UNCRI Sepekan: Dua Kerja Sama Strategis Perkuat Pendidikan Demokrasi dan Pengembangan HAM di Papua Barat
Laporan: Tim Media Center UNCRI
–
Manokwari, 7 Desember 2025 — Universitas Caritas Indonesia (UNCRI) Manokwari melaksanakan dua agenda kerja sama strategis sepanjang pekan pertama Desember 2025, masing-masing bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat dan Kantor Wilayah Kementerian HAM (KemenHAM) Papua Barat. Kedua kerja sama yang bertempat di Kampus UNCRI ini menandai komitmen UNCRI dalam memperkuat pendidikan demokrasi, membangun budaya kritis, serta meningkatkan kesadaran HAM di lingkungan kampus dan masyarakat luas.
Kerja sama dengan Bawaslu Papua Barat dilaksanakan pada Senin, 1 Desember 2025, melalui penandatanganan nota kesepahaman yang difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan Demokrasi dalam Kelas Kebangsaan Kasuari, sebuah program intensif selama kurang lebih enam bulan yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2026 dan diikuti perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus di Papua Barat. UNCRI menjadi salah satu kampus peserta yang diundang, bahkan berpotensi menambah jumlah mahasiswa bila kuota terbatas.
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, ST, dalam sambutannya mengapresiasi langkah UNCRI yang membuka ruang akademik untuk pendidikan politik yang sehat. Ia menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar proses memilih dan dipilih, tetapi proses membangun cara berpikir dan kesadaran berpartisipasi secara bermartabat.
> “Kami melihat UNCRI sebagai ruang yang subur bagi pembelajaran demokrasi. Demokrasi bukan hanya ritual elektoral. Ia mesti dipahami, didalami, dan dipraktikkan secara sehat. Kelas Demokrasi akan melibatkan perwakilan kampus-kampus di Papua Barat, termasuk UNCRI yang kami nilai sangat berkomitmen,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor UNCRI Prof. Dr. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA, menyampaikan pandangan yang kuat mengenai pentingnya menanamkan demokrasi sebagai proses intelektual, bukan sekadar aksi jalanan.
“Demokrasi tidak boleh dipersempit hanya pada demonstrasi. Demokrasi membutuhkan ruang untuk memahami isu, menumbuhkan daya kritis, dan melahirkan gagasan yang dapat dibawa sebagai aspirasi. Ini cara elegan untuk memastikan aspirasi memiliki kekuatan perubahan, bukan sekadar luapan emosi,” tegasnya.
Rektor juga memastikan bahwa mahasiswa UNCRI akan dilibatkan secara aktif dalam kelas tersebut, termasuk pembiayaan tambahan peserta bila kuota resmi terbatas.
Tiga hari setelah kerja sama dengan Bawaslu, UNCRI kembali menjalin kemitraan strategis dengan Kanwil KemenHAM Papua Barat. Penandatanganan dilakukan pada Jumat, 5 Desember 2025, dan dihadiri oleh Kakanwil KemenHAM Papua Barat beserta jajaran, serta pimpinan universitas dari berbagai unit.
Kakanwil KemenHAM Papua Barat, Fatrixs Carolus Manufandu, S.H, menyampaikan bahwa kerja sama dengan UNCRI merupakan kolaborasi pertama yang dilakukan pihaknya sejak restrukturisasi Kementerian HAM dalam kabinet Presiden Prabowo–Gibran. Ia menjelaskan bahwa wilayah kerja KemenHAM Papua Barat kini mencakup enam Provinsi di Papua, termasuk Provinsi Maluku, dan Maluku Utara, sehingga membutuhkan kolaborasi lebih luas dengan masyarakat peduli HAM, termasuk perguruan tinggi.
Ia juga memaparkan sejumlah program unggulan tahun 2026, antara lain Desa Sadar HAM dan Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian), yang menuntut keterlibatan akademisi dan mahasiswa untuk mendukung keberhasilan implementasinya.
Rektor UNCRI menyambut baik kerja sama tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi harus diwujudkan melalui kegiatan nyata, bukan berhenti pada seremonial.
“Penandatanganan dokumen bukan tujuan akhir. Nilai sebuah kerja sama ada pada tindak lanjutnya. Kita harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan konkret yang bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa segera dirancang dan dijalankan,” ujar Prof. Roberth.
Rangkaian kegiatan sepanjang pekan ini dihadiri jajaran pimpinan Bawaslu Papua Barat, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, para kepala bidang teknis, staf pelaksana, serta pimpinan UNCRI termasuk Wakil Rektor I dan III, Direktur Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Kabag Kerja Sama Kaprodi Fakultas Hukum, dosen, staf, dan perwakilan mahasiswa dari lima program studi.
Dua kerja sama yang berlangsung dalam satu pekan tersebut menegaskan posisi UNCRI sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif membangun kapasitas demokrasi, memperkuat pemahaman HAM, dan menciptakan ruang akademik yang kritis serta konstruktif bagi generasi muda Papua Barat.
