TANTANGAN DAN HARAPAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI TANAH PAPUA, PANDANGAN EMPAT NARASUMBER

Editorial Akhir Tahun 2024

Laporan Laus D.C. Rumayom)*

–

Dalam rangkaian acara APS Editorial Akhir Tahun 2024, empat narasumber utama memberikan pandangan mendalam mengenai tantangan dan harapan percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua. Masing-masing narasumber menyampaikan pendapat mereka terkait dengan berbagai isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan Papua, mulai dari masalah geografis, konflik sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga kualitas pendidikan.

Acara ini dibuka oleh Dr. Teuku Faizasyah, Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, yang menyampaikan sambutan dari Oslo, Norwegia, dan diakhiri oleh Muhammad Takdir, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Belgia, yang turut hadir dari Brussels. Keduanya memberikan dukungan penuh terhadap visi APS untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua dan menggarisbawahi pentingnya kerjasama internasional dalam mencapai tujuan tersebut. Sebagai bagian dari komunitas profesional global, APS berkomitmen untuk menjadi jembatan peradaban yang mendorong pembangunan berkelanjutan di Papua, menuju Papua Emas 2041 dan Indonesia Emas 2045.

Tantangan Geografis dan Keamanan

Prof. Dr. Melkias Hetharia, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan Papua adalah masalah geografis yang sangat sulit. Tanah Papua memiliki kondisi alam yang terisolasi dengan akses yang terbatas ke berbagai fasilitas dasar. Konektivitas yang rendah antara wilayah pedalaman dan perkotaan memperburuk ketimpangan pembangunan.

Selain itu, masalah keamanan menjadi hambatan serius. Prof. Hetharia menyoroti bahwa konflik sosial, kekerasan, dan pelanggaran HAM yang terus meningkat mengganggu proses pembangunan di Papua. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dan menciptakan stabilitas sosial. Peran gereja dan pemimpin agama dalam memperkuat nilai moral dan etika juga dianggap sangat strategis dalam upaya membangun kedamaian di Papua.

Konflik Sosial dan Pendidikan Perdamaian

Pdt. Jake Merril Ibo, Founder dan Direktur Pusat Bantuan Mediasi GKI, menyampaikan kekhawatirannya tentang meningkatnya konflik sosial yang terjadi di Papua. Dalam pandangannya, tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sengketa lahan, hingga perang suku yang dipicu oleh politik dan perebutan sumber daya alam menjadi ancaman serius terhadap pembangunan yang inklusif.

Pdt. Ibo mengusulkan bahwa pendidikan perdamaian perlu diperkenalkan lebih luas di Papua, termasuk melalui pengembangan sekolah kebijakan publik dan demokrasi. Menurutnya, hal ini akan membantu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan menghormati hak asasi manusia. Komitmen terhadap pendidikan perdamaian dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ketegangan sosial di Papua.

Peran Kelas Menengah dalam Percepatan Pembangunan

Ir. Musa Sombuk, Akademisi UNIPA dan Pengamat Pembangunan Papua, memberikan pandangannya tentang pentingnya kehadiran kelompok kelas menengah dalam akselerasi pembangunan Papua. Menurutnya, kelas menengah yang memiliki pendapatan yang cukup, aset, serta akses yang lebih luas ke pendidikan dan kesehatan, sangat diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan.

Kelompok menengah ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi Papua. Dengan akses informasi dan teknologi yang lebih baik, kelas menengah dapat memperkenalkan inovasi serta memperkuat sektor-sektor ekonomi produktif seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Oleh karena itu, penguatan kelas menengah menjadi kunci dalam mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

Penguatan SDM dan Infrastruktur Vokasional

Dr. Richart Patty, Direktur APS Center for Development and Global Studies, mengungkapkan bahwa tantangan besar dalam pembangunan Papua adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan dan infrastruktur. Kualitas pendidikan yang lebih mengutamakan akademik daripada vokasional dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja di Papua.

Dr. Patty menekankan pentingnya membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Pelatihan keterampilan yang berbasis pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian dan ketahanan pangan akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing Papua di pasar global. Selain itu, pemerintahan yang lebih transparan dan efisien akan mempermudah proses pembangunan dan investasi di Papua.

Pandangan dari empat narasumber ini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan di Tanah Papua memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek infrastruktur, keamanan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang ada demi tercapainya Papua Emas 2041 dan Indonesia Emas 2045.

Editor: Paulus Laratmase

_________________

Laus D.C. Rumayom)* adalah Founder dan Ketua Umum Analisis Papua Strategis dan APS Center for Developmen and Global Studies