Pemda Tanimbar Komit Dukung Semua Denominasi: 97 Proposal Hibah Disetujui Senilai Rp6 Miliar

Oleh : joko

http://suaraanaknegerinews.com | Saumlaki_ Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan dan kegiatan keagamaan lintas denominasi serta umat beragama lainnya.

Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Brampi Moriolkosu, SH dalam wawancara eksklusif bersama Suara Anak Negeri , Rabu (4/6/25), di ruang kerjanya, Kantor Bupati Tanimbar, Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Komitmen kami tetap, bahwa semua denominasi gereja dan juga saudara-saudara kita umat Islam tetap mendapat perhatian. Tapi tentu semuanya tergantung pada kemampuan keuangan daerah,” tegas Moriolkosu.

Menurutnya, setiap permohonan bantuan yang disampaikan, terutama dalam bentuk proposal, tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun tidak semua usulan dapat dikabulkan, apalagi jika dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat administratif.

“Kalau ada 100 proposal masuk dalam satu tahun, dari mana kita dapat dana untuk penuhi semuanya? Saat ini saja, dari seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kami telah menyetujui 97 proposal dengan total anggaran sekitar Rp6 miliar. Itu mencakup pembangunan fisik dan non-fisik, baik gereja maupun masjid,” jelasnya.

Moriolkosu menambahkan bahwa proses pencairan hibah dilakukan dengan sangat subur dan penuh kehati-hatian. Setelah proposal memenuhi syarat dan dinyatakan layak, barulah masuk pada tahap penganggaran yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Jadi tidak serta-merta usulan yang diajukan akan dikabulkan sesuai nilai yang diajukan. Kami tetap harus realistis. Tapi yang pasti, semuanya diberi ruang, tidak ada yang diabaikan,” tegasnya.

Unit Kesra yang berada di bawah Sekretariat Daerah disebutnya memiliki peran strategis dalam mengatur proses hibah ini.

Pemerintah daerah juga berharap agar komunikasi dan kerja sama dengan pihak gereja maupun lembaga keagamaan lainnya dapat terjalin lebih baik di masa depan.

“Kami mohon pengertian dari seluruh pimpinan gereja atau organisasi keagamaan, bahwa jika nilai bantuannya tidak sesuai harapan, itu semata-mata karena menyesuaikan aturan dan kemampuan anggaran daerah. Tapi kami tidak akan pernah mengabaikan hak-hak warga gereja sebagai bagian dari masyarakat Tanimbar,” pungkas Moriolkosu menutup.