu Denzipur. Sehingga, dalam taksiran moderat kami, Kodam ini memiliki total 5.768 personel tempur.
Polri
Saat ini, ada dua Kepolisian Daerah (Polda) di Papua, yakni Polda Provinsi Papua dan Polda Provinsi Papua Barat. Sekalipun wilayah Papua sudah dibagi menjadi enam provinsi pada 2022, empat Polda baru belum terbentuk.
Polda Papua masih menangani empat provinsi: Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara itu, Polda Papua Barat menangani dua provinsi: Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Berdasarkan laporan Jubi, media lokal di Jayapura, Polda Papua kini memiliki 15.854 personel. Menurut perhitungan kepolisian, angka itu jauh dari ideal, karena mestinya ada 28.848 personel di Polda Papua.
Di sisi lain, Polda Papua Barat memiliki 8.343 personel, meski jumlah idealnya adalah 15.392 personel.
Unit kepolisian juga berfungsi menjalankan operasi-operasi keamanan. Ini dilakukan oleh Brigade Mobil (Brimob). Pasukan Brimob biasanya berjumlah satu batalyon di satu Polda.
Secara esensi, pasukan Brimob sesungguhnya pasukan tempur. Namun, personel ini lebih terlatih dalam pengamanan perkotaan dan bisa dimanfaatkan dalam perang di wilayah perkotaan. Brimob juga memiliki unit Gegana dengan spesialisasi anti-teror, penjinakan bom, pengendalian massa, dan sebagainya.
Polda Papua saat ini memiliki dua batalyon Brimob dan satu Detasemen Gegana. Jumlah personel Brimob Polda Papua saat ini 2.063 orang. Ke depan, ada rencana menambah dua batalyon Brimob, dengan lokasi di Wamena, Papua Pegunungan, dan di Biak Numfor, Papua.
Sementara itu, satuan Brimob Polda Papua Barat baru saja diresmikan pada Juni 2025, dengan jumlah 400 personel.
Perang Nirpemenang
Melihat jumlah dan sebaran personel TNI dan Polri di tanah Papua saat ini, muncul setumpuk pertanyaan.
Apa motif di balik ekspansi militer besar-besaran di Papua? Apa tujuan utamanya? Benarkah butuh pasukan sebanyak itu untuk menjaga keamanan dan mengawal pembangunan? Berapa uang negara yang dihabiskan? Dan yang terpenting, dengan jumlah personel keamanan sebesar itu, mengapa Indonesia tak juga mampu menyelesaikan masalah separatisme di Papua?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami coba jawab satu per satu dalam serial reportase #RezimPerangPrabowo di Papua, yang dimulai dengan tulisan ini.
Kisi-kisinya: Timor-Leste.
Pada 1975, pemerintah Orde Baru menciptakan konfliknya sendiri dengan menginvasi Timor-Leste, yang saat itu masih disebut Timor Timur. Pendudukan Indonesia di sana baru usai pada 1999, setelah rakyat Timor-Leste menjalani referendum dan sepakat berpisah dari Indonesia.
Selama berada lebih dari 23 tahun di Timor-Leste, ribuan prajurit Indonesia tewas dalam pertempuran. Puluhan triliun rupiah (bahkan ratusan triliun rupiah jika diukur dengan nilai sekarang) dihabiskan untuk menaklukkan wilayah tersebut, membangunnya kembali, serta mendudukkan pemerintahan boneka di sana.
Serangkaian operasi militer dilancarkan untuk menekuk lutut rakyat Timor-Leste. Diperkirakan, sekitar 20% penduduk Timor-Leste meninggal saat pendudukan, khususnya karena kelaparan, sakit, dan ekses-ekses lain dari operasi militer Indonesia.
Namun, perlawanan rakyat Timor-Leste tak pernah mati. Para pemimpin gerakan yang selamat dari tembakan atau penangkapan terus berjuang, bahkan berhasil menghasilkan generasi perlawanan baru.
Indonesia tak pernah bisa menaklukkan Timor-Leste sepenuhnya, meski jauh lebih superior dalam hal keterampilan, persenjataan, dan peralatan perang lainnya.
Di ujung jalan, Indonesia tidak mendapat apa-apa. Yang ada hanya kerugian dan kematian.
Epilog
Tulisan ini adalah cermin tajam yang memaksa kita bertanya: untuk siapa negara membangun Papua? Apakah pembangunan yang dikawal senjata dapat disebut pembangunan? Realitas menunjukkan bahwa militerisasi hanya memperdalam luka dan memperluas jarak antara negara dan rakyatnya. Dengan menyajikan laporan ini secara utuh, kami ingin memastikan bahwa publik tidak lagi dibiarkan buta terhadap kenyataan yang terjadi jauh dari pusat kekuasaan.
SuaraAnakNegeriNews.com percaya bahwa masa depan Papua harus dibangun dengan keberanian untuk melihat kebenaran, meski kebenaran itu pahit. Dengan mempublikasikan karya para peneliti dan jurnalis yang bekerja dengan integritas, kami berharap semakin banyak suara yang bergabung dalam seruan menghentikan siklus kekerasan yang tak berkesudahan ini. Papua bukan hanya tanah yang kaya; ia adalah rumah bagi manusia yang martabatnya harus dihormati.
Kami akan terus berdiri bersama rakyat kecil, bersama mereka yang dipinggirkan, dan bersama mereka yang selama ini dipaksa membungkam suara. Karena inilah panggilan kami: menyuarakan yang tak bersuara, menguatkan yang dilemahkan, dan menegakkan kemanusiaan sebagai fondasi bangsa.
Tentang Para Penulis
Paulus Lartamase adalah dosen, guru dan Pimpinan LSM Santa Lusia, Pimpinan Umum media Suara Anak Negeri News.Com dan Negeri News.Com.
Made Supriatma adalah peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, serta peneliti di Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide, AS.
Fahri Salam adalah pemimpin redaksi Project Multatuli.
Johanes Hutabarat berkontribusi dalam artikel ini.
Ini adalah artikel perdana dalam serial #RezimPerangPrabowo di Papua. Serial ini menyingkap bagaimana mesin perang Indonesia dikirim ke Papua, menciptakan iklim ketakutan, pembunuhan, matinya kemanusiaan, dan gelombang pengungsian orang asli Papua di tanahnya sendiri.
https://projectmultatuli.org/perang-yang-timpang-83-000-pasukan-organik-tni-polri-dalam-agenda-kekerasan-indonesia-di-papua/
