Bupati Markus Mansnembra Tunjuk Lima Plt Eselon II, Pastikan Pemerintahan Tetap Efektif Selama Pelatihan Nasional
Laporan Paulus Laratmase
–
Dalam upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) kepada lima pejabat eselon II. Penyerahan SK tersebut dilaksanakan pada Rabu (11/6/2025) di Gedung Negara BN1 dan merupakan langkah strategis untuk mengisi kekosongan jabatan selama pejabat definitif mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IX Tahun 2025 di Pusjer SKMP LAN Makassar.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya menjaga roda pemerintahan agar tetap berjalan optimal meski sejumlah pejabat mengikuti program pengembangan kapasitas nasional. “Penunjukan Plt ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk tetap memberikan pelayanan publik yang prima,” ujar Markus.
Penetapan Plt tersebut merujuk pada surat dari Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan LAN Makassar. Oleh karena itu, SK yang diberikan menyatakan bahwa seluruh pelaksana tugas wajib melaporkan perkembangan dan kebijakan prinsip langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Berikut adalah daftar pejabat yang menerima SK Plt:
Harun Saman ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo menggantikan George Kbarek, Francisco Olla menjabat sebagai Plt. Asisten I menggantikan Semuel Rumakeuw, Elkanus Rumpaidus menjadi Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja menggantikan Djoni Domeng, Otto Wanggai sebagai Plt. Kepala BRIDA menggantikan Yohanes Msiren, Yubelina Marandof menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan menggantikan Daud Duwiri, SK ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan hingga para pejabat definitif kembali dari pelatihan nasional. Penunjukan ini juga menjadi bagian dari langkah antisipatif pemerintah daerah untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di OPD strategis.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menunjukkan keseriusan dalam menjaga efektivitas birokrasi sekaligus mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur. Keseimbangan antara pelayanan publik dan pembangunan kapasitas menjadi prioritas utama demi mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan adaptif.
