Oleh: Alex Runggeary

–

Program Pembangunan dengan Dana Otonomi Khusus bertujuan membangun tiga program utama yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Ekonomi Rakyat. Program pertama dan kedua yaitu pendidikan dan kesehatan tidaklah sulit karena tinggal mengopy-paste Program pemerintah yang – modelnya – memang sudah ada selama ini bahkan telah hadir puluhan tahun sejak Orde Baru. Namun sayangnya hari ini kita tidak dapat mengukur sudah berapa besar tingkat keberhasilan seperti apa yang telah kita capai itu.

Apa, di mana, berapa, kapan, bagaimana, sebaik apa, semua itu? Selama pertanyaan- pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan tegas dan lugas serta didukung oleh data capaian yang dapat diversifikasi dengan sumber-sumber obyektif dan independen maka dapat dipastikan sesungguhnya kita telah gagal. Kita sulit mengakuinya, tetapi itulah yang kenyataannya.

Lalu apakah ada jalan keluar dari belenggu kegagalan selama ini? Tentu saja ada selama teknis perencanaannya memenuhi teknik perencanaan yang baik dan baku yang memenuhi syarat teori dan praksis tentunya.

RIPPP – Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang diluncurkan bapak Wakil Presiden dan Bappenas tentu saja bukanlah solusi langsung terhadap kegagalan itu. RIPPP bila dipahami dari konsepnya, adalah merupakan pedoman agar upaya pembangunan aras di bawahnya diarahkan ke atas untuk mencapai indikator capaian pada RIPPP. (Logika: Tindakan – Hasil)

Artinya sangat perlu level operasional ketiga sektor pembangunan tersebut di atas diarahkan dan dikaitkan langsung dengan target capaian pada RIPPP tersebut. Kelemahan RIPPP pernah saya uraikan pada postingan saya sebelumnya. Untuk itu kita perlu mewaspadai jebakan pada penafsiran hasil capaian program.

Sektor Ekonomi Rakyat dalam program pembangunan dengan Dana Otsus adalah yang paling tertinggal dibanding dua sektor lainnya dalam hal mengopy-paste kegiatan program. Mengapa? Karena sesungguhnya kita masih meraba-raba apa Model Pembangunan Ekonomi Rakyat yang tepat untuk Papua. Dalam posting saya yang disebutkan di atas saya menganjurkan untuk memperhatikan sembilan kriteria pembangunan ekonomi rakyat yang sukses untuk Papua. Ini bukan teori di awan- awan tetapi berdasarkan pengalaman nyata, 20 tahun bersama JDF.

Dalam kerangka Pembangunan Ekonomi Rakyat Papua, saya menganjurkan kepada BP3OKP agar memperhatikan – skala ekonomis – usaha rakyat berdasarkan Potensi Daerah dan Berorientasi Produk dan Pasar.. Mengingat sebaran potensi dalam satu wilayah akan berseberangan (overlaped) secara wilayah administrative pemerintahan.

Para bupati dan walikota serta tentu saja para gubernur harus bisa diyakinkan oleh BP3OKP untuk bersedia menyatukan wilayah masing masing kedalam satu wilayah yang rentangnya lebih luas**) dalam Satu Kesatuan Program Pembanguan Ekonomi Rakyat.

Mengapa upaya ini perlu? Supaya program Ekonomi Rakyat itu mendapatkan – volume produk yang besar – dan oleh karenanya – menekan biaya operasional -sehingga harga satuan lebih murah dan oleh sebab itu harga jual produk menjadi kompetitive di pasar. Dan tentu saja melibatkan Rakyat Papua dalam jumlah banyak yang selama ini mereka dibiarkan begitu saja. Sudah waktunya rakyat harus menjadi – subyek pembangunan -. Merekalah yang membangun diri mereka. Pemerintah berperan sebagai – fasilitator. Dengan demikian kita bisa mewujudkan tujuan program pembangunan ekonomi rakyat sesuai amanat UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua yaitu – Rakyat Papua Sejahtera – Rakyat yang sejahtera akan berpikir dua kali untuk merdeka.
———-
Yogyakarta, 9 Juli 2024

Note: *) Alumnus ZOPP, Berlin Jerman 1991, Instruktur Regional Planning Diklat kerjasama LAN-RI dan DSE (Deutche Stiftung fur Internationale Entwicklung), Jerman 1991 – 98, Bekerja dengan JDF selama 20 tahun. (1975 -97). Alumnus Asian Institute of Management (AIM), Manila Philippines, 1991
**) Pekebunan Kakao binaan JDF pada masanya di Papua