Bupati Kepulauan Tanimbar Buka Forum Konsultasi Publik Perizinan dan Penanaman Modal
Oleh : joko
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat, Forum Konsultasi Publik Hadir di Saumlaki
Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif membangun pelayanan perizinan yang transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.
http://suaraanaknegerinews.com | Saumlaki — Bertempat di Lobi Ruang Pertemuan Resto 3 Koki, Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan, Jumat (8/8/25).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, pimpinan dan anggota Komisi III DPRD, pimpinan OPD terkait, instansi vertikal, pelaku usaha, asosiasi pengusaha, akademisi, dan insan media.
Tujuannya jelas: membuka ruang dialog antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyelaraskan kebijakan perizinan berbasis risiko serta meningkatkan iklim investasi yang sehat.
Rangkaian Acara: Kolaborasi dalam Suasana Hangat
Kegiatan dimulai pukul 13.30 WIT dengan registrasi peserta, diikuti pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan laporan Ketua Panitia.
Selanjutnya, sambutan Bupati menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan pelayanan perizinan yang lebih responsif.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan pelayanan publik disusun dari, oleh, dan untuk rakyat,” ujar Bupati Ricky dalam pidatonya.
Setelah coffee break, forum dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber, antara lain Ketua Komisi III DPRD, Kepala Dinas PTSP, dan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang.
Diskusi berlangsung interaktif, membahas berbagai isu seperti percepatan perumusan kebijakan investasi daerah, peran DPRD, dan sinergi antar-instansi.
Isu dan Tantangan: Dari Regulasi hingga Infrastruktur
Bupati juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi pelayanan perizinan, mulai dari perubahan regulasi yang cepat, kendala teknis pada sistem OSS, hingga keterbatasan sarana-prasarana.
“Minat investor, kepastian waktu perizinan, dan koordinasi antar-instansi menjadi faktor kunci yang perlu dibenahi bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati mengajak asosiasi pengusaha dan pelaku usaha untuk membantu penertiban Perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan IMB. Menurutnya, masih banyak bangunan yang berdiri tanpa izin resmi, yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.
Harapan dan Penutup
Forum yang berlangsung hingga sore hari ini diharapkan melahirkan rekomendasi standar pelayanan publik yang dituangkan dalam berita acara resmi, sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk kebijakan selanjutnya.
Menutup sambutannya, Bupati Ricky Jauwerissa menyatakan secara resmi pembukaan Forum Konsultasi Publik. “Mari kita wujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, demi Tanimbar yang lebih maju,” pungkasnya.
