Antara Duka dan Tanda Tanya: Mencari Keadilan bagi Evia

Oleh Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd

–

Seorang anak muda telah pergi, meninggalkan duka yang tak terperi. Namun bersama duka itu tumbuh pula tanda tanya yang belum terjawab. Kematian Antoineta Evia Maria Mangolo tidak hanya mengguncang keluarga, tetapi juga mengetuk nurani publik: apakah kebenaran telah dicari dengan sungguh-sungguh, dan apakah keadilan benar-benar sedang bekerja? Di antara air mata orangtua dan pernyataan resmi negara, masyarakat berada dalam ruang hening—menunggu kejelasan, berharap pada keterbukaan, dan bertanya dengan penuh hormat: apa yang sebenarnya terjadi pada Evia?

Kematian pada usia muda selalu menyisakan luka yang dalam. Ada masa depan yang terputus, harapan yang tak sempat tumbuh, dan relasi yang mendadak terhenti. Dalam kasus Antoineta Evia Maria Mangolo, duka itu terasa berlapis karena bersanding dengan kegelisahan yang belum menemukan jawaban. Penjelasan resmi belum sepenuhnya meredakan pertanyaan keluarga, sementara ruang publik dipenuhi kebingungan dan spekulasi. Ketika kejelasan belum hadir, tragedi personal perlahan berubah menjadi persoalan sosial: tentang transparansi, tentang kepercayaan, dan tentang cara negara memperlakukan warganya yang paling rentan.

Keluarga korban menyampaikan bahwa mereka tidak melihat tanda-tanda kecenderungan bunuh diri pada diri Evia. Mereka berharap ada penjelasan ilmiah dan terbuka mengenai penyebab kematian putrinya. Permintaan ini bukan sekadar luapan emosional, melainkan hak moral dan hak warga negara untuk mengetahui kebenaran atas peristiwa yang menyangkut nyawa manusia. Dalam masyarakat demokratis, suara keluarga korban tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan terhadap proses hukum, melainkan sebagai bagian sah dari pencarian keadilan.

Dalam konteks inilah, kasus Evia perlahan bergerak dari ruang privat keluarga menuju ruang publik yang lebih luas. Ia menjadi percakapan sosial, bahan refleksi kolektif, dan ujian bagi cara kita memperlakukan duka, kebenaran, dan keadilan.

Kronologi Singkat Kematian Antoineta Evia Maria Mangolo

Antoineta Evia Maria Mangolo, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di wilayah Tomohon pada akhir Desember 2025. Jenazah Evia pertama kali diketahui oleh penghuni kos lain yang kemudian melaporkan kepada pemilik kos dan aparat setempat. Aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan awal dari sejumlah saksi di sekitar lokasi.

Peristiwa tersebut segera mengguncang keluarga, civitas akademika, serta masyarakat luas. Pada tahap awal, berkembang dugaan bahwa kematian Evia berkaitan dengan tindakan bunuh diri. Namun keluarga menyampaikan keraguan atas kesimpulan tersebut dan meminta agar penyebab kematian ditelusuri secara lebih mendalam dan ilmiah.

Keluarga kemudian menyetujui dilakukan otopsi terhadap jenazah Evia dan secara resmi melaporkan perkara ini ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Langkah tersebut ditempuh bukan hanya untuk mencari kejelasan sebab kematian, melainkan juga untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di ruang publik, muncul pula informasi mengenai adanya surat pengaduan yang sebelumnya pernah ditulis Evia kepada pihak kampus terkait pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan. Informasi ini menjadi perhatian masyarakat, namun hingga kini belum dapat disimpulkan kaitannya dengan peristiwa kematian, karena masih menjadi bagian dari proses pendalaman oleh aparat penegak hukum.

Perkembangan terbaru disampaikan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam konferensi pers pada Senin, 12 Januari 2026. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut, Komisaris Besar Polisi Suryadi, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan bersama dokter ahli, kesimpulan sementara penyebab kematian Antoineta Evia Maria Mangolo adalah gantung diri, dengan temuan yang dinilai sesuai dengan ciri-ciri medis pada kasus tersebut. Kepolisian menegaskan bahwa pernyataan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan awal dan merupakan bagian dari proses penyelidikan yang masih berjalan.

Pernyataan resmi ini menjadi bagian penting dalam dinamika kasus. Ia menunjukkan bahwa negara telah menjalankan fungsinya melalui mekanisme institusional. Namun, pada saat yang sama, ia juga memperlihatkan adanya jarak psikologis antara kesimpulan formal aparat dan kegelisahan batin keluarga korban. Di satu sisi terdapat otoritas hukum yang berbicara dengan bahasa prosedural; di sisi lain ada keluarga yang masih mencari makna dan kejelasan yang lebih utuh. Di ruang inilah percakapan publik tentang empati, transparansi, dan keadilan menemukan relevansinya.

Duka sebagai Pengalaman Manusiawi

Duka adalah pengalaman paling universal dalam kehidupan manusia. Namun duka juga bersifat personal, intim, dan sering kali sunyi. Ketika kematian terjadi dalam situasi yang tidak sepenuhnya jelas, duka itu menjadi lebih berat karena disertai kebingungan dan kegelisahan. Psikologi trauma menunjukkan bahwa keluarga korban kematian yang penuh tanda tanya sering mengalami ambiguous loss, yakni kehilangan yang tidak diikuti oleh kejelasan makna, sehingga proses berduka menjadi jauh lebih kompleks (Herman, 1997).

Dalam kondisi seperti ini, keluarga bukan hanya kehilangan orang yang dicintai, tetapi juga kehilangan rasa aman terhadap realitas. Mereka hidup dalam ruang antara: antara menerima dan mempertanyakan, antara pasrah dan berharap. Duka menjadi luka terbuka yang terus terpapar oleh ketidakpastian.

Di sinilah empati publik menemukan relevansinya. Empati bukan sekadar simpati emosional, melainkan pengakuan atas penderitaan orang lain sebagai bagian dari pengalaman manusia bersama. Masyarakat yang masih peduli pada nasib Evia menunjukkan bahwa nurani sosial belum sepenuhnya tumpul. Kepedulian itu bukan gangguan, melainkan indikator kesehatan moral sebuah komunitas.

Empati publik juga memiliki fungsi sosial yang penting. Ia mencegah tragedi personal tenggelam dalam kesunyian. Ia menjaga agar korban tidak dilupakan. Ia menjadi bentuk solidaritas yang, meskipun simbolik, tetap memiliki kekuatan moral yang nyata.

Keadilan Prosedural dan Keadilan Substansial

Negara hukum berdiri di atas prosedur. Tanpa prosedur, hukum berubah menjadi kekuasaan tanpa kendali. Penyelidikan forensik, pemeriksaan saksi, dan proses penyidikan harus mengikuti standar profesional. Namun filsafat hukum mengingatkan bahwa prosedur saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah apakah proses tersebut benar-benar menghasilkan keadilan.

John Rawls membedakan keadilan prosedural dengan keadilan substansial. Prosedur bisa saja dijalankan dengan rapi, tetapi hasilnya tetap terasa tidak adil jika tidak menjawab rasa keadilan publik (Rawls, 1999). Dalam konteks kematian Evia, publik tidak sekadar ingin diyakinkan bahwa prosedur telah dilakukan, tetapi juga bahwa kebenaran benar-benar dicari, bukan sekadar disimpulkan.

Keadilan prosedural berbicara tentang bagaimana proses berjalan. Keadilan substansial berbicara tentang apakah hasil dan pengalaman moral dari proses tersebut dapat diterima secara etis. Ketika kesimpulan resmi disampaikan tetapi belum mampu meredakan kegelisahan keluarga, maka ruang refleksi tentang keadilan substansial tetap terbuka.

Hak atas Kebenaran

Dalam diskursus hak asasi manusia modern, berkembang konsep right to truth—hak korban dan keluarga korban untuk mengetahui kebenaran atas peristiwa yang menimpa mereka. Hak ini lahir dari kesadaran bahwa keadilan bukan hanya soal hukuman, tetapi juga soal pemulihan martabat (Ricoeur, 2000).

Hak atas kebenaran tidak berarti bahwa seluruh detail teknis harus dipublikasikan secara terbuka tanpa batas. Namun keluarga korban setidaknya berhak memperoleh penjelasan yang jujur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan yang manusiawi, bukan sekadar administratif.

UNODC menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum (UNODC, 2011). Dengan kata lain, keterbukaan bukan ancaman bagi hukum, melainkan syarat bagi legitimasi hukum itu sendiri.

Kampus sebagai Ruang Aman dan Komunitas Moral

Kasus kematian seorang mahasiswa juga mengingatkan kita pada tanggung jawab institusi pendidikan. Kampus bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi ruang sosial tempat relasi kuasa, dinamika psikologis, dan pengalaman personal bertemu. Oleh karena itu, kampus memiliki tanggung jawab etis untuk menciptakan lingkungan yang aman secara fisik dan psikologis.

Sosiologi pendidikan menunjukkan bahwa mahasiswa sering berada dalam posisi asimetris secara structural muda, berada dalam relasi hierarkis, dan sering kali bergantung pada otoritas akademik (Bourdieu, 1990). Kondisi ini tidak otomatis menghasilkan pelanggaran, tetapi menuntut sensitivitas ekstra dari institusi.

Ketika terjadi tragedi, kampus idealnya hadir bukan hanya sebagai institusi administratif, tetapi sebagai komunitas moral: mendampingi keluarga, membuka ruang dialog, dan mendukung pencarian kebenaran secara bermartabat.

Perspektif Kriminologis dan Kehati-hatian Ilmiah

Dalam kriminologi, setiap kematian yang tidak sepenuhnya jelas menuntut prinsip kehati-hatian metodologis. Kriminologi modern mengajarkan bahwa penyelidikan tidak boleh dibatasi oleh asumsi awal, tetapi harus membuka berbagai kemungkinan secara seimbang dan objektif (Karmen, 2016).

Pendekatan ilmiah justru menuntut agar setiap hipotesis diuji dengan data, bukan dengan prasangka. Baik kemungkinan bunuh diri maupun kemungkinan lain harus ditelaah secara profesional. Sikap kehati-hatian bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan wujud integritas ilmiah.

Psikologi Trauma dan Kompleksitas Manusia

Psikologi klinis mengakui bahwa tekanan psikologis dapat mendorong seseorang pada tindakan ekstrem. Namun psikologi forensik juga mengingatkan bahwa setiap kasus bersifat unik dan tidak bisa digeneralisasi secara sederhana (American Psychiatric Association, 2013).

Karena itu, kesimpulan tentang penyebab kematian harus dibangun dari integrasi antara temuan medis, kondisi psikologis, konteks sosial, dan dinamika relasional. Kompleksitas manusia menuntut kerendahan hati dalam menyusun kesimpulan.

Krisis Kepercayaan sebagai Tantangan Demokrasi

Ketika publik mulai mempertanyakan proses hukum, itu sering dibaca sebagai tanda krisis kepercayaan. Namun sosiologi politik justru menunjukkan bahwa kritik publik adalah bagian dari vitalitas demokrasi (Putnam, 2000).

Masyarakat yang masih bertanya adalah masyarakat yang belum apatis. Mereka masih berharap bahwa institusi bekerja. Tantangan negara bukan membungkam pertanyaan, tetapi menjawabnya dengan integritas.

Menunggu dan Mengawal

Seruan untuk menunggu proses hukum adalah wajar. Namun menunggu tidak identik dengan pasif. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawal.

Mengawal berarti terus mengajukan pertanyaan dengan cara yang bermartabat. Mengawal berarti memastikan bahwa keluarga korban tidak sendirian. Mengawal berarti menjaga agar kasus ini tidak hilang ditelan arus berita.

Keadilan sebagai Penghormatan Terakhir

Pada akhirnya, kematian Antoineta Evia Maria Mangolo telah melampaui ranah personal. Ia menjadi cermin moral bagi kita semua: bagaimana kita memperlakukan korban, bagaimana kita mendengar keluarga, bagaimana kita membangun kepercayaan.

Howard Zehr menekankan bahwa keadilan sejati selalu berpijak pada pemulihan martabat korban, bukan semata pada prosedur (Zehr, 2002). Dalam kerangka itu, keadilan bagi Evia bukan hanya soal kesimpulan medis, tetapi juga soal bagaimana proses pencarian kebenaran dijalankan: apakah dengan empati, dengan keterbukaan, dan dengan penghormatan terhadap martabat manusia.

Selama pertanyaan masih ada, suara nurani publik akan tetap hidup. Bukan karena ingin menghakimi, tetapi karena masih berharap: bahwa di tengah duka yang dalam ini, kebenaran tetap dicari dengan sungguh-sungguh, dan keadilan tetap diperjuangkan dengan penuh hormat. (*)

Daftar Pustaka

1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). APA Publishing.
2. Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford University Press.
3. Herman, J. L. (1997). Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—from Domestic Abuse to Political Terror. Basic Books.
4. Karmen, A. (2016). Crime Victims: An Introduction to Victimology (9th ed.). Cengage Learning.
5. Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
6. Rawls, J. (1999). A Theory of Justice (Revised ed.). Harvard University Press.
7. Ricoeur, P. (2000). The Just. University of Chicago Press.
8. United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity. United Nations.
9. Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Good Books.