Bupati Waropen F.X. Mote: Pemerintahan Bersih Dimulai dari Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik yang Adil

Laporan Paulus Laratmase

–

Menanggapi pernyataan Prof.  Julius Ary Mollet, SE.,MBA.,MTDev.,Dip.LED.,Ph.D., Direktur Pusat Studi Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan Papua dan  Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Cenderawasih, terkait evaluasi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Waropen Drs. F.X. Mote, M.Si dan Yoel Boari dalam masa kepemimpinan 100 hari kerja setelah dilantik, media Suara Anak Negeri News.Com mengontak Bupati Drs. F.X. Mote, M.Si meminta keterangan terkait pernyataan Prof. Juliuas Ary Molet yang dimuat pada tanggal 29 Juni 2025. Dapat dibaca pada link berikut: https://suaraanaknegerinews.com/prof-dr-julius-ary-mollet-waropen-menjadi-role-model-pemanfaatan-dana-kampung.

Transparansi sebagai Pilar Pemerintahan yang Kredibel

Dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, Bupati Waropen Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si menegaskan pentingnya prinsip transparansi sebagai pilar utama tata kelola yang kredibel. Dalam setiap kunjungannya ke kampung-kampung, termasuk saat penyerahan dana kampung secara langsung di hadapan aparat hukum dan masyarakat, F.X. Mote menyatakan, “Saya ingin memastikan bahwa tidak ada uang rakyat yang disalahgunakan diam-diam. Semua harus terbuka, dan masyarakat harus tahu ke mana uang itu pergi dan untuk apa.”

Prinsip ini diwujudkan melalui publikasi terbuka atas penggunaan dana kampung yang disaksikan langsung oleh forkompimda, termasuk Kapolres, Kajari, Ketua PN, dan Dandim. Menurut Bupati Mote, langkah ini bukan hanya bentuk simbolik, tetapi adalah sistem pengawasan publik yang mencegah penyimpangan sejak dini. “Kalau dari awal semua transparan, maka rasa takut menyalahgunakan anggaran akan tumbuh dari kesadaran, bukan dari ancaman,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa semua perangkat daerah dan kepala kampung harus menyampaikan laporan secara terbuka kepada masyarakat. “Saya tidak ingin ada satu pun pejabat di Waropen yang diseret ke ranah hukum karena kelalaian atau kesengajaan dalam penggunaan dana publik. Transparansi adalah pagar moral kita,” tambahnya tegas.

Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan Berbasis Kampung

Dalam visi kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Yoel Boari, Bupati Mote mengedepankan pendekatan partisipatif dalam pembangunan. Setiap program kampung harus dimulai dari hasil musyawarah warga kampung, bukan  instruksi dari atas. “Yang tahu betul kebutuhan kampung adalah rakyat di kampung itu sendiri. Kami hanya memfasilitasi agar keinginan mereka bisa menjadi kenyataan melalui kebijakan,” ujar Bupati Mote, mengulangi sambutannya pada penyerahan dana kampung.

F.X. Mote juga menekankan bahwa pemberdayaan Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat merupakan elemen penting dalam mendekatkan masyarakat dengan pemerintahan. “Kami menghormati lembaga-lembaga adat, karena di situlah identitas dan kebijaksanaan lokal berada. Kami libatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan, supaya pembangunan Waropen tidak kehilangan jati dirinya,” jelasnya.

Ia berharap, dengan ruang partisipasi yang terbuka lebar, masyarakat akan merasa memiliki pembangunan yang berlangsung. “Jika rakyat merasa didengar dan dilibatkan, maka pembangunan itu akan dijaga bersama. Tidak akan ada proyek yang mangkrak atau dana yang hilang karena semua merasa bertanggung jawab,” ungkap Bupati F.X. Mote.

Akuntabilitas dalam Setiap Tahapan Pemerintahan

Bupati F.X. Mote menekankan bahwa akuntabilitas adalah wajah sejati pemerintahan yang bekerja. Oleh karena itu, dirinya secara terbuka mengajak aparat penegak hukum dan seluruh forkompimda untuk ikut mengawasi pelaksanaan anggaran dan program pembangunan daerah. “Saya ingin pejabat yang bekerja merasa diawasi, bukan ditekan. Jika bekerja benar, tidak perlu takut. Tapi kalau menyimpang, saya sendiri yang akan menegur bahkan mengganti,” ucapnya lantang di depan jajaran birokrasi.

Langkah konkret itu diwujudkan dengan mengundang pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam kegiatan publik pemerintahan. “Saya ingin akuntabilitas tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi hadir langsung di lapangan. Masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak jalan sendiri, ada mata yang mengawasi, dan itu baik,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya budaya pelaporan. “Semua kepala SKPD dan kepala kampung harus rutin melapor, bukan hanya kepada saya, tapi juga kepada rakyat. Supaya apa yang sudah dikerjakan bisa dinilai dan apa yang belum bisa segera diperbaiki. Akuntabilitas bukan akhir, dia adalah proses terus-menerus,” tutur F.X. Mote dengan penuh komitmen.

Pelayanan Publik yang Merata dan Berkeadilan

Komitmen besar F.X. Mote dalam pemerataan pelayanan publik tampak jelas sejak hari-hari awal kepemimpinannya. Ia memulai dengan mengunjungi mahasiswa Waropen di Jayapura dan memberikan bantuan langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap beban ekonomi keluarga. “Kalau kita tidak mulai dari pendidikan, maka kita tidak sedang membangun masa depan. Mahasiswa adalah investasi Waropen, maka kami wajib hadir untuk mereka,” katanya.

Bupati Mote juga menekankan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, harus menikmati pelayanan publik yang layak, baik di kota maupun pedalaman. Ia berkomitmen memperbaiki transportasi udara, termasuk mengaktifkan kembali rute penerbangan ke distrik terpencil. “Saya ingin anak-anak kita di Kirihi dan Walay juga bisa ke rumah sakit, bisa sekolah, dan bisa menikmati hak sebagai warga negara tanpa harus berjalan berhari-hari,” ungkapnya.

Reformasi birokrasi menjadi bagian dari strategi besar pelayanan yang adil. “Saya tidak akan ganti pejabat hanya karena saya baru dilantik. Tapi jika anda malas, saya akan ganti dan saya umumkan alasannya kepada rakyat. Itu bentuk pelayanan juga, rakyat harus tahu siapa yang kerja dan siapa yang tidak,” pungkas  Bupati, F.X. Mote.

Prof. Dr. Julius Ary Mollet: Waropen Menjadi Role Model Pemanfaatan Dana Kampung