Prof. Dr. Julius Ary Mollet: Waropen Menjadi Role Model Pemanfaatan Dana Kampung
Oleh: Paulus Laratmase
–
Waropen — Suara Anak Negeri News.Com| Dalam waktu kurang dari 100 hari kerja sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Bupati Waropen Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si, bersama Wakil Bupati Yoel Boari, telah mengambil langkah konkret dan progresif dalam mengimplementasikan strategi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya Dana Kampung. Langkah ini dinilai oleh banyak pihak sebagai gebrakan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Salah satu bentuk konkret dari strategi tersebut adalah penyerahan langsung dana kampung kepada masyarakat, yang dilakukan secara terbuka di hadapan para kepala kampung, warga, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, dan Dandim. Proses ini tidak hanya menjadi bentuk transparansi anggaran, namun juga menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan terlibat langsung dalam pembangunan kampungnya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, Prof. Dr. Julius Ary Mollet, SE.,MBA.,MTDev.,Dip.LED.,Ph.D. menyampaikan apresiasi mendalam terhadap pendekatan Bupati dan Wakil Bupati Waropen. Dalam pernyataannya, Prof. Ary menegaskan bahwa strategi yang ditempuh pemerintah daerah Waropen dapat menjadi role model (teladan) bagi kabupaten dan kota lain di enam provinsi di Tanah Papua. Menurutnya, pendekatan ini mengandung prinsip-prinsip tata kelola keuangan publik yang sehat, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
Prof. Ary Mollet, yang kesehariannya sebagai Direktur Pusat Studi Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan Papua dan juga merupakan salah satu pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Cenderawasih mengaitkan kebijakan ini dengan program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal pemberian makanan bagi anak-anak sekolah. Ia menilai bahwa pemanfaatan Dana Kampung untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan merupakan bentuk konkret dari visi dan misi Bupati-Wakil Bupati yang telah mereka kampanyekan.
“Jika strategi seperti ini dijalankan secara konsisten dan dikawal secara sosial dan kelembagaan, maka Waropen bisa menjadi daerah percontohan dalam praktik pembangunan berbasis desa yang partisipatif dan bermartabat,” ujar Prof. Ary Mollet.
Kebijakan ini menjadi harapan baru bagi warga Waropen yang selama ini mengharapkan pembangunan yang merata dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di tengah tantangan geografis dan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Papua, model kepemimpinan seperti yang ditunjukkan oleh F.X. Mote dan Yoel Boari menjadi sinyal positif bahwa perubahan nyata dimungkinkan, jika ada kemauan politik, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat.
Dalam konteks yang lebih luas, Prof. Dr. Julius Ary Mollet menekankan bahwa pencapaian good governance tidak mungkin terwujud tanpa prinsip “zero corruption” yang dijalankan secara konsisten. Ia menjelaskan bahwa strategi transparansi publik yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Waropen, yakni menyerahkan dana kampung secara terbuka di hadapan masyarakat dan unsur Forkopimda, merupakan bentuk awal dari kontrol sosial yang efektif terhadap potensi penyalahgunaan anggaran. Menurut Prof. Julius, kehadiran aktor-aktor hukum dan keamanan dalam proses ini menciptakan ekosistem akuntabilitas yang konkret dan membatasi ruang bagi praktik koruptif di tingkat lokal.
Lebih jauh, Prof. Julius menggarisbawahi bahwa membangun pemerintahan yang bersih harus dimulai dari pembiasaan etika kepemimpinan dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran. Ia menilai bahwa pendekatan partisipatif seperti yang diterapkan di Waropen menjadi model penting dalam reformasi birokrasi Papua. “Zero corruption bukan hanya slogan, tapi sistem nilai yang harus dilembagakan mulai dari kepala kampung hingga bupati,” tegas Prof. Julius. Dengan demikian, keberhasilan strategi di Waropen menjadi contoh nyata bagaimana visi pembangunan yang berakar pada integritas dan keadilan sosial bisa diterjemahkan secara praktis di lapangan.
